1. PENDAHULUAN

Visi pembangunan Sumatera Utara yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019–2023 adalah “Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”, dengan 5 (lima) misi. Salah satu misi tersebut adalah “Bermartabat dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri”.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan Sumatera Utara, ditetapkan prioritas pembangunan Sumatera Utara, yaitu:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan    pekerjaan;
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing sektor agraris;
6. Peningkatan daya saing sektor pariwisata; dan,
7. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan prioritas pembangunan Sumatera Utara tersebut, salah satu program prioritas pembangunan adalah Pendidikan, tepatnya Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan. Hal ini perlu diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan yang mendasari upaya-upaya pencapaian tujuan sesuai target-targetnya, dengan memberikan solusi permasalahan yang ada.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat dicapai sesuai tujuan yang   diharapkan, dengan semakin tingginya tingkat Pendidikan masyarakat Sumatera Utara, sehingga dapat pula meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara guna mendukung Sumatera Utara Bermartabat. Indikator Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari kondisi Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.   Adapun indikator kondisi Pendidikan, yaitu Dimensi Pengetahuan, Indikatornya adalah: (a) Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun; dan (b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Angka HLS Sumatera Utara tahun 2020 sebesar 13,23 tahun, dapat diartikan anak-anak usia 7 tahun berpeluang tamat Diploma I atau Perguruan Tinggi tingkat pertama.

Namun, RLS pada tahun yang sama adalah 9,54 yang artinya penduduk usia 25 tahun ke atas telah menamatkan sekolah tingkat SMP atau menduduki SLTA tahun pertama (kelas 10). Sementara angka partisipasi sekolah yang dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Sumatera Utara juga masih relatif rendah, terutama APK dan APM Perguruan Tinggi.

Menurut BPS (2021), Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Sumatera Utara tahun 2020 adalah 31,14, artinya jumlah penduduk yang kuliah (tanpa melihat usia) hanya 31,14 % dari jumlah penduduk usia kuliah (19-24 tahun). Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Sumatera Utara tahun 2020 sebesar 22,20, artinya jumlah penduduk usia 19-24 tahun yang kuliah hanya 22,20% dari jumlah penduduk usia kuliah (19-24 tahun).

Tabel 1 menyajikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi dan Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Provinsi    Sumatera Utara dibanding dengan Provinsi lain di Indonesia juga relatif rendah, dengan menduduki urutan ke-21.

Posisi APK Perguruan Tinggi Provinsi Sumatera Utara diantara provinsi-provinsi lain di Indonesia yang menempati urutan ke-21, sudah selayaknya ditingkatkan. Sesuai dengan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 yaitu untuk Program Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan guna mencapai misi “Bermartabat dalam Pendidikan,” Pemerintah Sumatera Utara merencanakan untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Sumatera Utara ke depan dapat melanjutkan hingga ke Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.19 tahun 2016 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dinyatakan bahwa meningkatkan akses anak umur 6-21 tahun untuk mendapat layanan pendidikan sampai tamat SLTA dan untuk mencegah putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, serta perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi warga Negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi.

Permasalahan putus sekolah umumnya karena ketidakmampuan untuk membayar biaya pendidikan. Hasil penelitian terdahulu mendapati bahwa faktor dominan putus sekolah adalah tidak mampu membiayai pendidikan atau faktor ekonomi. Dewi, dkk. (2014) menyatakan bahwa faktor penyebab anak putus sekolah adalah (1) faktor ekonomi, (2) faktor perhatian orangtua, (3) faktor fasilitas pembelajaran, (4) faktor minat anak bersekolah, (5) faktor budaya, dan (6) faktor lokasi sekolah. Selanjutnya Prihatin Pebriana (2011) dalam Dewi, dkk. (2014) menyebutkan bahwa penyebab anak putus sekolah adalah faktor ekonomi yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan.

Tabel 2 Menyajikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi menurut Provinsi se-Indonesia.

Penelitian Muhammad Firman (2009) dalam Dewi, dkk. (2014) menyatakan bahwa faktor ketidakmampuan membiayai sekolah atau faktor ekonomi menjadi faktor penyebab paling dominan putus sekolah. Begitu pula penelitian Asmara & Sukadana (2016) mendapati bahwa pendapatan keluarga berpengaruh signifikan terhadap keputusan untuk anak putus sekolah. Untuk itu menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan bantuan di bidang pendidikan berupa beasiswa atau bantuan biaya sekolah lainnya.

Hasil penelitian Wassahua (2016) menyimpulkan bahwa penyebab dominan anak putus sekolah adalah faktor ekonomi yaitu ketidakmampuan keluarga membiayai pendidikan, disamping faktor-faktor lainnya seperti faktor lingkungan dan kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya Mudjito (2008) dalam Wassahua (2016) menyatakan bahwa penyebab putus sekolah adalah rendahnya kemampuan ekonomi dan rendahnya pemahaman akan pentingnya pendidikan.

Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi tidakmampuan tersebut adalah dengan memberi dan/atau memfasilitasi bantuan biaya pendidikan atau Beasiswa. Berdasarkan Undang- Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan disebutkan bahwa Wajib Belajar merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang Pendidikan untuk sub-urusan bidang manajemen pendidikan yaitu: a)Kewenangan Pemerintah Pusat adalah penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; b) Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; dan, c) Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal.

Sesuai dengan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah, maka untuk memajukan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus membantu biaya pendidikan/beasiswa bagi penduduknya yang berusia sekolah SD dan SMP, mengupayakannya dari berbagai sumber, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pihak lain, guna memastikan tidak ada anak usia tersebut di daerahnya yang tidak sekolah. Demikian juga halnya dengan Pemerintah Provinsi harus mengupayakan hal yang sama untuk memastikan bahwa semua anak usia sekolah SLTA bersekolah di SLTA.

Angka Putus Sekolah tingkat SLTA Sumatera Utara tahun 2020 yaitu SMK 1,10 dan SMA 0,43. Program pencegahan putus sekolah sekaligus meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah serta meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi dan Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya mensolusi masalah tersebut dengan mendorong dan memfasilitasi siswa untuk dapat melanjutkan sekolah hingga Perguruan Tinggi setingkat S1, S2 dan S3. Hal ini dimungkinkan bila dirancang langkah-langkah konkrit penyiapan beasiswa untuk itu.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu disusun perencanaan pembangunan suatu wadah yang merupakan one stop center segala sesuatu mengenai Beasiswa, yang disebut “Kampung Beasiswa”, berupa konsep dan rancangan yang dapat menjawab atau mensolusi permasalahan yang ada. Konsep dan rancangan ini juga harus bersifat implementatif sehingga akan dapat direalisasikan oleh Pemerintah Sumatera Utara guna meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia dan pemerataan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi bagi masyarakat Sumatera Utara

Maka konsep dan rancangan tersebut akan menjadi dasar atau pedoman dalam rangka pembangunan Kampung Beasiswa. Oleh karena itu, dalam tulisan ini disusun konsep dan rancangan yang memuat panduan tentang: pengertian Kampung Beasiswa; sumber-sumber pemberi dan calon penerima beasiswa; kegiatan- kegiatan yang perlu dilakukan di Kampung Beasiswa; keperluan ruangan beserta peralatan dan meubelernya; kebutuhan personil pengelola dan struktur organisasinya; lokasi; lay out/tata ruang area; dan langkah-langkah implementasinya.

Konsep dan Rancangan KAMPUNG BEASISWA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Pengertian Kampung Beasiswa.

Pengertian tentang nomenklatur Kampung Beasiswa perlu didefenisikan untuk menyamakan persepsi sehingga tidak menimbulkan banyak pengertian (multi tafsir) atau salah pemahaman (misunderstanding). Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI daring) menyebutkan pengertian Kampung, yaitu: a) Kelompok rumah yang merupakan bagian Kota (biasanya dihuni oleh orang berpenghasilan rendah); b) Desa; Dusun; c) Kesatuan administrasi terkecil yang menempati walayah tertentu, terletak di bawah kecamatan.

Menurut Wikipedia, (id.m.wikipedia.org) Kampung adalah: a) suatu daerah, dimana terdapat beberapa rumah atau keluarga yang bertempat tinggal di sana; b) merupakan pembagian administratif daerah yang terkecil, di bawah kecamatan; c) merupakan suatu kesatuan lingkungan tempat tinggal yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang terdiri dari kesatuan keluarga-keluarga; d) adalah sebuah aglomerasi permukiman; dan, e) is a clustered human settlement or community larger then hamlet but smaller than a town.

Kampung disamakan juga dengan Desa. Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Secara realita lapangan, kampung merupakan suatu area dimana berlangsung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan pembangunan. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh (Jumadi, 2012).

Berdasarkan pengertian Kampung dan Beasiswa di atas, dalam tulisan ini Kampung diartikan sebagai suatu wilayah/area dimana kegiatan kehidupan dan pembangunan berjalan. Dengan demikian, pengertian Kampung Beasiswa disini adalah suatu area dimana kegiatan yang berkaitan dengan upaya mendapatkan beasiswa bagi masyarakat dijalankan.

Calon Penerima dan Sumber Beasiswa.

Calon Penerima Beasiswa adalah penduduk Sumatera Utara yang memerlukan Beasiswa untuk S1, S2 dan S3, dan memenuhi persyaratan. Sumber Beasiswa, antara lain: Lembaga Internasional; Negara-negara sahabat (Luar Negeri); Universitas/Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri; Kementerian Pendidikan RI (LPDP); Kementerian/Lembaga Dalam Negeri (Khusus untuk PNS); Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (untuk PNS/Masyarakat); dan, Perusahaan dan Lembaga Dalam Negeri.

Sumber beasiswa ini sangat banyak dan mudah diakses seperti dari Indbeasiswa.com dan lain-lain. Beberapa beasiswa yang tersedia antara lain: Beasiswa Universitas Multimedia Nusantara; King Abdulaziz University Scholarship; Weidenfeld-Hoffmann Scholarships and Leadership Programme untuk kuliah di Oxford University; Eiffel Scholarship dari Pemerintah Perancis; Beasiswa kuliah di Politeknik Manufaktur ASTRA dari PT. ASTRA Monbusho dan Monbukagakusho Scholarsip dari Pemerintah Jepang; Tech MBA Scholarship dari Tokopedia dan IE University Spanyol; University of Toronto Full Scholarship dari University of Toronto, Kanada; Beasiswa Keguruan Yasbil dari Yayasan Solidaritas Bina Insan Kamil; Holland Scholarship dari Kementerian Pendidikan, Budaya dan Ilmu Pengetahuan Belanda; King Fahd University of Petroleum & Minerals Scholarship dari King Fahd University of Petroleum & Minerals Arab Saudi; Beasiswa Penuh Pemerintah Brunei Darussalam (BDGS); Beasiswa Penuh Pemerintah Turki; Fulbright Scholarship dari Pemerintah Amerika serikat; Mitsui Bussan Scholarship dari Mitsui & Co Ltd bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI; Islamic Development Bank Scholarship dari Islamic Development Bank; dan sangat banyak lagi sumber-sumber/pemberi beasiswa lainnya.

Kegiatan. Mengingat permasalahan utama putus sekolah adalah tidak mampu membayar biaya pendidikan, kurang mendapat informasi tentang sumber-sumber beasiswa dan kurang tahu mengaksesnya, serta kurangnya kemampuan Bahasa Inggris dan Komputer, maka kegiatan Kampung Beasiswa harus menjawab atau menjadi solusi masalah ini. kegiatan utama yang dilakukan di KAMPUNG BEASISWA adalah sebagai berikut.

Pertama, Informasi yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara: menginventarisasi Sumber Beasiswa, persyaratan dan waktunya; Menyiapkan Data Basis (Bank Data); dan, Menyiapkan Informasi dan Publikasi (Pusat Informasi). Kedua, mengadakan pelatihan yang dimulai dengan pengumuman dan seleksi calon peserta pelatihan, lalu dilanjutkan dengan pelatihan bahasa Inggris dan komputer.

Ketiga, kegiatan administrasi dan fasilitasi berupa: Penatausahaan semua proses administrasi, keuangan dan program kerja unit/lembaga Kampung Beasiswa; Pengkoneksian Calon Penerima Beasiswa dengan Pemberi Beasiswa; Fasilitasi Calon Penerima Beasiswa dengan Pemberi Beasiswa; Penyiapan administrasi dan persyaratan bagi Penerima Beasiswa; Pembekalan Pra-Keberangkatan bagi Penerima Beasiswa; serta, Fasilitasi Pemberangkatan Penerima Beasiswa.

Kebutuhan Personil dan Struktur Organisasi Pengelola. Pengelolaan Kampung Beasiswa ini diperlukan personil dan penyusunan Struktur Organisasi lembaga sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan kegiatan operasional Kampung Beasiswa. Personil yang dibutuhkan sebagai pengelola Kampung Beasiswa ini berjumlah 8 (delapan) orang, yang terdiri dari: a) Pimpinan: 1 orang; b) Staf Bagian

Penyusunan Informasi dan Publikasi: 2 orang; c) Staf Bagian Administrasi dan Fasilitasi: 2 orang; d) Resepsionis: 1 orang; e) Sekuriti: 1 orang; dan, f) Petugas Kebersihan: 1 orang. Struktur organisasi pengelola disajikan pada Gambar 1. Dengan catatan, untuk kegiatan pelatihan tidak ada personilnya secara permanen karena pelatihan dikerjasamakan dengan pihak lain (lembaga/universitas) yang sudah berpengalaman dalam hal tersebut.

Kebutuhan Ruangan. Kebutuhan ruangan untuk menjalankan kegiatan Kampung Beasiswa ini sesuai dengan kebutuhan kegiatan operasionalnya, yaitu: a) Ruang Resepsionis, Display dan Publikasi; b) Ruang Lobby, Pelayanan Informasi dan Konsultasi; c) Ruang Kerja Pimpinan dan Pegawai; d) Ruang Pelatihan; e) Ruang Laboratorium Bahasa (dibuat tersendiri); f) Ruang Perpustakaan; g) Ruang Rapat/Makan pegawai; h) Ruang Dapur/Pantry, Musholla dan Toilet; serta, i) Ruang Kafetaria.

Lokasi. Lokasi Kampung Beasiswa adalah di Gedung Hall A Pekan Raya Sumatera Utara, Jalan Gator Subroto, Medan, Sumatera Utara. Kondisi eksisting disajikan pada Gambar 2.

Penataan Ruang/Lay-out dan Meubelernya. Kondisi Gedung yang diperuntukkan bagi lokasi Kampung Beasiswa memerlukan peralatan/mebelernya untuk setiap ruangan yang dibutuhkan dirancang sebagai berikut. Teras Depan membutuhkan: Meja kursi Sekuriti; Kursi tunggu tamu; Alat/bahan Protokol Kesehatan; Bunga/tanaman/dekorasi; dan, Tempat sampah.

Ruang Resepsionis membutuhkan: Meja kursi Resepsionis; Displai/bahan publikasi; Dekorasi; dan, Tempat sampah. Ruang Lobby, Pelayanan Informasi dan Konsultasi membutuhkan: Sofa tamu di Lobby; Meja kursi Pelayanan Informasi dan Konsultasi; Perangkat mengakses informasi mandiri; Rak meja bahan publikasi; Bahan publikasi; Dekorasi tanaman; Tempat sampah; serta, Dispenser, Rak gelas dan Gelas.

Ruang kerja Pimpinan membutuhkan: Meja kursi kerja; Lemari/Rak; Komputer; Sofa tamu; dan, Tempat sampah. Ruang Kerja Staf Bagian penyusunan Informasi dan Publikasi, membutuhkan: Meja kursi kerja; Lemari/rak; Peralatan computer/IT; Internet; dan, Tempat sampah. Ruang Kerja Staf Bagian Administrasi dan Fasilitas, membutuhkan: Meja kursi kerja; Lemari/rak; Komputer; dan, Tempat sampah.

Ruang Pelatihan bahasa Inggris, membutuhkan: Meja kursi peserta pelatihan; Meja kursi Pengajar; Perangkat alat pelatihan Sound system; Rak/lemari; Dispenser, gelas dan tempat gelas; dan, Tempat sampah. Ruang Perpustakaan, membutuhkan: Lemari/rak buku referensi; Koleksi buku referensi; Koleksi audio/visual referensi; Perangkat pemutar audio/visual; Meja kursi; dan, Rak/alat katalog. Ruang Sholat dilengkapi dengan Karpet dan Sajadah.

Ruang Pantri, dilengkapi dengan: Tempat cuci; Meja; Rak alat/bahan makan minum; Dispenser; Piring gelas sendok; Sapu dan peralatan pel; serta, Tempat sampah. Ruang makan dan diskusi pegawai, dilengkapi dengan: Meja kursi makan serta Lemari/rak file. Toilet dan tempat wudhu, terdiri atas: Toilet Laki-laki; Toilet Perempuan; dan, Tempat wudhu. Lalu, Kafetaria yang dilengkapi dengan: Steling jualan makanan minuman; Meja kursi; serta, Dekorasi.

Pemenuhan kebutuhan ruangan dan isinya, maka dirancang tata ruang atau lay out ruangan Kampung Beasiswa. Penyusunan Plan Gedung Kampung Beasiswa ini dilakukan dengan memanfaatkan ruang-ruang yang sudah ada terlebih dahulu, baru kemudian membuat ruang- ruang sesuai keperluan kegiatan Kampung Beasiswa dan sesuai dengan ketersediaan space yang ada. Berdasarkan kondisi tersebut, Lay out atau tata ruang (Gedung) Kampung Beasiswa dirancang dan disajikan sebagaimana disajikan pada gambar 3.

Langkah Implementasi. Beberapa Langkah implementasi yang perlu dilakukan adalah: 1) Membuat legalitas pemakaian Gedung Hall B PRSU sebagai KAMPUNG BEASISWA yang dikelola unit dibawah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, melalui Perjanjian dengan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai pengelola areal PRSU; 2) Merekrut atau mengalokasikan pegawai sebanyak 8 orang, sesuai kebutuhan personil unit Pengelola kampong Beasiswa; 3) Menetapkan Pengelola KAMPUNG BEASISWA dan mengangkat personilnya, dengan menerbitkan SK Gubernur Gumatera Utara atau SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (sesuai kewenangan); 4) Merehab dan membangun ruang-ruang yang diperlukan untuk menjalankan aktifitas Kampung Beasiswa sesuai dengan lay out atau tata ruang yang telah disusun; 5) Mengisi meubeler, peralatan, bahan dan lainnya yang diperlukan pada setiap ruang sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang; 6) Melakukan aktifitas Kampung Beasiswa sesuai rancangan kegiatan sebagaimana diuraikan pada Bab III di atas; serta, 7) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Monitoring dilakukan setiap minggu, evaluasi dilakukan setiap bulan, dan pelaporan dilakukan setiap triwulan.

KESIMPULAN

Konsep dan rancangan pembangunan Kampung Beasiswa yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meliputi: pengertian untuk penyamaan persepsi, kejelasan tentang pemberi dan penerima beasiswa, kegiatan yang dibutuhkan, personil dan struktur organisasi unit pengelola, kebutuhan ruangan dan mobiler/peralatan, sampai dengan rancangan lay-out atau tata tuang tempat/lokasi Kampung Beasiswa tersebut. Kampung Beasiswa bertujuan untuk menyiapkan dan menyebarluaskan informasi tentang beasiswa, melakukan pelatihan bahasa Inggris dan memfasilitasi hingga beasiswa dapat direalisasikan bagi penduduk Sumatera Utara.

REKOMENDASI

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara perlu merealisasikan Pembangunan Kampung Beasiswa ini sesegera mungkin agar mempercepat penerimaan manfaat bagi masyarakat calon penerima beasiswa, sekaligus mempercepat capaian yang ditargetkan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, sebagai salah satu prioritas pembangunan Sumatera Utara.
2. Realisasi Kampung Beasiswa ini, Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara sebagai leading sector atau OPD yang akan mengelola sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar melaksanakan langkah implementasi pembangunan Kampung Beasiswa yang disajikan di atas secara berurutan. Kegiatan Pelatihan Bahasa Ingris dan/atau Komputer yang merupakan salah satu kegiatan utama Kampung Beasiswa, Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara agar segera mengadakan kerjasama dengan pihak yang mempunyai kompetensi sebagai penyelenggara Pelatihan Bahasa Inggris dan/atau Komputer, seperti Pusat Bahasa Universitas Negeri Medan, Pusat Bahasa Universitas Sumatera Utara, atau lembaga pelatihan swasta berkualitas lainnya yang ada di Kota Medan.
3. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Prov. Sumatera Utara dan Bappeda Prov. Sumatera Utara, agar mulai menjajaki dan membuat persiapan untuk pembangunan Laboratorium Bahasa Inggris/Asing yang representatif dan modern, dengan menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan/atau lembaga-lembaga donor serta konsultan atau pihak-pihak lain yang relevan dan kompeten, baik untuk pendanaan maupun untuk (terutama) keahlian/kualifikasi dalam pembangunan, peralatan dan pengoperasian Laboratorium Bahasa Inggris/Asing.