Apa itu Keterbukaan Informasi Publik?

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu dari dampak perkembangan zaman yang mengedepankan transparansi. Pemerintah baik itu pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk membuka seluas-luasnya informasi mengenai kebijakan ataupun kegiatan pembangunan di masyarakat. Jaminan atas Hak Mendapatkan Informasi bagi masyarakat diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi nomor 14 tahun 2008. Subjek hukum yang wajib memberikan informasi kepada masyarakat disebut badan publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Bagaimana penerapan informasi publik di Indonesia?

Hasil analisis data IKIP penetapan nilai IKIP secara Nasional Tahun 2021 sebesar 71,37. Nilai IKIP Nasional 2021 sebesar 71,37 menunjukkan hasil pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di tanah air berada pada kondisi sedang. Nilai IKIP Nasional merupakan hasil analisis dari penilaian 312 Informan Ahli (IA) 34 Provinsi yang memberikan indeks 72,60 dan hasil penilaian 17 IA Nasional yang memberikan indeks 68,54, penilaian IKIP Nasional 2021 merupakan gambaran pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik selama tahun 2020 dari bulan Januari hingga Desember.

Adapun 3 daerah dengan nilai tertinggi adalah Bali dengan skor 83.15, Kalimantan Barat dengan skor 80.38, dan Aceh dengan skor 79.51. Sedangkan 3 daerah dengan nilai terendah adalah Maluku Utara dengan skor 63.19, Sulawesi Tengah dengan skor 55.72, dan Papua Barat dengan skor 47.48.

Data ini menunjukkan rata-rata pemerintahan daerah di Indonesia berkaitan dengan informasi public memiliki kinerja sedang. Permasalahan utama dari keterbukaan informasi pada pemerintahan belum terbentuknya secara keseluruhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID). Pembentukan PPID dalam setiap instansi merupakan amanat dari Regulasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi nomor 14 tahun 2008.

Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Keberadaan peraturan ini menjamin Hak publik untuk mengakses informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) bertujuan untuk memberi kepastian masyarakat mendapatkan akses informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.

Simpulan

            Adapun tujuan dari tulisan ini adalah:

1. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) pada instansi Pemerintah perlu ditingkatkan untuk memperoleh capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik lebih dari 71,37 poin.
2. Perlu adanya peningkatan pemahaman literasi terhadap informasi public kepada masyarakat dan maupun pejabat instansi terkait.