Adapun kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayan sebagai bentuk pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional adalah dengan menerapkan kebijakan sistem zonasi sekolah. Dalam hal ini telah diberlakukannya aturan baru (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB) dengan memakai sistem zonasi (wilayah). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun luar jejaring (luring/offline). Untuk memudahkan calon peserta didik mengakses sekolah, diberlakukan sistem zonasi. Pasal 12 dalam peraturan tersebut mengatur PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau prestasi. (Pasal 12 Permendikbud no 1 tahun 2021). Pengaturan ini diharapkan dapat membuat proses penerimaan berlangsung secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.

Sistem zonasi merupakan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dilakukan dengan menentukan radius zona antara sekolah dengan tempat siswa terkait berdomisili. Pelaksanaan sistem zonasi secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Sekolah berwajiban untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu, dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Pelaksanaan sistem zonasi memang penuh dengan dinamika, faktanya kebijakan tersebut, merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag, rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah unggulan, guna mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah Indonesia (Nanggala, 2020).

Sistem zonasi merupakan jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berada di dalam satu lokasi yang dekat dengan sekolah selama minimal satu tahun dengan dibuktikan KTP atau kartu keluarga dan siswa tidak perlu lagi melalui ujian masuk. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nomor 1 Tahun 2021 memberlakukan jalur penerimaan ini. PPDB tahun 2021 dapat diikuti calon siswa yang akan masuk TK, SD, SMP, serta SMA/SMK. Penggunaan sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru merupakan salah satu jalur untuk bisa diterima di sekolah. Penerapan sistem zonasi sebenarnya menyasar siswa baru agar mendaftar sekolah sesuai tempat tinggal.

Ketentuan dalam Sistem Zonasi Pendidikan

Adapun ketentuan dalam Sistem Zonasi, antara lain:

1. Sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, tujuan nya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah;
3. Berdasarkan radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah didaerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah;
4. Penetapan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan musyawarah/kelompok kerja bersama kepala Sekolah ataupun instansi terkait;
5. Adapun Proses Penerimaan Calon Peserta didik yg berdomisili di luar radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yg akan diterima. Ataupun calon peserta didik yg melakukan perpindahan domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% dari jumlah yg akan diterima. Artinya Sistem Zonasi ini memberikan 90% kuota terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat (Karmila, et.al, 2020).

Tujuan Sistem Zonasi Pendidikan

Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud di antaranya:

1. Menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa;
2. Mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga;
3. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri;
4. Membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru;
5. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogeny;
6. Membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Tantangan Sistem Zonasi Pendidikan

Permasalahan pokok dari penerapan sistem zonasi adalah kesiapan yang kurang dari berbagai elemen utama seperti siswa, orangtua, dan sekolah (readiness for change). Semestinya, sistem yang dibuat pemerintah sejalan dengan kesiapan semua pemangku kepentingan pendidikan, seperti tim manajemen sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara, serta orang tua dan calon siswa baru yang akan terdampak. Faktanya, masih adanya kesenjangan kualitas sarana dan prasarana serta tenaga pendidik di antara sekolah yang berada di perkotaan dan di daerah (Kabupaten) (Vito, et.al 2015). Literasi dan pemahaman siswa, orang tua, dan penyelenggara pendidikan masih minim tentang sistem zonasi (Oktaviari, 2020). Akibatnya timbul mispersepsi di tengah masyarakat seperti tidak mungkin mendaftarkan anak ke sekolah favorit di luar zonasi atau kekhawatiran sekolah bahwa reputasi mereka akan turun dengan menerima siswa yang memiliki nilai rendah dikarenakan zonasi (Bintoro, 2018).

Persepsi masyarakat mengenai dampak dari sistem zonasi, secara umum dapat kita simpulkan dua hal. Pertama, pihak yang pro terhadap implementasi sistem zonasi dari sisi kebermanfaatan objektif program tersebut, yaitu pemerataan

kualitas akses Pendidikan (Safarah&Wibowo, 2018). Peningkatan pemerataan akses pendidikan itu dapat dilihat dari penghapusan stigma sekolah favorit dan tidak favorit, mengurangi jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah, dan mendistribusikan siswa-siswa dari berbagai latar belakang dan capaian pembelajaran secara lebih merata. Kedua, pihak yang kontra tampaknya lebih melihat kelemahan sistem zonasi dari aspek kesiapan pelaksanaan teknis yang kurang optimal (Arnani, 2019). Kelemahan teknis penerapan sistem zonasi menyebabkan efek samping seperti kekecewaan yang besar karena keinginan untuk masuk di sekolah yang dianggap favorit tidak tercapai karena berasal dari luar zona. Sekolah yang awalnya menjadi tujuan utama anak-anak memilih sekolah sebab label favoritnya saat ini peminatnya berkurang, bahkan di beberapa sekolah kuota pendaftar tidak terpenuhi mengingat jumlah siswa yang berada di dalam zona sedikit.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Zonasi

            Adapun kelebihan dan kekurangan penerapan sistem zonasi, antara lain:

1. Pemerataan pendidikan yang berkualitas Hadirnya sistem zonasi diharapkan dapat membantu meningkatkan akses layanan pendidikan diberbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian pandangan mengenai kastanisasi sekolah “sekolah favorit dan non favorit” lambat laun akan hilang;
2. Meminimalisir pengeluaran biaya Pendidikan. Keberadaan sistem zonasi maka dapat meminimalisir atau menghemat biaya pendidikan karena peserta didik tidak harus mengeluarkan ongkos yang banyak untuk transportasi;
3. Meningkatkan keterampilan dan inovasi guru dalam mengajar. Latar belakang peserta didik satu sama lain itu berbeda-beda dan juga beraneka ragam. Mulai dari IQ, agama, bahasa dan lain-lain. Dengan adanya perbedaan ini diharapkan adanya peningkatan keterampilan dan inovasi guru dalam mengajar sehingga kompetensi akademik dan non akademik pada peserta didik juga akan meningkat (Jatmiko, 2017).

Manfaat Sistem Zonasi

            Adapun manfaat sistem zonasi, antara lain:

1. Mendorong siswa untuk berjalan kaki dan bersepeda ke sekolah (Wilson, et.al 2010);
2. Ketergantungan terhadap transportasi bermotor menjadi berkurang. Hal ini membantu meningkatkan kesehatan fisik siswa dan mengurangi tingkat emisi di udara akibat bahan bakar kendaraan bermotor (Mandic, et.al 2017);
3. Dapat mengawasi pergaulan teman-teman anaknya karena rumahnya berdekatan;
4. Terdapat pula yang merasa diringankan bebannya dari segi biaya dan keama nan transportasi, serta merasa diuntungkan karena anaknya dapat masuk sekolah yang diminati tanpa harus ada target nilai yang tinggi serta pemerataan siswa berprestasi dan kurang berprestasi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Mira, Ibu Fajar, dan Bapak Taufik yang menyatakan sangat terbantu dengan adanya sistem zonasi karena anaknya dapat sekolah yang berjarak dekat dari tempat tinggal, dan tujuan pemerataan mutu pendidikan dapat tercapai (Qiptiah&Djaka, 2021)

SIMPULAN

Sistem zonasi merupakan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dilakukan dengan menentukan radius zona antara sekolah dengan tempat siswa terkait berdomisili. Sistem zonasi merupakan jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berada di dalam satu lokasi yang dekat dengan sekolah selama minimal satu tahun dengan dibuktikan KTP atau kartu keluarga dan siswa tidak perlu lagi melalui ujian masuk. Ketentuan Dalam Sistem Zonasi: Di dalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal sebesar 90%.

Tujuan system zonasi pendidikan yaitu untuk Menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; Mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; dan Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; Tantangan system zonasi pendidikan Permasalahan pokok dari penerapan sistem zonasi adalah kesiapan yang kurang dari berbagai elemen utama seperti siswa, orangtua, dan sekolah (readiness for change). Semestinya, sistem yang dibuat pemerintah sejalan dengan kesiapan semua pemangku kepentingan pendidikan, seperti tim manajemen sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara, serta orang tua dan calon siswa baru yang akan terdampak.

Faktanya, masih adanya kesenjangan kualitas sarana dan prasarana serta tenaga pendidik di antara sekolah yang berada di perkotaan dan di daerah (Kabupaten). Kelebihan sistem zonasi pendidikan, Pemerataan pendidikan yang berkualitas. Kelemahan sistem zonasi pendidikan, Siswa kesulitan memasuki sekolah yang diinginkannya. Manfaat yang didapat dari adanya kebijakan sistem zonasi diantaranya Mendorong siswa untuk berjalan kaki dan bersepeda ke sekolah. Ketergantungan terhadap transportasi bermotor menjadi berkurang.