LATAR BELAKANG MASALAH

Kejatuhan sistem Orde Baru di Indonesia tidak hanya merubah struktur kekuasaan di level pusat, namun juga telah merubah desain sistem politik di Indonesia. Kehadiran sistem reformasi telah berhasil merubah sistem otoritarian Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun di Indonesia, menjadi sistem politik yang lebih demokratis dengan menerapkan sistem   desentralisasi   kekuasaan   antara pusat dan daerah.

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis menuju local autonomy and local community autonomy yang mandiri dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dibandingkan dengan sistem sentralisasi yang lebih terpusat. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (local government), disana terjadi “…a ‘superior government- one encompassing a large jurisdiction – assigns responsibility, authority, or function to ‘lower’ government unit- one encompassing a smaller jurisdiction- that is assumed to hava some degree of authonomy (Friedman, 1983, p. 35). Adanya pembagian kewenangan serta ketersediaan ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan dengan unit yang lebih rendah (pemerintahan lokal), merupakan perbedaan penting antara konsep sentralisasi dan desentralisasi.

Desentralisasi pada aspek politik menurut Parson (Huda, 2014: 33) sebagai “sharing of the governmental power by a central rulling group with other groups, each having authority within a specific area of the state”. Desentralisasi merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan dari pusat dengan kelompok lain yang masing-masing mempunyai wewenang ke dalam suatu daerah tertentu dari suatu negara. Dasar kebijakan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan digantikan lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sistem Desentralisasi dan Otonomi daerah menjadi prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 Angka 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) UU Pemerintah daerah tersebut juga menjelaskan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kemudian dalam Ayat (2) menyebutkan bahwa Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perspektif kekuasaan memandang negara sebagai organisasi kekuasaan dan organisasi pemerintahan dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu: Pertama, secara vertikal yakni pembagian kekuasaan negara menurut tingkatannya dan dalam hal ini dimaksudkan adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat kelurahan atau biasa disebut pembagian kekuasaan secara territorial. Menurut C.F Strong seperti di kutip oleh Miriam Budiarjo, negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional atau pusat.

Kehadiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menggantikan Undang- Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah cara pandang daerah kabupaten dan kota terhadap provinsi. Kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah telah diatur kembali dalam pelaksanaan otonomi daerah itu. Kondisi membawa keuntungan bagi Pemerintah Pusat terutama dalam mengendalikan pelaksanaan otonomi daerah yang sebelum ini dianggap bermasalah. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dijelaskan bahwa, kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan di daerah serta tugas pembantuan.

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Sehubungan dengan hal penyelengaraan pemerintah di daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) aspek yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Namun penjabaran lebih lanjut apa yang mesti dibina, diawasi dan dikoordinasi atau mekanismenya baru diatur oleh Pemerintah Pusat. Pada tahun 2010 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Perwakilan Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2010 dijelaskan bahwa Gubernur diberi mandat sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Adapun Gubernur mempunyai kewenangan penuh terhadap kelangsungan kepemerintahan kabupaten/kota dan sekaligus berhak memberikan penghargaan dan sanksi pada kabupaten/kota. Jika dipusat ada menteri yang menjadi tangan kanan presiden, maka Gubernur adalah tangan kiri presiden untuk menjadi pelaksana sektor di daerah.

Kehadiran PP No 19 Tahun 2010 tentang kewenangan Gubernur, membuat tugas Gubernur akan lebih berat. Gubernur tidak hanya sebagai kepala daerah provinsi namun juga sebagai pembina, pengawas hingga motivator pemerintah kabupaten/kota dengan tujuan mengkoordinasi atau mensinkronkan program-program pembangunan. Tidak hanya itu, Gubernur harus siap melaporkan kegiatan- kegiatan pembangunan selama tiga kali dalam setahun. Oleh karenanya, dalam tugasnya nanti Gubernur akan dibantu Sekretariat. Adapun Tugas Kepala Daerah sebagai berikut: (1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; (2) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; (3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; (4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; (5) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan (7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) di atas, maka keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 dimaksudkan dalam kaitannya dengan tugas sebagai koordinator dan auditor bukan Eksekutor. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instanis vertikal tingkat provinsi, antara instansi vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah tingkat provinsi, antar kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, serta antara provinsi dan kabupaten/kota agar tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelngaraan otonom daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerha adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien, efektif, berkesinambungan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan asas otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Adapun tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyrakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan khususnya suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Pembahasan
  • Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah meletakkan provinsi dalam kedudukan yang bersifat ganda. Satu sisi provinsi ditempatkan sebagai daerah otonom yang berfungsi menjalankan kewenangan desentralisasi pada sisi lain merupakan perpanjangan tangan pusat yang berfungsi menjalankan kewenangan dekonsentrasi di wilayah regional. Kedudukan provinsi sebagai daerah otonom (desentralisasi) dan perpanjangan tangan pusat (dekonsentrasi) dipegang seorang pejabat yaitu gubernur.

Berdasarkan pasal 91 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Gubernur dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi (dekonsentrasi) bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya, ayat (2) disebutkan beberapa tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi, antara lain; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota; serta koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelengaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota, kedudukan provinsi yang bersifat ganda ini telah membawa dampak bagi munculnya berbagai kemungkinan benturan kewenangan. Apabila kedua kewenangan ini dijalankan oleh hanya seorang gubernur, sehingga gubernur tidak dapat menentukan skala prioritas kewenangan yang mana perlu didahulukan dibandingkan kewenangan lainnya.

Selain itu, pelimpahan kewenangan dekonsentrasi ternyata dalam pelaksanaanya tidak diikuti oleh sistem pendukung (suportting system). Seperti, kelembagaan, sumberdaya, serta anggaran. Sehingga, akhirnya kewenangan dekonsentrasi ini tidak dapat dijalankan secara efektif. Belakangan, dikeluarkan Peraturan No 19 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. PP No 19 Tahun 2010 ini ditujukan untuk menjawab persoalan kelembagaan dan pendanaan dalam pelaksanaan dekonsentrasi. Untuk melaksanakan kewenagan dekonsentrasi, gubernur dibantu sekretaris gubernur yang secara ex officio dijabat sekretaris daerah provinsi. Sekretaris gubernur dibantu sekertaris dan tenaga ahli.

Sedangkan, pendanaan melaksanakan kewenangan gubernur dalam dekonsentrasi dibebankan kepada BPDN melalui mekanisme dana dekonsentrasi. Namun, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 ini diperkirakan juga dalam pelaksanaan nantinya juga tidak akan mampu menjawab secara keseluruhan persoalan sistem pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan dekonsentrasi. Kedudukan dan kewenangan provinsi yang bersifat ganda juga telah membawa dampak munculnya sejumlah konfil daerah. Baik konflik yang muncul secara vertikal maupun konflik secara horizontal. Selain, masalah internal dan internal yang turut mempengaruhi pemerintah provinsi.

Gubernur dalam kedudukan sebagai perpanjangan tangan pusat mestinya berperan sebagai agency intermediary (lembaga perantara) untuk mengatasi konflik di wilayah perbatasan kabupaten atau kota melalui pembentukan forum kerja antar daerah. Namun, peran provinsi sebagai agency of intermediary (agen perantara) tidak dapat berjalan efektif karena ketiadaan sistem pendudukung bagi memungkinkan berfungsinya peran tersebut. Selain itu, pada tataran horizontal telah muncul pula gejolak gejala menguatnya sentimen etnik dalam proses pembentukan daerah otonom (DOB) atau pemekaran kabupaten.

Pada tingkat provinsi, konflik horizontal juga berlangsung ketika gubernur melakukan koordinasi terhadap instansi-instansi vertikal serta unit-unit pelaksanaan teknis departemen di wilayah provinsi. Contoh, gubernur mengalami kesulitan mengkoordinasikan institusi pertahanan di wilayah provinsi. Gubernur juga mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan institusi keamanan yang berada di wilayah kabupaten. Selain konflik secara horizontal konflik juga berlangsung secara vertikal antara pusat, provinsi, kabupaten/kota bahkan desa menyangkut pembagian kewenangan/urusan. Konlik provinsi dengan kabupaten/ kota karena provinsi merupakan daerah otonomi seperti halnya kabupaten, kota. masing- masing daerah memiliki kewenangan atau/ urusan desentralisasi.

Secara horizontal, telah terjadi pula konflik pada tingkat provinsi yaitu konflik antar gubernur dengan DPRD tingkat I. Konflik ini biasanya berkisar pada masalah pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD. Seperti, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Bahkan tidak jarang konflik juga berlangsung dalam proses penentuan pejabat birokrasi pemerintah daerah provinsi. Seperti, penentuan pejabat eselon I (sekretaris daerah) dan pejabat eselon II (Kepala dinas, Kepala badan, dan kepala Kantor) secara horizontal sering juga terjadi konflik antar provinsi yang bertetangga. Konflik ini sering menyangkut wilayah perbatasan (darat dan laut) yang biasanya mengandung kekayaan sumber daya alam seperti, hutan, tambang, laut, dan perkebunan.

Konflik horizontal maupun vertikal yang sering muncul sebagai dampak dari kedudukan dan kewenangan provinsi yang menganut dual sistem sering dimaknai secara sederhana oleh gubernur (termaksud juga para dirokrat dan politisi) sebagai konflik pembagian kewenanagan (urusan) pusat daerah. Pandangan gubernur semacam ini dapat dipahami jika dilihat dari desain desentralisasi yang diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Bersifat ke dalam (inward looking). Selain, persoalan internal (baik yang bersifat horizontal maupun vertikal) gubernur sebenranya juga cukup banyak masalah yang bersifat eksternal. Terutama provinsi yang letaknya secara geografis yang berada berdekatan dengan negara tetangga.

Namun, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dirancang agar provinsi/ gubernur lebih banyak melihat persoalan ke dalam (inward looking). Desain desentralisasi semacam ini tidak menempatkan provinsi / gubernur dalam kapasitas memberikan respon terhadap persoalan yang berkembang dari eksternal (outward looking) sehinggga, dapat dimengerti kalau sebagian besar gubernur di Indonesia tidak mampu memberikan respon terhadap persoalan eskternal kalaupun ada beberapa dapat memberikan respon, sikap ini lebih disebabkan faktor kepemimpinan (leadership) dan inovasi lokal.

Bukan karena adanya dukungan kebijakan yang sudah dipersiapkan secara matang. Karena itu, ke depan diperlukan sebuah desain desentralisasi yang mampu mengakomodasi tidak saja masalah internal tapi juga eksternal. Sehingga, gubernur mampu memberikan respon secara baik atas masalah yang muncul dari eksternal. Kewenangan selaku kepala wilayah administratif menunjukan kedudukan gubernur sebagai wakil kepala pemerintah pusat di daerah yang berperan menjalankan kebijakan pemerintah pusat di daerah baik berupa kewenangan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum maupun kewenangan pembinaan kegiatan di bidang politik dalam negeri.

Kondisi ini didasarkan ketentuan pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2014, dijelaskan dalam ayat tersebut gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan, dan dalam ayat itu pula kedudukan sebagaimana dimaksud gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Ketentuan itu mempersyaratkan adanya peran dan fungsi yang harus dimainkan dan diemban oleh gubernur adalah melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya menyatu padukan bangsa (integration manajemen) dan bukan malah sebaliknya. Selain itu, gubernur juga mempunyai kewenangan untuk melakukan peredaan ketegangan melalui pembinaan ketertiban umum kepada masyarakat (testtion management) dan upaya mengembangkan tugas koordinasi (koordinasi manajemen) guna memperlancar pembangunan di daerah.

Peran dan tugas atau fungsi gubernur dalam kapasitas atau kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menuntut penafsiran dan pemahaman, tidak hanya terbatas kepada tugas pengemban kebijakan pemerintah pusat seperti: mempertahakan dan memelihara keutuhan Negara dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga mempunyai peran dan fungsi sebagai fasilitator dalam mempelancar pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejateraan masyarakat.

Selain itu peran gubernur harus juga mampu menumbuhkan motivasi dan memperbaiki serta mengurangi dan meniadakan penyimpangan. Hal ini yang harus di pahami secara substansi dalam kerangka otonomi daerah. Adapun peran dan fungsi gubernur tidaklah dalam artian tugas koordinasi semata melalui upaya penyerasian semua kepentingan daerah kabupaten dan kota tetapi yang penting dan terutama adalah mendorong semua potensi yang ada di daerah ikut serta secara sinergis membangun daerah. Dengan kata lain, peran dan tugas atau fungsi gubernur dalam kerangka otonomi daerah tidaklah pasif, akan tetapi dia harus aktif melakukan tugas koordinasi antara kabupaten dan kota dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Peran dan fungsi ini wajib diperankan oleh gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah bukanlah dalam artian terjadi hubungan hirarki (hubungan atasan bawahan), akan tetapi tugas sebagai fasilitas dan koordinasi untuk melancarkan semua kepentingan antar daerah kabupaten dan kota maupun berhubungan dengan pemerintah pusat. System koordinasi penyelenggaraan pemerintah haruslah mampu mendorong daerah kabupaten dan kota untuk secara sinergis bekerja sama dengan baik dalam pembinaan ketertiban umum maupun dalam kegiatan membangun antar daerah. Salah satu contoh diharapkan peran gubernur dalam menyerasikan peraturan daerah antar daerah kabupaten dan kota, dalam hal ini gubernur harus secara aktif untuk melakukan tugas penyerasian melalu supervisi dan bahkan tindakan kolerasi kepada daerah kabupaten dan kota.

• Posisi Dilematis Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Daerah

Kedudukan gubernur dalam kerangka otonomi daerah nampaknya peran dan fungsi gubernur tidaklah sebesar peran yang diemban semasa masih berlakunya undang-undang sebelumnya. Hal ini sangat terlihat dalam perhubungannya dengan daerah kabupaten atau kota yang dulunya adalah hubungan hirarkis, maka dalam kerangka otonomi daerah hanya sebatas hubungan koordinasi semata. Bila dilihat secara sepintas lalu memang tidak ada lagi wewenang gubernur untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam bentuk teguran kepada pemerintah kabupaten dan kota, namun yang ada hanyalah sebatas himbauan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pemerintahan daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan wilayah antar susunan pemerintah.

Penegasan ini merupakan koreksi terhadap peraturan sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (pasal 4), yang menegaskan bahwa daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Akibat pengaturan yang demikian kepala daerah kabupaten/kota menganggap gubernur bukanlah atasan mereka sehingga kalau akan berhubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota tidak perlu berkoordinasi dengan gubernur, tetapi langsung saja kepusat. Akhirnya kewenangan gubernur menjadi mandul. Kondisi ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan kedudukan gubernur pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Jika ditinjau dari sudut pandang Hukum Tata Negara kondisi ini menimbulkan posisi dilematis bagi gubernur secara hukum melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan kepada daerah kabupaten dan kota, padahal ini dituntut untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan tersebut. Dengan demikian interprestasi selama ini yang menyatakan bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah adalah tidak sepenuhnya benar. Kewenangan gubernur dapat dimaknai bukanlah kewenangan dalam kerangka kewenangan pengangkatan dan pemberhentian, akan tetapi hanyalah kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagai penjabaran peran dan tugas selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Selama ini dampak dilihat bahwa dengan tidak adanya kewenangan yang jelas bagi gubernur untuk melakukan peran dan tugasnya itu, maka nampak terlihat adanya eforia kekuasaan yang dibangun oleh masing- masing pemerintah daerah kabupaten dan kota. Kondisi ini menyulitkan posisi dan kedudukan gubernur untuk melakukan tindakan supervisi bahkan korektif jika terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah terjadi pelanggaran ketentuan penyelenggaraan pemerintah di daerah terjadi pelanggaran ketentuan dan kebijakan, yang disebabkan pemahaman yang keliru terhadap kedudukan masing- masing daerah meskipun tidak lagi secara hirarki namun hanya koordinasi semata. Dalam hal ini seharusnya tidak serta merta pemerintah daerah tidak mengabaikan peran gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah tidak hanya bertindak sebagai kepala daerah otonom saja untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan bahkan disertai tindakan korektif sekalipun melalui pembantaian keputusan dari pemerintah daerah.

Peran dan fungsi gubernur dalam kerangka otonomi daerah seringkali menjadi dilematis. Sebab disatu sisi berdasarkan kewenangan yang dimiliki selaku wakil pemerintah pusat di daerah, tentu saja gubernur berwenang untuk menyerasikan semua kepentingan semua kepentingan daerah kabupaten dan kota, sedangkan disisi lain pemerintah daerah mengartikan peran gubernur hanyalah sebatas tugas koordinasi semata tanpa mengikuti peran gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, maka sangat jelas akan menimbulkan kehancuran yakni apakah dalam bentuk koordinasi yang dilakukan gubernur masih mempunyai kewenangan untuk mengarahkan atau bahkan melakukan tugas korektif bilamana ditemukan adanya kebijakan dari daerah yang tentu saja bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

• Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang menjadi beberapa garis besar tentang kedududkan gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah menurut sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu:

1. Kedudukan gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, memang menimbulkan kerancuan sehingga mengakibatkan dilematis bagi gubernur di daerah otonomi daerah seperti sekarang ini. Hal ini dikarenakan tidak adanya supervisi pemerintah pusat dan kalaupun ada sering kali tidak bisa menyelesaikan masalah yang sebenarnya kepada daerah tentang masih adannya wewenang yang dimiliki gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Adapun tugas koordinasi yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang dipahami oleh pemerintah daerah hanya semata-mata yang berkenaan dengan tugas koordinasi dalam mempermudah pem- bangunan di daerah. Hal ini menunjukan bahwa gubernur masih mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan termasuk tugas pembantuan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan maupun dalam penyelengaraan pemerintah daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memposisikan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, peran gubernur sangat penting sebagai unsur perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bertanggung jawab dan sebagai perpanjangan tangan presiden. Adapun sejarah pemerintah daerah di Indonesia, salah satu pengimbang antara sentralisasi pemerintah pusat dan desentralisasi pemerintah daerah ialah peran ganda gubernur. Sebagai wakil pemerintah pusat, UU No. 23 Tahun 2014 menjabarkan tugas dan wewenang gubernur, yaitu pembinaan dan pengawasan penyelengaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota; koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota; serta koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelengaraan tugas pembantuan di provinsi dan kabupaten/kota;
3. Pelaksanaan tugas gubernur harus menjamin keterlaksanaan visi dan misi pemerintah pusat, terutama tugas-tugas pemerintahan umum seperti stabilitas dan intergritas nasional, koordinasi pemerintah dan pembangunan, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota. Konsekuensinya, diperlukan pengaturan, baik pengawasan, pembinaan, dan pembangunan di kabupaten/kota. Gubernur sebagai kepala daerah menyelengarakan otonomi seluas-luasnya, utamanya urusan lintas kabupaten/kota, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Penguatan peran gubernur sebagai kepala daerah memperkuat orientasi pengemabngan wilayah dan memperkecil dampak kebijakan desentralisasi terhadap sosial dan ekonomi di daerah.