1. PENDAHULUAN

Menurut data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKD) mencatat jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia sebanyak 4.315.181 orang yang terdiri Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3.956.018 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 359.163 orang. Mayoritas dari total PNS mengisi jabatan fungsional sebanyak 210.367 orang dan jabatan pelaksana sebanyak 1.503.683 orang. Adapun rentang usia para ASN mayoritas dalam rentang usia 51-60 tahun sebanyak 1.494.994 orang; rentang usia 41-50 tahun sebanyak 1.353.173 orang; rentang usia 31-40 tahun sebanyak 1.064.972; rentang usia 21-30 tahun sebanyak 356.761 orang; rentang usia 20 tahunan sebanyak 896 orang; dan usia lebih dari 60 tahun sebanyak 44.385 orang. Adapun golongan 3 merupakan golongan terbanyak dari keseluruhan ASN, terdapat 2.366.436 orang dengan golongan 3. Menyusul golongan 4 sebanyak 902.945 orang sementara terdapat 659.593 orang golongan 2 dan terdapat 27.043 orang golongan 1. Adapun mayoritas Pendidikan ASN adalah S1/D4 sebanyak 2.642.711 orang.

Berkaitan dengan kinerja, Adapun tatanan birokrasi di Indonesia masih didominasi pekerja administratif. Terdapat 40% jenis pekerjaan ASN masuk dalam kategori administrative-repetitife. Menurut Frank (2107) pekerjaan kategori tersebut dapat digantikan oleh robot atau mesin. Sehingga diperlukan penataan SDM agar yang sebelumnya lebih banyak berfungsi administrative digeser menjadi fungsi substantif. Studi Bank Dunia menunjukkan Government Effectiveness Index Indonesia mendapatkan 66.04 poin dan menempatkan Indonesia pada peringkat 73 dari 214 negara. Adapun peringkat Indonesia masih tertinggal dari Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina dan Vietnam di Kawasan ASEAN.

Adapun untuk meningkatkan kualitas ASN sekaligus menaikkan daya saing Indonesia di Kawasan ASEAN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKD) menetapkan Core Values ASN Bernama BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Panduan Perilaku ASN ini kemudian diadopsi dan diadaptasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Program Sumatera Utara Hebat, bangga melayani bangsa. Sumut Hebat merupakan akronim dari Harmonis, Efektif, Bersama, Akuntabilitas dan Transparan.

Adapun permasalahan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain minimnya kompetensi dari ASN ditunjukkan dengan kurangnya ASN mendapatkan pelatihan maupun Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi diri. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural pada tahun 2020 masih sebesar 19.24 persen hal ini disebabkan oleh belum semua Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sumatera Utara mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) Teknik, Diklat Fungsional, Diklat Managerial, serta diklat-dilkat terkait lainnya.

2. PEMBAHASAN

Uraian pada bab sebelumnya menggambarkan kondisi ASN yang sebagian besar masih berkutat pada fungsi administrative yang repetitive. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya kompetensi ASN dan minimnya Pendidikan maupun pelatihan formal untuk dapat meningkatkan kompetensi ASN. Sementara, tantangan dan hambatan yang dihadapi ASN dalam bersaing dengan negara lainnya meningkat setiap tahunnya. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKD) sudah menetapkan panduan perilaku melalui ASN BerAKHLAK. Panduan perilaku ini kemudian telah diadopsi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Sumatera Utara Hebat, Bangga Melayani. Secara teori dan konsep aturan teknis upaya yang dilakukan Pemerintah sudah sangat baik. Permasalahan mendasar adalah penerapan panduan perilaku secara konsisten dan berkelanjutan.

Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kompetensi ASN serta daya saing ASN adalah dengan meniru langkah Pemerintah Singapura dalam meningkatkan daya saing. Adapun langkah yang dilakukan adalah Digital Bureaucracy. Pada akhir 2019, dunia dihebohkan dengan munculnya Covid-19 di Wuhan. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Covid-19 merupakan penyakit yang berbahaya karena bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Sekitar Maret 2020, WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi, sehingga pemerintah semua negara di dunia harus waspada dan melakukan penanganan yang serius terhadap masalah Covid-19. Salah satu negara yang serius dalam melakukan penanganan Covid-19 adalah Singapura. Banyak fakta positif yang ditemukan pada penanganan Covid-19 di Singapura, seperti tidak ada kontroversi dari masyarakatnya, pengakuan dari Pemimpin WHO bahwa Perdana Menteri Singapura sangat apik dalam menangani situasi Covid-19, dan lain-lain. Ahmed Mohammad Abdou melihat bahwa semua hal itu disebabkan karena adanya birokrasi baru di Singapura, yaitu birokrasi digital (digital bureaucracy).

Birokrasi digital merupakan sistem birokrasi yang baru dan muncul karena globalisasi, sekaligus sebagai pengganti konsep birokrasi klasik (birokrasi berbasis kertas). Birokrasi digital mempunyai peran sebagai perbaikan sistem good governance. Birokrasi digital meningkatkan empat indikator dasar good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (Janggeer & Abdou, 2020). Birokrasi digital bekerja untuk memastikan transparansi di bidang politik maupun pemerintahan melalui presentasi dan memastikan tersalurnya informasi kepada publik. Selain itu, birokrasi digital berperan dalam mengaktifkan akuntabilitas melalui pengadaan sebuah sistem yang dapat mengontrol dan memonitor performa informasi pemerintahan. Birokrasi digital juga mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas melalui perencanaan dan peraturan berbasis elektronik. Sudah ada negara yang mulai menerapkan konsep birokrasi digital, contohnya adalah Singapura, yang saat ini sedang berjibaku menangani persoalan pandemi Covid-19.

Menurut World Bank, birokrasi digital merupakan sebuah terminologi modern yang mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pemerintah. World Bank bisa dibilang menegaskan bahwa birokrasi digital merupakan birokrasi yang diperbaiki oleh manajemen elektronik dan diyakini mampu membantu pemerintah dalam manajemen krisis, termasuk saat pandemi Covid-19. Banyak orang yang menganggap bahwa birokrasi digital (digital bureaucracy) sama dengan e-government, padahal kenyataannya berbeda. Tujuan utama birokrasi digital adalah perbaikan kinerja pemerintah. Sedangkan e-government mempunyai ramalan akan terjadi interdependensi dan interoperabilitas dalam organisasi publik. Contohnya adalah pembuatan portal pemerintah yang mendukung akses pelayanan pemerintah melalui integrated gateway. Hal tersebut akan membuat interdependensi (saling ketergantungan) dalam suatu organisasi publik dan meremehkan masalah yang dapat meningkatkan kompleksitas administratif yang biasanya berhubungan dengan programmer terintegrasi (Edstrom & Galbraith, 1977).

Birokrasi dinamis berbasis digital ini untuk terciptanya hal tersebut terdapat 6 (enam) indikator. Kapabilitas/keahlian, Budaya, Kebijakan, Organisasi Berbasis kinerja, Multistakeholder Partnership (collborative) dan Join and Integrated Budgetary System. Dapat kita lihat sendiri untuk terciptanya suatu birokrasi berbasis teknologi ini lebih mengarah kepada birokrasi dalam wujud pengimplementasian flexible working dalam melakukan pelayanan publik. Flexible working ini lebih mengarah pada sistem teknologi, dalam hal ini birokrat muda sangat cocok mengisi peran tersebut dengan kompetensi yang sesuai pada bidangnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang dinamis berbasis teknologi dalam menciptakan flexible working.

Flexible working ini sebenarnya diterapkan pada non lembaga pemerintahan, karena pekerjaan ini lebih menekankan pemuda untuk melakukan suatu perubahan pada pekerjaan tidak menggunakan cara yang tradisional. Untuk terciptanya implementasi yang baik maka membutuhkan 2 variabel inovasi dan adanya pemanfaatan teknologi. Flexible working ini untuk menciptakan inovasi perlu adanya penghapusan gaya organisasi yang tradisional. Birokrasi tersebut harus lebih bersifat terbuka, adaptif, serta responsif dalam menghadapi perubahan. Maka flexible working akan mengubah paradigma, karena pegawai harus lebih memahami teknologi berbasis digital didalam bekerja.

Flexible working karena mengubah paradigma jadi menimbulkan suatu adanya Collaborative governance di setiap instansi. Paradigma ini pada kelembagaan serta proses kerjanya akan berbasis teknologi, lalu untuk birokratnya sangat membutuhkan pemimpin milenial serta baby boomers lalu paham teknologi dengan tujuan sehingga dapat menjadi penerus dan penghubung antar generasi. Ada 3 (tiga) indikator dalam menerapkan Flexible working: birokrat diberikan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, diberikan kebebasan untuk berpendapat dan mempelajari hal-hal baru, memberikan peluang untuk mengembangkan potensinya.

Flexible working karena mengubah paradigma jadi menimbulkan suatu adanya Collaborative governance di setiap instansi.

Paradigma ini pada kelembagaan serta proses kerjanya akan berbasis teknologi, lalu untuk birokratnya sangat membutuhkan pemimpin milenial serta baby boomers lalu paham teknologi dengan tujuan sehingga dapat menjadi penerus dan penghubung antar generasi. Terdapat 3 (tiga) indikator dalam menerapkan Flexible working: birokrat diberikan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, diberikan kebebasan untuk berpendapat dan mempelajari hal-hal baru, memberikan peluang untuk mengembangkan potensinya. Birokrasi di Indonesia hal ini membutuhkan gerakan perubahan dalam pola kerjanya, namun berbasis teknologi digital. Perubahan pada pola kerja ini dapat dilakukan dengan cara melakukan flexible working bagi para birokrat. Generasi milenial dapat dijadikan sebagai pelopor perubahan menuju pola kerja flexible working untuk birokrasi yang lebih dinamis.

Digitalisasi Birokrasi memiliki kesesuaian dengan core values ASN BerAKHLAK dan Sumatera Utara Hebat, Bangga Melayani. Akan tetapi, perlu adanya upaya yang komprehensif dan berkesinambungan terkait peningkatan kompetensi ASN berkaitan dengan digitalisasi serta infrastruktur penunjang lainnya. Adapun upaya ini harus dapat dilakukan secara terencana, sistematis, terukur dan berkelanjutan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan instansi terkait seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Utara, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Utara bahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah Provinsi Sumatera Utara secara khusus Kesekretariatan Dewan Provinsi Sumatera Utara harus secara terpadu, harmonis dan simultan memastikan terlaksananya program-program peningkatan kompetensi dan daya saing ASN.

3. PENUTUP

Adapun simpulan dari tulisan ini, antara lain:

1. Tantangan dan hambatan ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi meningkat setiap tahunnya. Peningkatan permasalahan ini menuntut ASN untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul secara efektif dan efisien;
2. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKD) sudah menetapkan panduan perilaku melalui ASN BerAKHLAK. Panduan Perilaku kemudian diadopsi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Program Sumatera Utara Hebat, Bangga Melayani;
3. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan instansi terkait seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Utara, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Utara bahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah Provinsi Sumatera Utara secara khusus Kesekretariatan Dewan Provinsi Sumatera Utara memiliki tanggung jawab dalam peningkatan kompetensi ASN secara terpadu dan berkelanjutan;
4. Adapun upaya peningkatan kompetensi ASN dapat dilakukan dengan digitalisasi birokrasi.