Perumusan Kebijakan Publik idealnya melibatkan target grup dalam prosesnya. Perumusan Kebijakan Publik mulai dari proses Perencanaan, Organisasi, Implementasi dan Evaluasi. Adapun dimensi pelibatan target grup dimasukkan dalam dimensi perumusan kebijakan public, yakni:

1. Dimensi kejelasan (clarity) adalah dimensi yang menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan secara jelas kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan sehingga mereka dapat mengetahui serta memahami apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut, dengan begitu masing-masing dari mereka akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Dimensi konsistensi (consistency) adalah dimensi yang menghendaki agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak lain yang berkepentingan tidak merasa bingung

Setiap proses perumusan kebijakan public tersebut memerlukan partisipasi dari stakeholder terutama masyarakat yang menjadi target dari sasaran pembangunan. Model pembangunan partisipatif, merupakan sebuah kritik terhadap model trickle down effect yang menganggap masyarakat sebagai sasaran pembangun tidak perlu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Model ini di banyak Negara membuat program kebijakan yang disusun dengan baik tidak dapat diimplementasikan. Pelibatan target group dalam pembangunan di Indonesia telah dilaksanakan dengan model MUSRENBANG dan atau RESES dari anggota DPR/DPRD untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

Terdapat 2 (dua) hal mendasar dalam perumusan kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik didasari dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.Para ahli beranggapan bahwa semua tindakan yang dilakukan dan diujar oleh pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan public;
2. Kebijakan publik yang memberikan pengertian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Pandangan bahwa kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan anggapan mengenai kebijakan publik sebagai akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Jadi dengan kata lain, kebijakan publik dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Melalui kebijakan publik inilah kemudian pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengatur masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkannya. Walaupun terkesan memaksa, akan tetapi hal ini bersifat sah karena didasari regulasi yang jelas.

Proses perumusan kebijakan publik baik di pusat maupun di daerah harus dapat mencerminkan karakteristik kepemerintahan yang baik (good governance) dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, dalam bentuk produk hukum, transparan, mempunyai daya tanggap tinggi terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat serta orientasi konsensus diantara stakeholders. Selanjutnya, perumusan kebijakan juga harus berorientasi kepada keadilan, efektifitas dan efisiensi, serta harus mempunyai akuntabilitas publik. Proses perumusan harus memasukkan unsur perkembangan lingkungan strategis baik yang terjadi di pemerintahan maupun di masyarakat. Hal tersebut diwadahi dalam bentuk visi yang strtagis dengan arah jangka panjang serta luas. Karakteristik-karakteristik di atas hendaknya menjadi kesatuan yang sistemik dimana jelas kaitan antara karakteristik satu dengan lainnya.

Mengacu pada pendapat Edward III mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Pandangan Mazmanian dan Sabatier mengenai dua perspektif implementasi kebijakan, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik. Merupakan cara alternatif dalam mengimplementasikan kebijakan atau program. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan pada awalnya didasarkan pada bagaimana cara memenuhi aspek ketepatan dan keefisienan. Namun demikian, pada akhir Perang Dunia II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa agen administrasi publik tidak hanya bekerja berdasarkan mandat resmi, tetapi juga karena tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis. Sementara itu, perspektif ilmu politik yang mendapat dukungan dari pendekatan sistem politik memberikan perhatian pada bagaimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif ini terfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu bagaimana konsistensi antara output kebijakan dengan tujuannya.

Di antara proses perumusan kebijakan publik ini juga dapat dipandang sebagai proses pengkajian kebijakan publik yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah pengkajian permasalahan di lingkungan masyarakat yang memerlukan tindakan atau intervensi pemerintah melalui kebijakan publik.
2. Langkah penyusunan model-model hubungan antar variabel-variabel permasalahan yang saling mempengaruhi atau memiliki hubungan kausal (sebab-akibat), sehingga menyederhanakan kerangka analisis kebijakan publik.
3. Langkah perumusan tujuan dan sasaran pemecahan masalah yang memerlukan tindakan kebijakan pemerintah, sesuai tuntutan aspirasi dan kepentingan pemerintah.
4. Langkah pengembangan berbagai alternatif tindakan kebijakan yang dapat ditempuh berdasarkan kemungkinan-kemungkinan keefektifan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.
5. Langkah penentuan kriteria-kriteria atau tolok ukur yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk menguji dan memilih berbagai alternatif sebagai tindakan kebijakan yang paling mungkin dilakukan (Feasible Policy).
6. Langkah penyusunan rekomendasi kebijakan publik yang terpilih, disertai berbagai pertimbangan yang diperlukan dalam proses pelaksanaannya, informasi mengenai kemungkinan tingkat kesulitan atau hambatan yang harus diatasi, serta rencanarencana pemantauan, pengukuran kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan kebijakan publik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Analisis kebijakan ialah proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik. Kebijakan publik ialah keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat.

Analisis kebijakan (policy analysis) berbeda dengan penelitian kebijakan (policy research). Perbedaan utama terletak pada obyek tujuan, klien, metode, penyajian dan jadwal waktu. Secara umum dapat dikatakan bahwa perbedaan ini terutama terletak pada klien. Klien analisis kebijakan adalah pengambil keputusan spesifik perorangan dan organisasi (specific client oriented), sedangkan klien penelitian kebijakan tidak bersifat spesifik, yaitu semua pihak yang berkepentingan baik pengambil keputusan, ilmuwan, maupun masyarakat umum. Hal ini terjadi karena penelitian kebijakan dilakukan berdasarkan prosedur penelitian ilmiah yaitu harus terbuka bagi umum untuk dievaluasi kebenarannya, direplikasi dan digunakan hasilnya.

Berbeda dengan itu, analisis kebijakan hanya diperuntukkan bagi klien spesifiknya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa analisis kebijakan tidak termasuk katagori penelitian ilmiah, namun haruslah dilakukan secara ilmiah dalam artian harus sistematis, logis dan menggunakan teori ilmiah maupun hasil-hasil penelitian ilmiah. Hasil penelitian kebijakan merupakan salah satu sumber utama informasi untuk pelaksanaan analisis kebijakan. Oleh karena itu, analisis kebijakan pada dasarnya merupakan salah satu wahana diseminasi hasil-hasil penelitian, termasuk hasil penelitian kebijakan.