- Pendahuluan
Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada level komunitas di Provinsi Sumatera Utara ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki sudah terjadi dari sejak lama. Pernyataan akan ketidakmampuan potensi yang dimiliki oleh perempuan seringkali tidak dianggap. Ketimpangan-ketimpangan sosial yang bermuara pada ketidakadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan menjadikan potensi-potensi perempuan semakin ketinggalan. Kesadaran ini mendorong kaum perempuan untuk memperjuangkan haknya dalam mengaktualisasikan dirinya, berperan dalam pembangunan dan mendapat akses yang sama. Pada hakekatnya sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan
Pemberdayaan perempuan menurut Novian (Latipah, 2020, hal. 3) adalah upaya perempuan-perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, social, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Serta teori pemberdayaan mengusulkan strategi untuk mengurangi marjinalisasi dan ketidakadilan di masyarakat. Hal ini menuntut pengembangan kapasitas, membangun kesadaran dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan status kaum yang terpinggirkan (lubem & sarah, 2018).
Secara umum sasaran dari program pemberdayaan perempuan, yang paling utama adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan di berbagai bidang. Adapun program pemberdayaan lainnya bertujuan untuk wewujidkan kepedulian dalam gender dari seluruh masyarakat, penentu kebijakan, mengambil keputusan, perencanaan dan penegak hukum serta pembaruan produk hukum yang bermuatan nilai sosial budaya serta keaddilan yang berwawasan gender. Pemberdayaan perempuan dalam sistem ekonomi rumah tangga merupakan bagian dari integrasi agenda prioritas pemerintah dalam kabinet kerja. Melalui industri rumahan ini, perempuan dapat berproduksi tanpa harus meninggalkan rumah, bahkan industry rumahan yang maju dapat menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pemberdayaan kaum perempuan adalah salah satu hal yang sangat penting harus dilakukan untuk meningkatkan skill kreatif, independen, dan terampil.
Perempuan rata-rata diperkirakan mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok dan memiliki bagian yang signifikan dalam skema penganggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan. Salah satu contoh bagaimana seorang perempuan dapat meningkatkan ekonomi mereka adalah dengan terlibat dalam bisnis rumah tangga yang produktif, seperti memproduksi suatu usaha rumah tangga.dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana provinsi sumatera utara membuka kegiatan program pegabdian kepada masyarakat di himpunan serikat perempuan indonesia (hapsari). Kegiatan pelatihan ini agar komunitas perempuan akar rumput dapat membuat dan menjual minuman kesehatan berbasis herbal dan memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis dengan baik yang akan menciptakan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan hidup sehingga lebih berdaya dalam menyelesaikan persoalan dirinya, keluarganya dan mampu berkontribusi melakukan perubahan sosial di lingkungannya.dengan adanya kelas perempuan mandiri berbudaya (kelapa muda) sumatera utara di desa Marendal II, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang ini, hapsari dapat membantu perempuan desa marginal untuk memberikan edukasi khususnya tentang minuman kesehatan berbasis herbal dan juga langkah langkah pembuatannya dan akan memberikan peluang bagi perempuan marginal untuk dapat memulai usaha.
- Pembahasan
Ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki telah berlangsung lama, dengan banyak potensi perempuan yang sering kali tidak diakui. Hal ini mengarah pada ketidakadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, yang mengakibatkan perempuan semakin tertinggal. Kesadaran akan kondisi ini mendorong perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, berperan aktif dalam pembangunan, dan mengakses sumber daya yang sama dengan laki-laki.
Program pemberdayaan perempuan dirancang untuk mengembangkan dan mematangkan potensi yang ada pada diri perempuan, sehingga mereka dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang setara dalam pembangunan.pemberdayaan perempuan, menurut novian (latipah, 2020), adalah upaya untuk memberikan akses dan control kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kondisi ini bertujuan agar perempuan dapat mengatur diri sendiri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah.
Teori pemberdayaan juga mengusulkan strategi untuk mengurangi marjinalisasi dan ketidakadilan di masyarakat melalui pengembangan kapasitas, kesadaran, dan keterampilan. Sasaran utama dari program pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan kualitas sumber daya perempuan di berbagai bidang. Selain itu, program ini bertujuan untuk membangun kepedulian gender di seluruh masyarakat, termasuk di kalangan penentu kebijakan dan pembuat hukum. Pemberdayaan perempuan dalam sistem ekonomi rumah tangga menjadi bagian penting dari agenda prioritas pemerintah. Melalui industri rumahan, perempuan dapat berproduksi tanpa meninggalkan rumah, menciptakan lapangan kerja, dan menyerap tenaga kerja. Pemberdayaan kaum perempuan sangat penting untukmeningkatkan keterampilan kreatif, kemandirian, dan keahlian.
Perempuan diperkirakan mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok serta berkontribusi signifikan dalam penanggulangan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan. Contoh nyata pemberdayaan ini terlihat pada keterlibatan perempuan dalam bisnis rumah tangga yang produktif.dalam mendukung percepatan pembangunan daerah yang responsif gender, pemerintah provinsi Sumatera Utara menunjukan komitmen dengan melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah, untuk mencapai program dan kegiatan yang responsive gender di provinsi Sumatera Utara maka gubenur menetapkan kelompok kerja pengarusutamaan gender (pokja pug) dengan susunan antara lain: kepala bappelitbang sebagai ketua pokja pug provinsi, inspektur provinsi Sumatera Utara dan badan keuangan dan aset daerah sumatera utara sebagai wakil ketua dan kepala perangkat daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai kepala sekretariat pokja pug provinsi.
Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana provinsi Sumatera Utara (DP3AKB Provsu) sebagai perangkat daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama inspektorat melakukan pemantauan tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Pengarusutamaan gender penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan dalam pembangunan yang responsif gender dilakukan melalui analisis gender (gender analysis pathway/gap dan gender budget statement/gbs) terhadap rencana kerja dan anggaran masing-masing perangkat daerah serta pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah.
Adapun bentuk kegiatan penguatan dan pendampingan yang dilaksanakan DP3AKB dalam penyusunan dan penganggaran yang responsive gender yakni coaching clinic penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender serta klinik penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender (klinik pprg). Selain itu dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 2 tahun 2023 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membentuk focal point pug di masing-masing perangkat daerah yang bertujuan memastikan terlaksananya pengarusutamaan gender di masing-masing perangkat daerah.
Pemberdayaan perempuan salah satu kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan DP3AKB Provinsi Sumatera Utara yakni kelas perempuan mandiri berbudaya Sumatera Utara (Kelapa Muda Sumut). Kelapa muda adalah model pendidikan kritis untuk pemberdayaan perempuan akar rumput, sebagai wadah belajar untuk memberdayakan diri melalui proses pendidikan sepanjang hayat. Tujuan penyelenggaraan kelapa muda adalah menumbuhkan dan memperkuat kepemimpinan perempuan akar rumput agar memiliki kesadaran kritis, kepedulian, solidaritas, dan kecakapan hidup, sehingga lebih berdaya dalam menyelesaikan persoalan dirinya, keluarganya dan mampu ikut serta melakukan perubahan sosial di lingkungannya. Dengan demikian, kelapa muda juga merupakan jalan masuk untuk menuju pembangunan desa ramah perempuan dan peduli anak (d/krpppa) sebagaimana dicanangkan oleh kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia. Pada tahun 2024 kelapa muda sudah terbentuk di 9 Kabupaten/Kota (Deli Serdang, Gunungsitoli, Labuhanbatu, Batu bara, Karo, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Humbang Hasudutan dan Padang Sidempuan). Kegiatan pemberdayaan perempuan lainnya yang dilaksanakan dp3akb yang berfokus pada pelatihan kewirausahaan bagi perempuan pelaku industri rumahan yakni toko online Perempuan Sumatera Utara. Adapun pelatihan yang diberikan seperti pelatihan digital marketing dan memfasilitasi perizinan usaha.
- Kesimpulan
Ketimpangan gender antara perempuan dan laki laki merupakan masalah yang telah berlangsung lama, menyebabkan banyak potensi perempuan tidak diakui dan berkontribusi pada ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Kesadaran akan kondisi ini mendorong perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Program pemberdayaan perempuan, seperti yang dijelaskan oleh Novian (latipah, 2020), bertujuan untuk memberikan akses dan control kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pemberdayaan perempuan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan menciptakan kesetaraan gender di masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan komitmen dalam mendukung program pemberdayaan ini melalui penyusunan kebijakan responsive gender dan pembentukan kelompok kerja yang focus pada pengarusutamaan gender. Kegiatan-kegiatan seperti kelas perempuan mandiri berbudaya Sumatera Utara (kelapa muda) dan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan pelaku industri rumahan menjadi contoh nyata dari upaya ini.secara keseluruhan, pemberdayaan perempuan tidak hanya meningkatkan keterampilan dan kemandirian perempuan, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan sosial. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, diharapkan kesetaraan gender dapat terwujud secara lebih efektif di semua sektor kehidupan
