Penegakan hukum adalah proses menggunakan kewenangan oleh instansi yang berwenang dalam rangka menghukum dan menjatuhi sanksi bagi pihak yang melanggar hukum. Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, penegak hukum, budaya hukum, Masyarakat dan sarana pra sarana hukum (Soerjono Soekanto, 2008). Substansi hukum adalah pengaturan dalam pasal dan ayat dalam undang – undang. Aparat hukum adalah instansi yang memiliki wewenang dalam menindak bagi pelanggar hukum. Budaya hukum adalah sikap kesadaran bagi manusia terhadap boleh dan tidaknya dalam berbuat. Masyarakat adalah pikiran dan sikap Masyarakat dalam suatu keyakinan yang dilakukannya. Sarana prasarana hukum adalah kondisi fasilitas yang digunakan oleh aparat penegak hukum.

Konteks Penegakan hukum Pilkada serentak 2024 masih menggunakan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam menjalanan perintah undang-undang tersebut adalah Bawaslu sebagai pengawas pemilu dalam melakukan wewenang dapat menegakkan huku terkait pelanggaran administrasi pilkada, pelanggaran perundang – undangan lainnya pilkada, pelanggaran kode etik dan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu Pemilihan).

Penegakan hukum dalam pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang terjadi karena melanggar suatu tata cara, mekanisme, prosedur, persyaratan yang tidak sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan peraturan pelaksana dalam PKPU yang diatur dalam setiap tahapan yang dijalankan oleh KPU. Penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh Bawaslu sebagai Lembaga yang memiliki wewenang dalam menindak terhadap pelanggar. Pihak pelanggar dapat dilakukan oleh KPU dan jajarannya maupun peserta pemilihan, termasuk didalamnya dapat dilakukan tim kampanye yang terdaftar.

Contoh pelanggaran administrasi pemilihan adalah KPU tidak menerima pendaftaran tim sukses pemilihan, Peserta pemilihan tidak membawa surat ijin untuk kampanye, Pemasangan alat Peraga kampanye dan bahan kampanye disembarang tempat, KPU tidak melakukan penyediaan logistik surat suara, KPU tidak melakukan pencoklitan pemilih, peserta pemilihan tidak melakukan pendaftaran tim kampanye, dan sebagainya.

Penegakan hukum dalam pelanggaran perundang–undangan lainnya adalah penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu di tingkat pertama kemudian direkomendasikan kepada instansi yang memiliki wewenang. Jenis pelanggaran ini adalah karena terjadi pelanggaran yang melanggar di luar ketentuan undang-undang Pilkada (selain undang–undang Pilkada). Contoh dari jenis pelanggaran ini adalah berkaitan dengan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh profesi yang memiliki kode etik dan struktur yang dapat menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar.

Contohnya melanggar netralitas ASN/PNS (UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN), melanggar netralitas TNI (UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, melanggar netralitas Polri (UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian). Contoh pelanggaran perundang–undangan lainnya adalah ASN ikut mengkampanyekan peserta pemilihan, ASN masuk dalam tim kampanye, Polisi ikut berpihak dalam peserta pemilihan, TNI ikut berpihak dalam peserta pemilihan, Kepala daerah ikut berpihak dalam peserta pemilihan, lurah dan camat serta OPD berpihak dalam peserta pemilihan.

Penegakan hukum dalam kode etik adalah pelanggaran yang terjadi karena pelanggar sebagai penyelenggara pemilu melanggar kode etik penyelenggara pemilu, pakta integritas, sumpah janji jabatan selaku penyelenggara pemilu. bahwa kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik. Contoh pelanggaan kode etik penyelenggara pemilihan adalah KPU menerima suap dari peserta pemilihan, Bawaslu menerima suap dari peserta pemilihan, Panwaslucam ikut mengkampanyekan salah satu calon, PPK ikut berpihak salah satu calon, PPS dan KPPS ikut memenangkan salah satu calon, dan sebagainya.

Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilihan ialah pelanggaran yang terjadi karena melanggar pasal–pasal tindak pidana pemilihan (pilkada) sebagaimana diatur dalam bab ketentuan tindak pidana pemilu dalam UU No. 10 Tahun 2016. Bahwa di dalam ketentuan tindak pidana pemilihan ada sekitar 43 (empat puluh) pasal pidana pilkada. Bahwa Lembaga yang memiliki wewenang dan kompetensi absolut dalam menindak pelanggaran tindak pidana pemilihan adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 juncto Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu Pemilihan. Contoh pelanggaran tindak pidana pemilihan adalah melakukan politik uang, melakukan mahar politik, menghilangkan hak pilih, kampanye ditempat ibadah dan tempat Pendidikan serta fasilitas pemerintah, pengrusakan surat suara, tidak melakukan rekapitulasi suara, kampanye hitam, adu domba, ujaran kebencian, dan sebagainya.

Cara penegakan hukum terhadap jenis–jenis pelanggaran tersebut diawali dari adanya suatu temuan yakni hasil pengawasan atas ditemukan pelanggaran oleh pengawas pemilu. Adapun pintu masuk juga dapat dilakukan adanya laporan oleh pelapor yakni warga negara yang memiliki hak pilih, peserta pemilihan atau pemantau pemilihan. Setelah itu, dilakukan penelitian syarat formil dan syarat materiil. Bahwa laporan dan temuan tidak boleh melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketemukan atau diketahui. Syarat formil adalah identitas pelapor, terlapor, tenggang waktu, dan kesamaan tanda tangan. Syarat materiil adalah peristiwa, bukti–bukti, saksi–saksi. Setelah itu dilakukan penanganan pelanggaran tidak boleh melebihi 5 (lima) kalender.

Proses penanganan dapat dilakukan klarifikasi, ahli, kajian pelanggaran. Apabila dalam proses penanganan diketemukan pelanggaran maka dapat diteruskan administrasi adalah rekomendasi ke KPU dan Peserta pemilihan. Apabila tindak pidana pemilihan diteruskan ke sentra gakkumdu. Apabila perundang–undangan lainnya diteruskan ke instansi yang berwenang. Apabila pelanggaran kode etik diteruskan ke DKPP. Itulah skema dalam proses penegakan hukum dalam konteks penanganan pelanggaran dalam hukum pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 secara serentak di Indonesia. Adapun simpulan dari tulisan ini, antara lain:

1. Bahwa hasil pemilihan supaya kwalitas, integritas, martabat maka harus (wajib) dilakukan suatu proses pelaksanaan yang kuwalitas, integritas, martabat. Bahwa proses adalah dapat dilakukan pengawasan, pencegahan, penindakan dan penyelesaikan sengketa;
2. Instansi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan proses yang berkualitas, integritas, martabat adalah melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam tingkatan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu Pemilihan;
3. Fungsi penegakan hukum dilaksanakan oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu Pemilihan dengan fungsi penegakan hukum dalam pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilihan, pelanggaran perundang-undangan pemilihan, dan pelanggaran kode etik pemilihan serta penyelesaian sengketa proses pemilihan;
4. Penegakan hukum dalam memastikan proses Pilkada agar kwalitas, integritas, martabat maka ada saluran hukum dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan, penanganan pelanggaran perundang-undangan lainnya, penanganan pelanggaran kode etik dan penyelesaian sengketa proses pemilihan;
5. Pihak sebagai subjek hukum yang dapat berpotensi melanggar adalah KPU dan jajarannya, ASN– NS, TNI, Polri, Pemda, setiap orang, peserta pemilihan di dalamnya ada tim kampanye, pimpinan Lembaga negara, partai politik, dan sebagainya;