1. PENDAHULUAN
Salah satu isu utama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin adalah manajemen birokrasi di Indonesia. Kebutuhan dunia global mewajibkan Indonesia memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten. Negara di dunia sedang mengalami transformasi yang cukup radikal, baik secara ekonomi, politik, maupun pemerintahan. Terjangan badai revolusi industri ke 4 atau lebih dikenal RI 4.0 menjadi lecutan awal perubahan. Mulai awal abad 20 hingga sekarang, kehadiran drone, robot, mobil tanpa awak, kecerdasan buatan, big data, komputasi awan, dan internet untuk segala hal, serta adopsi teknologi informasi lain menjadi semakin jamak.
Perubahan digital ini mengharuskan birokrasi beradaptasi dengan tantangan tersebut. Pelayanan publik yang diberikan sudah tidak lagi bersifat business as usual namun diperlukan lompatan-lompatan inovasi. Untuk beradaptasi dengan era seperti sekarang dibutuhkan SMART ASN dengan memberikan pelayanan publik berbasis digital.
Tatanan birokasi di Indonesia masih didominasi oleh pekerja administratif sebanyak 40%. Jenis pekerjaan tersebut yang masuk dalam kategori administrative-repetitif. Menurut Frank (2017), pekerjaan kategori seperti itu dapat digantikan oleh robot atau mesin. Sehingga diperlukan penataan SDM agar yang sebelumnya lebih banyak memegang hal administratif digeser ke substantif demi terwujudnya SMART ASN.
Menurut data statistik 2020, Indonesia mempunyai birokrat sebanyak 4.121.176. Dari jumlah tersebut, kelompok usia terbanyak berada pada rentang 51 – 60 tahun dengan jumlah 1.578.138 orang (38%) dan terbanyak kedua antara 41 – 50 tahun sebanyak 1.258.259 orang (24%), sisanya ada di rentang 21 – 30 tahun (7%), 18 – 20 tahun (0.02%) dan usia di atas 60 tahun (0.93%). Dari segi usia, komposisi tersebut tentu menjadi PR bersama agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Optimalisasi generasi milenial di lingkungan birokrasi merupakan salah satu cara dalam mewujudkan generasi SMART ASN ini.
Studi yang pernah dilakukan oleh Bank Dunia 2019 misalnya membeberkan fakta bahwa nilai Government Effectiveness Index 0,18 atau peringkat 86 dari 193 negara di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Angka tersebut juga nyaris mendekati rata-rata regional yaitu 0,17.
Jika dilihat dari segi pendidikan, komposisi PNS Indonesia didominasi oleh lulusan S1- S2 sederajad yaitu sejumlah 2.756.379 orang (66%). PNS yang memiliki latar belakang pendidikan SD – SMA sebanyak 775.424 orang (19%), Diploma sebanyak 636.315 orang (15%). Secara kualifikasi pendidikan birokrasi Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menciptakan SMART ASN.
Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efektivitas pemerintahan yang diselenggarakan oleh World Economic Forum (WEF) dengan indikator kualitas pelayanan publik, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari Aparatur Sipil Negara (ASN), independensi birokrasi dari intervensi politik, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas pemerintah dalam pandangan masyarakat. Hasil survey menunjukkan posisi Indonesia menempati urutan 36 dari 137 Negara. Posisi yang tidak terlalu buruk namun masih kalah jika dibandingkan negara Asia lain, terlebih dengan negara tetangga yaitu Singapura yang menempati urutan pertama. Dari 12 pilar yang dijadikan indikator survey, berikut hasilnya bisa dilihat pada gambar di bawah:
Laporan WEF di atas, ada beberapa pilar yang menyebabkan penurunan pada nilai Indonesia secara umum, di antaranya adalah adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Kesehatan, pasar barang dan jasa, pilar keterampilan dan pasar tenaga kerja. Adopsi TIK yang masih minim khususnya pada sektor publik menjadi kendala tersendiri dan harus mendapat perhatian serius. Khususnya di masa pandemi seperti sekarang, adopsi TIK dalam proses pelayanan publik menjadi hal yang mutlak harus dilakukan. Proses penggunaan TIK dalam proses pelayanan publik dipengaruhi oleh SDM aparatur yang ada. Dengan kondisi tersebut, SMART ASN menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan indeks daya saing global birokrasi Indonesia.
Penggunaan TIK dalam proses pelayanan publik bisa menjadi poin krusial. Salah satu survei yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pemerintahan eletronik (e-government), yakni E-Government Development Index (EGDI) yang bisa diakses melalui https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country- Information/id/78-Indonesia, Indonesia berada di peringkat 88 dari 193 negara pada tahun 2020. Indonesia juga memiliki nilai rata-rata EGDI yang berada di bawah rata- rata negara-negara di regional Asia Tenggara.
Peringkat EDGI Indonesia menunjukkan bahwa masih perlu peningkatan adopsi tekologi informasi dalam memberikan pelayanan publik. ASN yang menjadi motor birokrasi harus memiliki digital literacy yang baik. Perubahan tidak hanya berkaitan dengan teknis penguasaan TI oleh ASN, namun juga transformasi budaya kerja serta menciptakan iklim pembelajar. Jika dibedah lebih dalam, penyakit yang diidap (patologi) oleh birokrasi Indonesia cukup kompleks. Namun, menurut hasil survei yang dilakukan oleh WEF menunjukkan permasalahan utama birokrasi Indonesia adalah korupsi. Kemudian permasalah kronik kedua yaitu birokrasi yang tidak efisien. Hasil ini jika dikaitkan dengan data rendahnya penerapan e-government bisa ditarik benang merah bahwa peningkatan kemampuan dan adaptasi digital diperlukan dalam memberikan pelayanan publik agar efektif dan efisien. Penerapan e-gov yang optimal didukung dengan SMART ASN akan mereduksi 2 permasalahan paling kronik tersebut.
2. PEMBAHASAN
2.1. Birokrasi Digital sebagai Solusi Permasalahan Manajemen Birokrasi di Indonesia
Adapun menurut WEF 2020 terdapat beberapa permasalahan birokrasi di Indonesia, antara lain:
Gambar 2.1.
Permasalahan Birokrasi di Indonesia
Salah satu permasalahan utama birokrasi di Indonesia selain korupsi adalah ketidakefektifan birokrasi pemerintahan. Pada akhir 2019, dunia dihebohkan dengan munculnya Covid-19 di Wuhan. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Covid-19 merupakan penyakit yang berbahaya karena bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Sekitar Maret 2020, WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi, sehingga pemerintah semua negara di dunia harus waspada dan melakukan penanganan yang serius terhadap masalah Covid-19. Salah satu negara yang serius dalam melakukan penanganan Covid-19 adalah Singapura. Banyak fakta positif yang ditemukan pada penanganan Covid-19 di Singapura, seperti tidak ada kontroversi dari masyarakatnya, pengakuan dari Pemimpin WHO bahwa Perdana Menteri Singapura sangat apik dalam menangani situasi Covid-19, dan lain-lain. Ahmed Mohammad Abdou melihat bahwa semua hal itu disebabkan karena adanya birokrasi baru di Singapura, yaitu birokrasi digital (digital bureaucracy).
Pada 3 Februari 2020, Direktur WHO, Tedros Adhanom Gebreyesus mengatakan di Twitter bahwa Perdana Menteri Singapura bertindak sangat apik dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Selain itu, empat epidemiolog dari Harvard University memperhatikan bahwa metode yang digunakan untuk mendeteksi kasus Covid-19 di Singapura dapat dikatakan “the gold standard” atau hampir sempurna (Nihal Tariq, 5252). Constance Tan mengatakan bahwa pemerintah Singapura bekerja secara transparan dalam semua tindakan penanganan Covid-19, sehingga tidak ada kontroversi dari masyarakatnya.
Perbaikan birokrasi di Singapura menggunakan digital policy (sebagai lanjutan dari good governance) dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19, dengan diikuti berbagai upaya, seperti provinsi-provinsi di Singapura mengirimkan lebih dari 20.000 tenaga medis ke provinsi lain yang membutuhkan, pemerintah Singapura membuat program pemeriksaan medis dalam bentuk konseling daring, dan masih banyak lagi.
Birokrasi digital merupakan sistem birokrasi yang baru dan muncul karena globalisasi, sekaligus sebagai pengganti konsep birokrasi klasik (birokrasi berbasis kertas). Birokrasi digital mempunyai peran sebagai perbaikan sistem good governance. Adapun indikator birokrasi dalam penerapan good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (Janggeer & Abdou, 2020).
Birokrasi digital bekerja untuk memastikan transparansi di bidang politik maupun pemerintahan melalui presentasi dan memastikan tersalurnya informasi kepada publik. Selain itu, birokrasi digital berperan dalam mengaktifkan akuntabilitas melalui pengadaan sebuah sistem yang dapat mengontrol dan memonitor performa informasi pemerintahan. Birokrasi digital juga mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas melalui perencanaan dan peraturan berbasis elektronik. Sudah ada negara yang mulai menerapkan konsep birokrasi digital, contohnya adalah Singapura, yang saat ini sedang berjibaku menangani persoalan pandemi Covid-19.
Menurut World Bank, birokrasi digital merupakan sebuah terminologi modern yang mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pemerintah. World Bank bisa dibilang menegaskan bahwa birokrasi digital merupakan birokrasi yang diperbaiki oleh manajemen elektronik dan diyakini mampu membantu pemerintah dalam manajemen krisis, termasuk saat pandemi Covid-19. Banyak orang yang menganggap bahwa birokrasi digital (digital bureaucracy) sama dengan e- government, padahal kenyataannya berbeda. Tujuan utama birokrasi digital adalah perbaikan kinerja pemerintah. Sedangkan e-government mempunyai ramalan akan terjadi interdependensi dan interoperabilitas dalam organisasi publik. Contohnya adalah pembuatan portal pemerintah yang mendukung akses pelayanan pemerintah melalui integrated gateway. Hal tersebut akan membuat interdependensi (saling ketergantungan) dalam suatu organisasi publik dan meremehkan masalah yang dapat meningkatkan kompleksitas administratif yang biasanya berhubungan dengan programmer terintegrasi (Edstrom & Galbraith, 1977).
Pada zaman modern ini selalu dikaitkan dengan istilah disrupsi. Istilah tersebut berarti adanya suatu perubahan yang cukup besar sehingga mengubah tatanan yang ada menjadi baru, hal ini bisa disebabkan oleh masifnya penggunaan teknologi. Adanya teknologi yang semakin berkembang mengakibatkan disrupsi ini membentuk suatu pola yang dapat mengganggu bentuk asalnya pada suatu organisasi baik bisnis maupun pemerintahan. Teknologi yang berkembang pada saat ini sehingga merubah tatanan yang ada menjadi tatanan baru yaitu seperti teknologi digitalisasi. Digital Governanceyaitu melahirkan suatu tata kelola pemerintahan.
Implementasi governance 4.0 hal ini membutuhkan knowledge based governance untuk menciptakan suatu perubahan dalam tubuh birokrasi, knowledge based governance yang menekankan pemimpin yang berprinsip pada perubahan, perencanaan yang baik serta mengutamakan partisipatif. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi birokrasi pemerintahan Indonesia yang dimana harus melakukan reformasi birokrasi pada pelayanan birokrasi teknologi berbasis digital.
Birokrasi dinamis berbasis digital ini untuk terciptanya hal tersebut terdapat 6 indikator. Kapabilitas/keahlian, Budaya, Kebijakan, Organisasi Berbasis kinerja, Multistakeholder Partnership (collborative) dan Join and Integrated Budgetary System. Dapat kita lihat sendiri untuk terciptanya suatu birokrasi berbasis teknologi ini lebih mengarah kepada birokrasi dalam wujud pengimplementasian flexible working dalam melakukan pelayanan publik. Flexible working ini lebih mengarah pada sistem teknologi, dalam hal ini birokrat muda sangat cocok mengisi peran tersebut dengan kompetensi yang sesuai pada bidangnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang dinamis berbasis teknologi dalam menciptakan flexible working.
Flexible working ini sebenarnya diterapkan pada non lembaga pemerintahan, karena pekerjaan ini lebih menekankan pemuda untuk melakukan suatu perubahan pada pekerjaan tidak menggunakan cara yang tradisional. Untuk terciptanya implementasi yang baik maka membutuhkan 2 variabel inovasi dan adanya pemanfaatan teknologi. Flexible working ini untuk menciptakan inovasi perlu adanya penghapusan gaya organisasi yang tradisional. Birokrasi tersebut harus lebih bersifat terbuka, adaptif, serta responsif dalam menghadapi perubahan. Maka flexible working akan mengubah paradigma, karena pegawai harus lebih memahami teknologi berbasis digital di dalam bekerja.
Flexible working karena mengubah paradigma jadi menimbulkan suatu adanya Collaborative governance di setiap instansi. Paradigma ini pada kelembagaan serta proses kerjanya akan berbasis teknologi, lalu untuk birokratnya sangat membutuhkan pemimpin milenial serta baby boomers lalu paham teknologi dengan tujuan sehingga dapat menjadi penerus dan penghubung antar generasi. Ada 3 indikator dalam menerapkan Flexible working: birokrat diberikan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, diberikan kebebasan untuk berpendapat dan mempelajari hal-hal baru, memberikan peluang untuk mengembangkan potensinya.
Flexible working karena mengubah paradigma jadi menimbulkan suatu adanya Collaborative governance di setiap instansi.
Paradigma ini pada kelembagaan serta proses kerjanya akan berbasis teknologi, lalu untuk birokratnya sangat membutuhkan pemimpin milenial serta baby boomers lalu paham teknologi dengan tujuan sehingga dapat menjadi penerus dan penghubung antar generasi. Ada 3 indikator dalam menerapkan Flexible working: birokrat diberikan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, diberikan kebebasan untuk berpendapat dan mempelajari hal-hal baru, memberikan peluang untuk mengembangkan potensinya.
Birokrasi di Indonesia hal ini membutuhkan gerakan perubahan dalam pola kerjanya, namun berbasis teknologi digital. Perubahan pada pola kerja ini dapat dilakukan dengan cara melakukan flexible working bagi para birokrat. Generasi milenial dapat dijadikan sebagai pelopor perubahan menuju pola kerja flexible working untuk birokrasi yang lebih dinamis.
3. PENUTUP
Adapun simpulan dari tulisan ini memandang perlunya perbaikan manajemen birokrasi khususnya berkaitan dengan kompetensi ASN dan birokrasi digital di Indonesia. Perubahan kondisi dunia secara global mengharuskan ASN dan Birokrasi beradaptasi dalam menghadapi tantangan global. Reformasi birokrasi menuju digital governance dapat dimaknai sebagi keinginan atau dorongan yang dibuat agar terjadi perubahan atau transformasi di bidang administrasi atau dikenal dengan the artificial inducement of administrative transformation against resistance.
Penyempurnaan dan peningkatan kinerja melalui adopsi teknologi menjadi salah satu poin utama. Terdapat 4 (empat) faktor pendorong yang penting dalam proses terjadinya reformasi birokrasi menuju digital governance. Pertama, adanya kebutuhan melakukan perubahan dan pembaruan dengan mengadopsi perkembangan teknologi. Kedua, mampu memahami perubahan lingkungan strategis nasional. Ketiga, memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis global. Faktor perubahan lingkungan strategis global mendorong agar pembaruan aparatur pemerintah tidak berdiri sendiri melainkan mempertimbangkan pengaruh global.
Pengaruh global di tahun 2022 kedepan adalah soal perubahan teknologi dampak dari revolusi industry 4.0. Reformasi birokrasi 4.0 mencakup tiga aspek utama, yaitu kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Di masa depan teknologi informasi akan berperan penting dalam manajemen sumber daya manusia. Faktor keempat, memahami perubahan yang terjadi dalam paradigma manajemen pemerintahan. Perubahan global sangat erat kaitannya dengan perubahan paradigma dalam tata kepemerintahan yang baik. Desentralisasi, otonomi, demokrasi, akuntabilitas publik, transparansi dan ditegakkannya hukum merupakan dorongan yang kuat terhadap lahirnya perubahan dalam manajemen pemerintahan.
Kondisi ini membutuhkan birokrasi bukan hanya sebagai hospitality, tetapi juga berwawasan luas, menguasai teknologi dan berdaya saing. Hal yang juga penting adalah Smart ASN sebagai pelayan dan pendorong pembangunan. Smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, teknologi informasi, bahasa asing dan entrepreneurship yang berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia.
Smart ASN merupakan salah satu kunci sukses tata kelola birokrasi dan sistem pemerintahan dengan menggunakan nilai efektivitas, efesiensi, equity, dan ekonomi digital seperti saat ini menuntut kapasitas dalam pemanfaatan peluang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Smart ASN yang memiliki kemampuan menguasai teknologi akan mendorong sistem pemerintahan Indonesia ke birokrasi yang sejalan dengan semangat revolusi industri 4.0. Semua jenis pelayanan publik dapat diselenggarakan berbasis digital dan terintegrasi sedemikian rupa sehingga pelayanan publik menjadi lebih optimal.
Secara spesifik, ASN milenial yang akrab dengan teknologi harus mengambil posisi yang selalu haus akan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan di manapun, kapanpun, dan situasi apapun. Berkaca dari kesuksesan digital governance yang dijalankan oleh Pemerintah Singapura dalam mengatasi pandemi, Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi yang ada. Pengelolaan SDM dengan kerangka menuju SMART ASN sebagai fondasi menjalankan roda digital governance menjadi kunci penting. Adopsi teknologi di berbagai sektor pelayanan publik dan didukung dengan SDM yang memiliki kemampuan adaptasi digital yang tinggi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing tata kelola pemerintahan kita. Dengan manajemen yang terarah, kolaborasi antara adaptasi teknologi informasi dan pencetakan SMART ASN bisa menjadi motor penggerak perubahan menujudu cita-cita World Class Bureaucracy 2045.
Adapun simpulan dari tulisan ini memandang perlunya perbaikan manajemen birokrasi khususnya berkaitan dengan kompetensi ASN dan birokrasi digital di Indonesia. Perubahan kondisi dunia secara global mengharuskan ASN dan Birokrasi beradaptasi dalam menghadapi tantangan global. Reformasi birokrasi menuju digital governance dapat dimaknai sebagi keinginan atau dorongan yang dibuat agar terjadi perubahan atau transformasi di bidang administrasi atau dikenal dengan the artificial inducement of administrative transformation against resistance.
Penyempurnaan dan peningkatan kinerja melalui adopsi teknologi menjadi salah satu poin utama. Terdapat 4 (empat) faktor pendorong yang penting dalam proses terjadinya reformasi birokrasi menuju digital governance. Pertama, adanya kebutuhan melakukan perubahan dan pembaruan dengan mengadopsi perkembangan teknologi. Kedua, mampu memahami perubahan lingkungan strategis nasional. Ketiga, memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis global. Faktor perubahan lingkungan strategis global mendorong agar pembaruan aparatur pemerintah tidak berdiri sendiri melainkan mempertimbangkan pengaruh global.
Pengaruh global di tahun 2022 kedepan adalah soal perubahan teknologi dampak dari revolusi industry 4.0. Reformasi birokrasi 4.0 mencakup tiga aspek utama, yaitu kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Di masa depan teknologi informasi akan berperan penting dalam manajemen sumber daya manusia. Faktor keempat, memahami perubahan yang terjadi dalam paradigma manajemen pemerintahan. Perubahan global sangat erat kaitannya dengan perubahan paradigma dalam tata kepemerintahan yang baik. Desentralisasi, otonomi, demokrasi, akuntabilitas publik, transparansi dan ditegakkannya hukum merupakan dorongan yang kuat terhadap lahirnya perubahan dalam manajemen pemerintahan.
Kondisi ini membutuhkan birokrasi bukan hanya sebagai hospitality, tetapi juga berwawasan luas, menguasai teknologi dan berdaya saing. Hal yang juga penting adalah Smart ASN sebagai pelayan dan pendorong pembangunan. Smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, teknologi informasi, bahasa asing dan entrepreneurship yang berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia.
Smart ASN merupakan salah satu kunci sukses tata kelola birokrasi dan sistem pemerintahan dengan menggunakan nilai efektivitas, efesiensi, equity, dan ekonomi digital seperti saat ini menuntut kapasitas dalam pemanfaatan peluang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Smart ASN yang memiliki kemampuan menguasai teknologi akan mendorong sistem pemerintahan Indonesia ke birokrasi yang sejalan dengan semangat revolusi industri 4.0. Semua jenis pelayanan publik dapat diselenggarakan berbasis digital dan terintegrasi sedemikian rupa sehingga pelayanan publik menjadi lebih optimal.
Secara spesifik, ASN milenial yang akrab dengan teknologi harus mengambil posisi yang selalu haus akan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan di manapun, kapanpun, dan situasi apapun. Berkaca dari kesuksesan digital governance yang dijalankan oleh Pemerintah Singapura dalam mengatasi pandemi, Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi yang ada. Pengelolaan SDM dengan kerangka menuju SMART ASN sebagai fondasi menjalankan roda digital governance menjadi kunci penting. Adopsi teknologi di berbagai sektor pelayanan publik dan didukung dengan SDM yang memiliki kemampuan adaptasi digital yang tinggi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing tata kelola pemerintahan kita. Dengan manajemen yang terarah, kolaborasi antara adaptasi teknologi informasi dan pencetakan SMART ASN bisa menjadi motor penggerak perubahan menujudu cita-cita World Class Bureaucracy 2045.