ANALISIS PEMEKARAN WILAYAH PROVINSI SUMATERA TENGGARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. PENDAHULUAN

Pemekaran daerah di Indonesia merupakan isu yang strategis digunakan dalam kampanye elit-elit politik nasional maupun local. Kondisi demikian terlihat pada daerah-daerah potensi terjadinya pemekaran terhadap wilayahnya. Melihat perkembangan pertumbuhan daerah otonomi baru sebelum reformasi ada pada jumlah 341 daerah otonom di Indonesia, dengan pembagian 249 kabupaten, 65 kota, dan 27 provinsi. Namu, pasca reformasi hingga Desember 2009 telah terbentuk 205 daerah otonom baru yang terdiri pada 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota yang total jumlah keseluruhan 524 daerah otonom baru yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Berdasarkan himpunan data dari Komite Pemantau Pelaksana Otonomi dalam Hilyatul Asfia menyebutkan, jumlah daerah sejak tahun 1999-2014 dengan total 542 daerah otonomi baru yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten kota (tidak termasuk 1 kabupaten administratif di provinsi DKI Jakarta dan 93 kota yang tidak termasuk 5 kota administratif di provinsi DKI Jakarta).

Pada tahun 2022 pemerintah telah memekarkan 4 (empat) wilayah provinsi baru di kepulauan Papua dengan pembentukan dan pegabungan kabupaten/kota, diantaranya ialah Papua Selatan (Kota Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel), Papua Tengah (Kota Nabire, Paniai, Mimika, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Punjak Jaya), Papua Pegunungan (Kota Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, dan Pegunungan Bintang), dan Papua Barat Daya (Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw, dan Mamberamo) yang merupakan hasil dari rapat paripurna DPR ke-26 pada tanggal 17 November 2022. Pemekaran pada tingkat provinsi sejalan dengan disahkan juga daerah otonom baru di tingkat kabupaten/kota. Sehingga, jumlah total daerah otonom di Indonesia sebanyak 552 yang terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota.

Kendati demikian, dalam membicarakan soal pemekaran yang begitu membludak pasca reformasi tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh rakyat dan elit politik lokal di pulau Sumatera, terkhusus pada Provinsi Sumatera Utara. Kenyataannya Provinsi Sumatera Utara sekarang terdiri dari 33 daerah kabupaten/kota dengan luas wilayah mencapai 72.981,23km2 pada persebaran penduduk berjumlah 15.305.230 jiwa dengan kepadatan penduduk 210 jiwa/km2 juga merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia pada 30 Juni 2022. Sejak tahun 2000 telah ada wacana pemekaran Provinsi Sumatera Utara yang akan menjadi Provinsi Sumatera Tenggara, Provinsi Tapanuli, Provinsi kepulauan Nias dan turut diwacanakan Provinsi Asahan-Labuhan Batu. Rencana pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara kembali ramai dibicarakan. Suara-suara yang menginginkan rencana pemekaran datang dari berbagai kalangan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Gubernur Edy Rahmayadi sangat setuju pemekaran daerah agar terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan yang merata.

Berdasarkan sejarah, saat ini satu-satunya wilayah bekas Karesidenan pada masa Hindia Belanda yang belum menjadi provinsi tinggal Karesidenan Tapanuli semata. Pada tahun 2009 mulainya puncak ketidak berasilan penetapan Tapanuli sebagai calon provinsi, yang berdasarkan atas dinamika dan ego kedaerah yang menginginkan kota provinsi sebagai daerahnya. Pada tahun 2004 DPRD Sumatera Utara dalam agenda Sidang paripurna dengan pembahasan Protap (prosedur penetapan) yang hasilnya Provinsi Tapanuli tidak dikabulkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Implikasi dari keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut terjadilah demonstrasi anarkis oleh masyarakat atas adanya ketentuan keputusan dengan penolakan usulan Provinsi Tapanuli. Demonstrasi anarkis menyebabkan Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat meninggal dunia. Pasca gagalnya pembentukan Provinsi Tapanuli, wacana pembentukan provinsi lain di wilayah Sumatera Utara pun mulai redup. Sejalan juga diperkuat dengan adanya kebijakan moratorium pemekaran daerah dari pemerintah pusat.

Pemekaran provinsi di wilayah Sumatera Utara memerlukan tekad dan perjuangan yang panjang untuk terlaksananya. Mengingat, keadaan dinamika sosial, politik wilayah Provinsi Sumatera Utara berbeda dengan wilayah kepulauan Papua yang pada tahun 2022 telah dapat berlangsung 4 pemekaran wilayah provinsi baru. Masalah ini akan menyebabkan sempitnya ruang gerak daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan frasa kecemburuan bagi daerah-daerah yang sejak lama menginginkan pemekaran. Semestinya, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan juga pada tempat, di kota, di desa, dan daerah. Hal ini penting, karena keperluan tiap- tiap tempat dalam satu negeri tidaklah sama.

Adapun ide untuk pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara dahulunya adalah Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga hari ini kawasan Tapanuli Selatan setelah pasca reformasi menjadi 5 (lima) daerah otonom. Kedua, mengingat secara letak geografisnya dari Ibukota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Faktanya dalam mengurus pelayanan publik, pejabat publik dan masyarakat harus menempuh waktu perjalanan darat sekitaran 9 sampai dengan 10 jam perjalanan. Ketiga tulisan bermaksud menelaah politik hukum pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota di Indonesia dalam undang- undang. Keempat, berangkat dari konteks pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) pasca reformasi menemukan banyak persoalan. Sebagaimana dalam prosedur pemekaran dapat dilakukan secara mudah, namun dalam prakteknya Daerah Otonomi Baru (DOB) mengalami problematika dalam pembentukan wilayah. Diantaranya berkaitan dengan hubungan kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Terus menguatnya paham daerah-isme yang sangat mengganggu dalam mengelola pemerintahan dan lainnya. Kelima, berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat secara khusus memenuhi urgensi dan idealnya pembentukan, dalam karya pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara dari Provinsi Sumatera Utara.

Pembentukan daerah dimaksud untuk meningkatkan pembangunan daerah yang dapat dilaksanakan dengan baik sesuai aspirasi dan potensi yang dimiliki daerah dan diharapkan adanya peningkatan dalam hal kesejahteraan dan pelayanan publik. Untuk itu, pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, luas wilayah, kependudukan, potensi daerah, dan pertimbangan dari aspek sosial poltik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dalam mencapai tujuan dibentuknya daerah.

Selain itu, pemekaran daerah yang terjadi pasca reformasi pada kenyataanya menuai banyaknya persoalan sampai pada masa kini. Penelitian yang dilakukan Hilyatul Asfia berkaitan dengan proses pemekaran sebuah wilayah menemukan beberapa kendala, antara lain:

Pertama, prosedur pemekaran dapat dilakukan secara mudah. Kedua, selama ini pemerintah hanya terfokus pada pemekaran DOB (Daerah Otonom Baru) dan telah mengabaikan salah satu ketentuan dalam undang-undang dimana posisi pemerintahan daerah yang menjadi solusi bagi daerah yang gagal melaksanakan otonomi daerah. Ketiga, salah satu hambatan serius dan acapkali dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota baru, hasil daripada pemekaran daerah yaitu pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan publik belum terlaksana maksimal. Kempat, terdapatnya motif tersembunyi seiring dengan meningkatnya permohonan pemekaran DOB. Kelima, pemekaran daerah otonom baru mendapati kekosongan hukum, pada terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum aturan teknisnya (Peraturan Pemerintah).”

Selanjutnya, menurut Wasisto Raharjo Jati dalam Titis Anindyajati menyatakan, otonomi daerah justru mendirikan rezim oligarki, primordialisme, maupun politik klientelisme. Yang dapat dimaknai, bahwa pemekaran bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi lokal. Melainkan, otonomi daerah baru tersebut berwujud untuk kepentingan elit daripada masyarakat. Semestinya, pemekaran daerah perlu dipandang sebagai suatu upaya personifikasi pemerintah dalam mewujudkan aspirasi rakyat dan pemerataan pembangunan.

Keinginan untuk memisahkan suatu daerah dengan membentuk daerah otonomi (pemekaran wilayah) perlu melalui mekanisme yang terencana dari atas ke bawah (top down), serta melalui usulan warganya (bottom up) dengan menunjukkan keinginan masyarakat wilayah untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dari proses pembangunan atas keterbatasan yang terjadi secara administratif karena letak geografis wilayah jauh dari pusat kekuasaan provinsi/kabupaten akan berdampak kurangnya pelayanan publik, oleh J. Kaloh mengatakan: “Dalam konteks pemekaran daerah/wilayah tersebut yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber- sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam, dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat setempat yang lebih baik. Pembentukan daerah pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial sarana pendidikan politik di tingkat lokal daerah”.

Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atas perubahan dari UU No. 22 Tahun 1999 menegaskan pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kekuatan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan kondisi lain yang memungkinkan daerah untuk melaksanakan dan mencapai tujuan pembentukan daerah. Terdapat 3 (tiga) pintu usulan pemekaran, yaitu melalui Kemendagri (jalur normatif), melalui pengusulan lewat DPR dan melalui jalur DPD. Jalur normatif dimaknai sebagai ketentuan dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh setiap daerah yang menghendaki pembentukan daerah sebagai calon pemekaran. Yang dalam ketentuannya terdiri atas 3 (tiga) prasyarat, yaitu penuhan administratif, syarat teknis, dan fisik kewilayahan yang pada dasarnya telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Secara yuridis formal, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 secara administratif mensyaratkan untuk pemekaran wilayah provinsi baru dapat dibentuk minimal terdiri dari 5 (lima) kabupaten/kota. Selain itu, PP No. 78 Tahun 2007 juga mensyaratkan adanya batas usia minimal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP No. 78 Tahun 2007 yang berbunyi pemekaran dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintah 7 tahun untuk kabupaten/kota, dan 10 tahun untuk provinsi.

Melihat usia Provinsi Sumatera Utara dengan prasyarat yang diatur dalam muatan Pasal 8 PP 78 Tahun 2007 dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuannya. Yang pada dasarnya, bahwa semangat otonomi daerah tercermin antara lain pada keinginan sebagian daerah untuk memekarkan diri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada masa sekarang walaupun telah dibuat regulasi yang berisi persyaratan atau kriteria yang jelas dalam membentuk daerah otonomi baru, dalam pelaksanaannya masih sulit untuk mengidentifikasi daerah yang pantas dan tidak patas untuk menjadi suatu daerah otonom baru. Begitu juga dalam pengaturan pemekaran wilayah yang setiap eranya memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri, bahkan terdapatnya kekosongan hukum. Maka dalam membicarakan tentang regulasi sesungguhnya perlu dikaitkan dengan politik hukum.

Mengingat politik hukum merupakan kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia secara nasional yang meliputi pembangunan hukum dan pelaksanaan ketentuan hukum. Politik hukum dalam kenyataan juga mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukan sifat dan arah mana hukum akan dibangun dan ditegaskan. Sedangkan menurut M. Solly Lubis mendefinisikan politik hukum (legal policy, rechtspolitiek) adalah kebijakan (policy) yang menetapkan sistem dan perangkat hukum yang akan diberlakukan dalam negara.

Perlu menjadi pencermatan bersama bahwa pemekaran wilayah di Indonesia memunculkan persoalan-persoalan baru, yang berdampak pada politik, ekonomi, kewilayahan, pertahanan, keamanan dan sebagainya. Selaras dengan hal ini, suatu negara kesatuan baru ialah merupakan wujud pemerintahan demokrasi dengan otonomi daerah dijalankan secara efektif guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat, untuk mencakup kewenangan perda-perda (zelfwetgeving) yang mengakomodir kepentingan rakyat banyak dan penyelenggaraan pemerintahan (zelfbestuur) yang diemban secara demokratis.

2. PEMBAHASAN

 

2.1. Potensi Rencana Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara

Secara geografis usulan Provinsi Sumatera Tenggara merupakan daerah paling terluas dari calon provinsi yang dimekarkan. Daerahnya terletak paling selatan dari Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Usulan Provinsi Sumatera Tenggara mencakup wilayah Kota Padangsidimpuan (calon ibu kota), Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal.

Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara berada pada posisi antara 00 – 101 sampai dengan 10 – 501 Lintang Utara dan 980 _ 501 sampai dengan 1000 – 101 Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0 – 2375 mdpl di atas permukaan laut. Adapun luas wilayahnya pada tahun 2020 sekitaran 20.089.92 Km2 dengan jumlah penduduknya sekitaran 1.520.633 jiwa atau sekitar 10,27 persen penduduk Provinsi Sumatera Utara (14.799.361 jiwa),160 yang terdiri atas suku Mandailing, Angkola, Batak Toba, Minang, Nias, Sunda, dan Jawa. Yang tersebar di Kabupaten Mandailing Natal 484.874 jiwa; Tapanuli Selatan 307.312 jiwa; Padang Lawas 267.275 jiwa; Padang Lawas Utara 267.275 jiwa; dan Kota Padang Sidempuan 231.062 jiwa.

Keadaan topografis usulan Provinsi Sumatera Tenggara terdiri atas wilayah dataran rendah, bergelombang, berbukit dan bergunung. Adapun gunungnya terdiri dari gunung Sorik Marapi di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, gunung gomgaman di Kecamatan Batang Angkola, gunung Lubuk Raya di Kecamatan Padangsidimpuan Barat, dan gunung Sibual-buali di Kecamatan Sipirok. Selain memiliki gunung-gunung indah, usulan Provinsi Sumatera Tenggara memiliki panorama keindahan danaunya yang terdiri dari danau Siombun di Kecamatan Panyabungan, danau Toa dan Tasik di Kecamatan Sosopan, danau Siais di Kecamatan Angkola Barat, dan danau Marsabut di Kecamatan Sipirok.

Selanjutnya, usulan Provinsi Sumatera Tenggara juga dialiri sekitar 486 sungai besar maupun sungai kecil. Diantaranya aliran sungai Batang Gadis, sungai Barumun, sungai Batang Pane, sungai Batahan, sungai Kunkun, dan lainnya. Aliran sungai yang ada dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air, industry maupun irigasi. Terdapat hutan lebat dan alami yang terdiri dari kawasan Cagar Alam, Taman Nasional, Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Produksi Terbatas. Selain itu, usulan Provinsi Sumatera Tenggara terdapat sekitaran 24 pulau kecil seperti Pulau Tamang, Pulau Ilik, Pulau Tengah, Pulau Sadokah, Pulau Pinih yang dihuni oleh masyarakat.

Potensi usulan Provinsi Sumatera Tenggara kaya akan sumber daya alam, seperti: hasil laut, hasil perkebunan, hasil pertambangan, sumber energy baru dan terbarukan. Begitu juga, sumber daya manusia sangat dapat diandalkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 menyebutkan bahwa wilayah usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara mempunyai jumlah perusahan, penyerapan angka tenaga kerja, dan nilai produksi Industri besar dan sedang, berikut:

Tabel di atas dianalisis, berdasarkan sumber data dari kabupaten/kota yang menjadi cangkupan usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara. Subtotal dari tabel di atas merupakan proyeksi untuk data bakal Provinsi Sumatera Tenggara. Jumlah perusahan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terlihat adanya peningkatan jumlah perusahan. Penyerapan tenaga kerjanya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan, tetapi tahun 2020 belum ada pembaharuan data dilakukan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Pada bidang nilai produksi Industri besar dan sedang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 juga mengalami kenaikan angkanya.

Berdasarkan tabel diatas, usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara memperoleh anggaran bidang pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 507.907.253.844. Bidang transferan dari APBN diperoleh sebesar Rp. 5.818.482.560.364. Untuk bidang pendapatan lain-lainnya sebesar Rp. 124.584.025.820. Berdasarkan data yang diolah dari kabupaten/kota bakal Provinsi Sumatera Tenggara diproyeksikan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 6.450.973.840.028. Diketahui juga bahwa jumlah angkat bersumber dari Bidang transferan dari APBN lebih besar dari pada jumlah angka pendapatan asli daerah (PAD).

Mengingat, analisis terhadap pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator paling penting untuk dikaji. Maka dengan begitu rencana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi Nasional maupun pertumbuhan ekonomi provinsi induknya. Pada tabel 3.4 dibawah ini dijelaskan laju pertumbuhan ekonomi bakal Provinsi Sumatera Tenggara sangat stabil dan hanya kecil terjadi peningkatan. Data ini diperoleh dari bahan Kajian Akademik Pemekaran Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara, berikut:

Berdasarkan kajian akademik, juga menyebutkan ada beberapa sumber dari pertumbuhan ekonomi bakal Provinsi Sumatera Tenggara. Diantaranya, Tanaman Bahan Makanan yang mencapai 73.579 hektar dengan produksi 460.219 ton. Luas tanah untuk pertaniannya mencapai sekitaran angka 11.28%. Dimana luas subtotal sektor pertanian tanaman pada wilayah bakal Provinsi Sumatera Tenggara ini mencapai 76.500 hektar, yang terdiri atas: Tapanuli selatan seluas 18.000 hektar, Kota Padangsidimpuan seluas 4.5000 hektar, Padang Lawas seluas 19.000 hektar, Mandailing Natal seluas 20.000 hektar, dan Padang Lawas Utara seluas 11.000 hektar.

Sementara untuk sub sektor perkebunan mencapai 600.000 hektar dan potensi areal yang tersedia seluas 400.000 hektar. Perkebunan besar yang telah dimanfaatkan sebesar 440.000 hektar dan perkebunan rakyat sebesar 160.000 hektar. Sub sektor peternakan didominasi oleh ternak besar berupa lembu dan kerbau mencapai 23.000 ekor dan total ternak unggas mencapai 1.500.000 ekor/tahun. Berdasarkan SK: No. 44 /Tahun 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, saat ini wilayah dalam usulan Provinsi Sumatera Tenggara terdapat 338.578 hektar berstatus hutan produksi (HP), dan 329.220 hektar berstatus hutan produksi terbatas (HPT). Di kawasan hutan ini, terdapat beberapa perusahan pemegang izin usaha dan pemegang izin usaha pengusahaan hutan tanaman industri.

Selanjutnya, di wilayah usulan Provinsi Sumatera Tenggara terdapat banyak potensi pertambangan. Diantaranya, barang tambang yang masuk dalam kategori Strategis, Golongan A, Golongan B, dan Golongan C. Berdasarkan hasil penelitian dari PPTM Bandung, di wilayah ini terdapat potensi batubara yang memiliki kadar sangat tinggi sebesar 7.909 kalori dengan sulfur 0.1%. Potensi timah juga ditemukan di beberapa lokasi, seperti di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, di Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, di Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Terdapat juga potensi pengembangan energi pembangkit tenaga listrik panas bumi dan energi pembangkit tenaga listrik air.

 

2.2. Problematika Politik Hukum Yang Ditimbulkan Atas Rencana Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara

2.2.1. Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara dalam Beberapa Perspektif

Ketentuan tentang pemekaran daerah tidak ada argument secara langsung membatasi pelaksanaan pembentukan daerah otonomi baru. Hanya bentuk penegasan dalam Pasal 18B UUD Negara Republik Indonesia mengakui ke satuan pemerintahan daerah yang unik dan diatur dengan undang-undang. Dewasa ini salah satu bentuk pertumbuhan yang terus terjadi di Indonesia adalah pembagian wilayah otonomi tunggal menjadi banyak daerah otonom, yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya luas wilayah. Dalam kebanyakan kasus, pemekaran tidak dipahami sebagai proses penggabungan dua atau lebih daerah otonom menjadi satu daerah otonom baru.

Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara dapat dilakukan dengan pendekatan perspektif sosiologis, perspektif ekonomis, perspektif kebijakan, dan perspektif politik. Adapun perspektif demikian, sebagai dasar mempertimbangkan kesiapan rencana pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan.

A. Perspektif Sosiologis

Masyarakat wilayah pembentukan Provinsi Sumatera merupakan masyarakat yang religius, ditandai dengan kerukunan beragama yang berdampingan dengan adat budaya. Usulan Provinsi Sumatera Tenggara juga dikenal sebagai wilayah Dalihan Na Tolu. Adapun Dalihan Na Tolu merupakan sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Suku Mandailing yang terdiri dari 3 (tiga) unsur antara lain, Kahanggi (teman semarga), Anak Boru (pihak penerima anak gadis), Mora (pihak pemberi anak gadis). Dengan demikian, pembangunan wilayah Provinsi Sumatera Tenggara hendanya berdasarkan kearifan kebudayaan yang melekat pada daerah tersebut.

Secara sosiologis pemekaran daerah seyogyanya diharapkan untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, partisipasi rakyat serta pemerataan kesejahteraan rakyat di daerah. Namun, secara yuridis pemekaran daerah perlu dilakukan berdasarkan mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini perlu dilakukan guna melakukan pencegahan terjadinya tarik menarik kepentingan dalam konteks pemekaran daerah. Pendekatan sosiologis memungkinkan untuk memahami dampak pemekaran dan/atau pembentukan provinsi baru terhadap struktur sosial, dinamika masyarakat, dan hubungan antar individu.

Dilihat dari pemekaran Sumatera Tenggara berdasarkan perspektif sosiologis mengacu pada: (1) Dinamika Identitas dan Budaya. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, salah satu ciri penting yang mungkin dibahas dalam kaitannya dengan pertumbuhan daerah adalah dinamika identitas dan budaya. Pemekaran mempunyai potensi untuk membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengidentifikasi diri mereka, serta cara mereka mempertahankan dan mengembangkan budaya mereka; (2) Analisis Konflik dan Integrasi Sosial. Analisis konflik dan integrasi sosial dalam konteks pertumbuhan wilayah memerlukan pengetahuan tentang bagaimana perubahan struktural dapat menyebabkan atau mempengaruhi konflik antar kelompok masyarakat, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap upaya mencapai integrasi sosial; (3) Partisipasi Masyarakat. Kajian terhadap keterlibatan masyarakat dalam konteks pertumbuhan daerah dari sudut pandang sosiologis dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai cara masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, serta sejauh mana partisipasi tersebut dapat mempunyai dampak. berpengaruh terhadap dinamika lingkungan sosial. Adapun beberapa aspek dalam partisipasi masyarakat meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, sarana, dan prosedur dalam perancangan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama, hambatan dan tantangan, peran LSM atau organisasi, dan lain sebagainya; (4) Perubahan Struktur Sosial. Pemekaran wilayah melahirkan perubahan struktur sosial melibatkan modifikasi cara masyarakat mengatur, berinteraksi, dan mengelola sumber daya sosialnya pada tingkat sosial. Pemekaran wilayah biasanya dilakukan untuk meningkatkan akses dan pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Peningkatan ini dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan memperkuat struktur sosial. Dampak pemekaran wilayah terhadap struktur sosial sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada konteks lokal, kebijakan yang diterapkan, dan respons masyarakat.

Adapun jumlah penduduk rencana pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara sekitaran 1.520.633 jiwa atau sekitar 10,27 persen penduduk Provinsi Sumatera Utara (14.799.361 jiwa),174 yang terdiri atas suku Mandailing, Angkola, Batak Toba, Minang, Nias, Sunda, dan Jawa. Tersebar di Kabupaten Mandailing Natal 484.874 jiwa; Tapanuli Selatan 307.312 jiwa; Padang Lawas 267.275 jiwa; Padang Lawas Utara 267.275 jiwa; dan Kota Padang Sidempuan 231.062 jiwa.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010 dilaporkan sebanyak 44,75% etnis Batak di Sumatera Utara dengan rincian sebanyak 25,62% Tapanuli/Toba, 11,27% Mandailing, 5,09% Simalungun, dan 0,73% Pakpak. Selain suku Batak, penduduk Sumatera utara juga berasal dari etnis Pulau Jawa yaitu Betawi, Banten, Sunda, Jawa dan Madura dengan persentase etnis sebesar 33,4%. Kemudian, terdapat etnis Nias, etnis Melayu, etnis Suku Minang, etnis Tionghoa. Di Sumatera Utara, etnis Mandailing kebanyakan tersebar dan mendiami daerah Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, dan kabupaten/kota lain. Sehingga dapat dinyatakan etnis yang banyak mendiami daerah usulan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara adalah etnis Mandailing yang terdiri atas berbagai Marga, seperti Marga Nasution, Marga Lubis, Marga Ritongah, Marga Siregar, Marga Parinduri, Marga Daulay, Marga Dalimunte, Marga Rangkuti dan lainnya.

B. Perspektif Ekonomis

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator terpenting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan merupakan hal yang sangat penting dalam penentuan nasib suatu bangsa. Suatu negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dalam perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, biasanya dipergunakan angka PDB (Produk Domestik Bruto). Menurut J Kaloh Pemerintah negara bagian dan kota di sektor ekonomi memainkan peran penting dalam membimbing, mengendalikan, dan memberdayakan melalui sejumlah kebijakan, Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang mereka terapkan.

Usulan pembentukan Sumatera Tenggara dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Pemekaran yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi daerah yang dapat membantu mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih mencakup dan efektif. Potensi alam seperti sektor pariwisata, hasil hutan, pertanian, dan pertambangan yang dimiliki daerah Sumatera Tenggara dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik untuk peningkatan ekonomi agar terlaksananya kemandirian daerah. Peningkatan ekonomi daerah pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara dapat dilakukan dengan cara, berikut:

  1. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam.Wilayah Sumatera Tenggara memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk kekayaan hutan, pertanian, dan pertambangan. Dengan pembentukan menjadi provinsi baru diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi yang lebih maksimal dari sumber daya alamnya. Pemekaran Sumatera Tenggara menyediakan beberapa manfaat penting bagi pengelolaan sumber daya alam, antara lain: Pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, yang dapat membawa ke dalam pengelolaan yang lebih baik terhadap sumber daya alam, Mempercepat pembangunan, yang dapat mendorong pengembangan sumber daya alam yang lebih efektif, Memperluas potensi sumber daya alam yang ada, sehingga dapat lebih optimal dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, Mengurangi konflik terhadap pengawasan sumber daya alam dan aset, yang sering terjadi antara daerah induk dan daerah pemekaran, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dapat membawa ke dalam pengelolaan yang lebih efektif terhadap sumber daya alam;
  2. Pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata di wilayah baru dapat meningkatkan potensi pariwisata yang signifikan, dengan keindahan alam, keanekaragaman budaya, dan warisan sejarah. Pemekaran dapat memicu investasi di sektor pariwisata, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Pengembangan sektor pariwisata dalam Provinsi Sumatera Tenggara, yang merupakan salah satu calon provinsi baru di Sumatera, memiliki potensi yang besar terutama dengan kekayaan alam dan budaya yang memukau.Wilayah usulan pembentukan Sumatera Tenggara memiliki destinasi alam seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Pantai Tanjung Setia, yang dapat menjadi daya tarik wisatawan. Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di bagian selatan Pulau Sumatera. Dengan pengembangan infrastruktur dan promosi yang tepat, sektor pariwisata dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan;
  3. Pembangunan infrastruktur. Upaya pembangunan infrastruktur yang lebih baik di wilayah baru berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, yang meliputi jalan, pelabuhan, bandar udara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya, dengan tingkat pembangunan daerah. Tingkat pembangunan daerah antara lain ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan membuka jalan bagi pengembangan tempat kerja baru, mengurangi emisi, dan meningkatkan investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengembangan infrastruktur juga dapat memicu pertumbuhan sektor pariwisata, pertanian, dan pertambangan, yang merupakan potensi utama Sumatera Tenggara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan komponen penting dalam memfasilitasi pertumbuhan negara;
  4. Diversifikasi ekonomi. Mendorong terlaksananya diversifikasi ekonomi, dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang dapat mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Diversifikasi ekonomi dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan mengurangi risiko terhadap fluktuasi harga komoditas.

Tabel di atas menyatakan bahwa penduduk kabupaten/kota daerah pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara bermata pencaharian terbanyak sebagai Petani Pekebun dengan angka 319.567. Adapun masyarakat yang bekerja di bidang perdagangan sebesar 5.142. Kemudian pada pekerjaan nelayan/perikanan ada pada angka 1.696. Sedangkan mata pencaharian paling terkecil terdapat pada pekerjaan peternakan sebesar 188. Berdasarkan Statistik Sektoral Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 menyebutkan bahwa tanaman palawija cukup potensial di Sumatera Utara. Adapun daerah yang memiliki produksi tanaman palawija kedelai terbanyak di daerah Kabupaten Simalungun sebesar 1.077,32 ton, Kota Padang Sidimpuan sebesar 95.67 ton. Namun, potensi panas bumi terbesar di Sumatera Utara berasal dari Kabupaten Mandailing Natal sebesar 62.900 terletak di kawasan Sorik Marapi Sampuraga. Terdapat juga potensi panas bumi sebesar 448.300 di Kabupaten Tapanuli Selatan di kawasan Gunung Sibual-Buali. Kemudian, sumber daya alam mineral (logam/non logam) tersebar di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli selatan. Serta, kontribusi pendapatan daerah dari hasil pertanian perkebuna, peternakan, kehutanan, perikanan, dan perindustrian.

C. Perspektif Kebijakan

Peraturan kebijakan lahir dari sebuah proses legislasi telah dirasionalisasikan sebagai perilaku normatif (normatif behavior) dari pejabat yang berwenang, menyiratkan sebuah kesan bahwa praktik legalitas hanya ditujukan untuk mempertebal kekuatan mayoritas partai politik, sementara kebijakan bertindak sebagai output dari kewenangan. Analisis berdasarkan kacamata kebijakan juga memperhatikan dampak sosial, ekonomi dan kemanusiaan. Selain itu, penggunaan perspektif kebijakan dapat memberikan identifikasi kendala dan hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kebijakan diimplementasikan.

Menurut Carl J Feedrick dalam Ngudi Astuti190 mendefinisikan kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya segala bentuk kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk kebijakan menyetujui pembentukan provinsi baru hingga kebijakan dapat membantu perekonomian masyarakat secara langsung.

Adapun tujuan utama pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan pelayanan yang lebih baik. Semestinya, usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara dapat berdasarkan kebijakan yang berpandangan kepada:

  1. Mengatasi masalah ketimpangan dan keadilan pembangunan. Adapun langkah dalam mengatasi ketimpangan dan keadilan pembangunan dapat dilakukan dengan pemisahan suatu daerah menjadi entitas otonomi baru. Pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan. Sebab, tanpa pembentukan provinsi baru masyarakat daerah merasakan adanya ketimpangan pemerataan dan keadilan antara daerah yang satu dengan yang lain dalam satu wilayah pemerintahan daerah;
  2. Meningkatkan efektifitas pemerintahan. Peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat merupakan bagian dari efektifitas pemerintahan. Sebagaimana pelayanan masyarakat tidak efektif dan efisian akan menyebabkan sebagian warga harus mengeluarkan biaya mahal atau mengorbankan waktunya lebih untuk pengurusan KTP, pengurusan akta kelahiran, dan administrasi lainnya;
  3. Mendistribusikan kekuasaan ke tingkat yang lebih kecil. Mendistribusikan kekuasaan ke tingkat daerah merupakan pelaksanaan dari pemekaran daerah yang dilakukan seperti mendistribusikan kekuasaan ke tingkat daerah untuk membangun masyarakat daerah, menjaga kestabilan pemerintahan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan, ketertiban, serta hubungan serasi antara pusat dan daerah, pertimbangan konflik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, alasan pemekaran daerah seharusnya didasarkan pada kesejahteraan masyarakat daripada kepentingan elite secara kelompok maupun individu, pembagian kekuasaan dan konflik politik dengan adanya distribusi kekuasaan di ranah lokal, pemekaran daerah membuka ruang persaingan baru bagi aktor politik untuk memperoleh kekuasaan. Namun, dalam kenyataannya, pemekaran daerah belum selalu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat karena sering didominasi oleh kepentingan politik.

 

D. Perspektif Politik

Menurut Satjipto Rahardjo politik diartikan sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar yaitu, tujuan yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu dibuat, dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Sistem politik demokratis merupakan ciri khas yang terletak pada tatanan demokrasi bernegara, sehingga elemen-elemen demokrasi tidak saja menjadi norma bernegara tetapi secara empirik dapat bekerja sesuai dengan koridor demokrasi. Adapun indikator sistem politik demokrasi secara normatif menurut Robert Dahl dalam Sri Hastuti Puspitasari meliputi hal-hal berikut:

  1. “Control over governmental decisions about policy is constitutionally vested in elected officials;
  2. Elected officials are chosen and peacefully removed in relatively frequent, fair. Free election in which coercion is quite limited;
  3. Practically all adults have the rights to vote in these elections;
  4. Most adults have the right to run for public offices for which candidate runs in these elections;
  5. Citizen have an effectively enforced rights to freedom of expression, particularly political expression, including criticism of the officials, the conduct of the government, the prevailing political, economic, and social system, and dominant ideology;
  6. They also have access to alternative sources of information that are not monopolized by the government or any other single group;
  7. Finally they have and effectively enforced right to form and join autonomous associations, including political parties and interest group that attempt to influence the government by competing in elections and by other peaceful means”.

            Berdasarkan perspektif politik, usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara telah terlibat dalam perkembangan otonomi daerah sejak pasca reformasi di Indonesia. Pemekaran tingkat provinsi akan mempengaruhi berbagai aspek, termasuk konsentrasi anggaran pemerintah pusat, kesejahteraan rakyat, dan kesatuan negara. Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara juga menjadi arena bagi para aktor politik lokal maupun nasional untuk meraih kekuasaan politik. Berikut adalah beberapa perspektif politik yang dapat diperhatikan dalam konteks pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara:

  1. Pemenuhan kepentingan politik lokal. Pembentukan provinsi baru adalah cara untuk memenuhi aspirasi politik lokal dan meningkatkan representasi politik bagi masyarakat setempat. Pemekaran sering kali menjadi sarana bagi kelompok-kelompok politik lokal untuk memiliki kekuatan dan kendali yang lebih besar atas wilayah mereka. Pemekaran daerah adalah pembentukan daerah otonom baru yang dapat melibatkan berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Begitu juga terkait pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara menjadi topik bagi kepentingan politik lokal, beberapa pihak mendukung pembentukan provinsi baru untuk mendekatkan dan mempermudah pelayanan terhadap rakyat serta memperpendek rentang kendali pemerintahan. Elit politik dapat mempengaruhi proses pemekaran dengan mengkonsolidasikan seluruh stakeholder yang ada di daerah tersebut;
  2. Distribusi Kekuasaan. Pemekaran dan/atau pembentukan provinsi baru dapat dilihat sebagai upaya untuk mendistribusikan kekuasaan secara lebih merata di antara berbagai daerah. Hal ini dapat mengurangi dominasi politik dari pusat dan memberikan otonomi lebih besar kepada daerah-daerah baru yang terbentuk. Distribusi kekuasaan dimaksud adalah pemberian kekuasaan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi induk, pemerintahan daerah yang baru terbentuk, adanya pelaksanaan otonomi daerah, dan menjalin hubungan antara daerah;
  3. Mobilisasi Politik. Pemekaran dan/atau pembentukan provinsi baru dapat digunakan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Para pemimpin politik dapat menggunakan wacana pemekaran sebagai cara untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu. Mobilisasi politik dalam konteks usulan Provinsi Sumatera Tenggara dapat dilakukan dengan mengumpulkan dukungan dan partisipasi masyarakat daerah usulan yang dibentuk dalam bentuk aliansi dan koalisi tertentu.

 

2.3. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara

Adapun factor-faktor penghambat pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara, antara lain:

2.3.1. Hambatan Secara Sosial – Budaya

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki multi etnis, terbesar di Indonesia. Sumatera Utara (SUMUT) memiliki keragaman sistem sosial dan budaya yang hidup dengan berbagai suku seperti Batak, Nias, Siladang, Mandailing, Melayu, Minang, dan Lainnya. Secara teritorial di pesisir timur pada umumnya dihuni oleh orang-orang Melayu, sementara di wilayah pantai barat dihuni oleh orang Minangkabau. Di wilayah tengah, di sekitar Danau Toba, banyak dihuni oleh suku Batak, dan di kepulauan bagian barat, terdapat orang-orang suku Nias yang bermukim.

Keberagaman masyarakat melalui sosial budaya di Provinsi Sumatera Utara, dimungkinkan menjadi salah satu hambatan yang dihadapi dalam rencana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara yaitu persoalan etnis. Sebagaimana pada dasarnya wilayah pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara ditempati lebih besar oleh etnis Suku Mandailing. Ekspetasi etnis yang begitu sangat kental ini, sehingga ingin melakukan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara dari Sumatera Utara. Selain itu, terdapat hambatan mengenai minimnya

partisipasi masyarakat bawah. Seiring waktu berjalan, jika ditelusuri secara lebih dalam ternyata persoalan pemekaran bukan semata persoalan kesejahteraan dan pembangunan. Persoalan ini telah dibajak oleh elite-elite politik lokal yang hendak meminta memekarkan diri dari provinsi induknya.

2.3.2. Hambatan Secara Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara menyebutkan Ekonomi Sumatera Utara pada Semester I tahun 2023 terhadap Semester I tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5.03 % (c-to-c). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13.91 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 7.58 persen. Sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan dan perdagangan, serta restoran menunjukkan pertumbuhan yang lambat. Selain itu, pada semua kabupaten/kota di Sumatera Utara mempunyai karakteristik potensi ekonomi yang berbeda. Misalnya di Kabupaten Hubang Hasudatan dikembangkan kawasan food estate (lumbung pangan) dan peningkatan bidang pariwisata di Kabupaten Pulau Samosir, sehingga digenjot pembangunan infrastrukturnya.

Sedangkan di Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Kota Padangsidimpuan pada tingkat pembangunan dan pengembangan potensi alam belum memadai sesuai dengan kebutuhan daerah sekitar. Sehingga, dalam bidang ekonomi daerah-daerah ini mengalami kelambatan pada pertumbuhan ekonominya. Dalam uraian sebelumnya dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 507.907.253.844. Bidang transferan dari APBN diperoleh sebesar Rp. 5.818.482.560.364. Untuk bidang pendapatan lain-lainnya sebesar Rp. 124.584.025.820. Dengan jumlah angka pendapatan asli daerah (PAD) yang belum maksimal, sehingga menjadi salah satu hambatan untuk dilakukan pembentukan pada Provinsi Sumatera Tenggara.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, pemekaran daerah bukan hanya sebatas pembagian wilayah. Tujuan akhir dari pemekaran ialah kemandirian fiskal di daerah yang baru itu. Maka aspek kemampuan finansial perlu dipertimbangkan agar daerah tak bergantung hanya pada transfer dana dari pemerintah pusat atau transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Disebutkan olehnya, kekuatan fiskal daerah ditunjang dari tiga sumber, yakni TKDD, pendapatan asli daerah (PAD), serta sumber-sumber lain yang dimiliki daerah misalnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selanjutnya, daerah dapat dikenal berdasarkan fiskalnya berikut: Pertama, kemampuan daerah yang kapasitas fiskalnya kuat ditandai dengan PAD-nya tinggi sehingga tak bergantung hanya pada TKDD; Kedua, daerah yang memiliki kemampuan fiskalnya sedang, yakni daerah dengan proporsi TKDD dan PAD seimbang; Ketiga, daerah yang kemampuan fiskalnya rendah karena terlalu bergantung pada TKDD dan minim PAD.

Adapun hambatan secara ekonomi lainnya, sebagaimana pada saat wawancara bersama Ahmad Rasyid Ritonga menyebutkan bahwa rencana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara dimungkinkan belum terlaksana, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum mempunyai porsi anggaran khusus sampai saat ini untuk pelaksanaan pemekaran, pembentukan, penggabungan daerah baru pada kekhususan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara.

2.3.3. Hambatan Secara Politik

Pada dasarnya Pelaksanaan pemekaran Daerah yang diamanatkan UUD 1945 yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidaklah mudah. Selama ini pembentukan Daerah Otonomi Baru berdasarkan kepentingan politik. Sejak tahun 1999 hingga tahun 2014 total telah terbentuk sebanyak 223 daerah otonom baru yang terdiri dari 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota. Dengan demikian, penambahan total jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 542 daerah otonom, yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota, tidak termasuk 6 daerah administratif di Provinsi DKI Jakarta. Terdapat 80 persen dari 223 DOB itu gagal atau tidak mampu memenuhi kesejahteraan masyarakat, tidak mampu mengubah pelayanan jadi baik.

Bahwa perjalanan politik untuk ide rencana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara dimulai pada dari tahun 2008. Sejak itu, sudah banyak menimbulkan perdebatan politik antara kalangan di tingkat daerah Provinsi Sumatera Utara (Provinsi Induk). Sebagaimana Abdul Rahim Siregar menyampaikan “pihak DPRD Provinsi Sumatera Utara dan pihak Gubernur Provinsi Sumatera Utara lambat dalam menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna Dewan terkait Surat Keputusan tentang Rekomendasi Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara, dan dalam pembahasan ini tokoh-tokoh masyarakat seperti Hatobangon, Harajaon belum terlibat secara serius dalam mendorong terlaksananya rencana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara. Disebutkan juga bahwa yang dominan mendorong rencana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara adalah mantan pejabat-pejabat daerah dan tokoh-tokoh yang berkiprah di nasional.”

Secara politik nasional Sejak Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan moratorium pemekaran daerah yang masih diterapkan sampai saat ini menjadi faktor terhentinya pembahasan wacana Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara. Sebagaimana hal ini dibenarkan oleh AS Imran Khaitamy Daulay yang mengatakan “Kegagalan dalam pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara sampai saat ini yaitu dengan adanya moratorium di masa Presiden SBY yang menghentikan pemekaran wilayah provinsi, kabupaten, kelurahan atau desa. Karena berkaitan dengan sedang berlangsungnya penyusunan Indonesia 2045”.

Adapun alasan Pemerintah pusat sampai saat ini belum mencabut moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB), berikut: Pertama, soal pilihan kebijakan pembangunan yang ingin dilakukan. Misalnya dari 100 pilihan kebijakan yang ada, pemerintah memilih dari opsi-opsi itu dengan opsi untuk membangun, menyelesaikan masalah di daerah. Kedua, menurut Jusuf Kalla (JK) ada 2 alasan moratorium diberlakukan, diantaranya: 1) Pusat pembangunan saat bergeser dari tingkat provinsi ke Desa. Pergeseran itu menyebabkan pembentukan provinsi baru tidak terlalu dibutuhkan untuk pemerataan pembangunan; 2) Jika moratorium pemekaran daerah otonomi baru dicabut, maka beban anggaran dan kebutuhan jumlah pegawai akan kembali membekak. Ketiga, berdasarkan kajian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyatakan bahwa daerah di Indonesia sebagian besar pemerintahan daerah tercatat belum dapat mandiri secara fiskal.

2.3.4. Hambatan secara Kebijakan

Adapun Persyaratan pemekaran daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara teknis, belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah sebagai aturan taktis operasional dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai aturan taktis operasional dalam melakukan pemekaran daerah sehingga belum ada payung hukum bagi pemerintahan daerah dalam membahas dan menindaklanjuti masalah pemekaran daerah seiring dengan pemberlakuan moratorium pemekaran daerah.

Peraturan Pemerintah merupakan aktualisasi dari kebijakan pemerintah. Suatu kebijakan menurut Winarno adalah arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.Oleh karena itu, sebagai aktualisasi dari kebijakan pemerintah, menurut Ali menyatakan bahwa: Peraturan Pemerintah dimaksudkan dalam konteks kebijakan disebut sebagai kebijakan taktis operasional untuk kemudian ditindaklanjuti oleh kebijakan-kebijakan teknis operasional seperti keputusan menteri.

Sedangkan pada tingkat pemerintahan daerah (provinsi, dan kabupaten/kota), penyelenggaraan selain didasarkan pada keberlakuan kebijakan pada tingkat pemerintahan pusat juga didasarkan pada kebijakan- kebijakan dalam dimensi hirarkis. Kebijakan taktis operasional sangat berhubungan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu singkat serta, perlu ditentukan sumber daya dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut yaitu untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Peraturan Pemerintah mengenai pemekaran ini sangat diperlukan dalam mengatasi persoalan pemekaran daerah sehingga pemekaran Sumatera Tenggara ini dapat diwujudkan.

  1. SIMPULAN

Adapun simpulan dalam penelitian ini, antara lain:

  1. Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga meliputi dasar-dasar ketentuan tentang pemekaran, pembentukan, dan penggabungan daerah baru. Teknisnya, diatur dalam Peraturan Pemerintahan No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Adapun yang mendasari rencana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara, karena keadaan geografis daerah yang terletak paling selatan dari Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Jika dilihat berdasarkan segi potensi, rencana pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara kaya atas sumber daya alam, seperti: hasil laut, hasil perkebunan, hasil pertambangan, sumber energy baru dan terbarukan. Pada dasarnya rencana pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara telah mendapat rekomendasi pembentukan calon provinsi baru berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 30/K/2011 yang ditetapkan di Medan tanggal 9 Mei 2011;
  2. Pada kenyataannya rencana pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara terhambat atas berbagai faktor: Pertama, hambatan secara sosial budaya mengenai persoalan etnis yang merepresentasikan etnis Suku Mandailing dan persoalan minimnya partisipasi masyarakat bawah. Kedua, hambatan secara ekonomi mengenai tingkat pembangunan dan pengembangan potensi alam belum memadai sesuai dengan kebutuhan daerah sekitar dan terkait keuangan dari APBN, APBD yang belum mampu untuk pembentukan provinsi baru. Ketiga, hambatan secara politik terkait lambatnya pemerintahan daerah Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti keputusan tentang Rekomendasi Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara. Serta mengenai adanya moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Keempat, hambatan secara kebijakan yaitu belum adanya peraturan taktis operasional yang sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014;
  3. Pembentukan provinsi baru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat dan percepatan pelayanan, peningkatan kehidupan berdemokrasi, perekonomian, mengelola potensi, ketertiban dalam bermasyarakat serta membangun pola hubungan yang baik antara pusat dan pemerintahan daerah. Maka idealnya rencana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara dapat menggunakan paradigma yang bersifat bottom-up. Selain itu mesti dilakukan proyeksi pembagian kewenangan dalam pembentukan provinsi baru, pemerintah pusat mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap daerah provinsi baru selama masa Daerah Persiapan. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan pengawasan terhadap Daerah Persiapan. Selain itu, pemerintah pusat perlu menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Daerah Persiapan kepada lembaga DPR-RI dan DPD-RI.
Tags: , , , , ,

Leave a Reply