Secara umum, perjanjian sosial atau kontrak sosial merupakan perjanjian antar individu yang berakibat munculnya kewajiban atas diri mereka yang melakukan perjanjian tersebut, yang mana kewajiban tersebut bersifat politik dan rincian kewajiban politik itu bergantung aneka premis yang diperjanjikan dalam kontrak. Dalam kontrak sosial, individu diposisikan sebagai subyek. Institusi lain, khususnya negara, adalah struktur artifisial yang diciptakan lewat perjanjian antar individu. Negara baru ada manakala individu melakukan perjanjian untuk membentuknya.
Para pemikir politik yang banyak bicara soal kontrak sosial adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau. Lewat para pemikir ini, kontrak sosial mengalami variasi seputar alasan pendiriannya. Keempatnya mendasarkan diri pada entitas khayali yang disebut state of nature (kondisi alamiah manusia). Disebut demikian karena kondisi alamiah manusia tidak punya wujud nyata melainkan sekadar asumsi filosofis yang sifatnya abstrak, beda dengan biologis manusia yang bisa dibuktikan kebenaran otentiknya.
- Thomas Hobbes tidak pernah menyebut konsep perjanjian sosial atau kontrak sosial, melainkan covenant. Bagi Hobbes, hasrat manusia adalah terus menerus berkuasa, dan baru berhenti hanya saat kematiannya. Juga bagi Hobbes, individu manusia sifatnya egosentris dan hanya memikirkan diri sendiri. Dengan demikian, dalam kondisi alamiah (bagi Hobbes) manusia tidaklah cocok untuk bersatu dalam masyarakat sipil. Hobbes berujar bahwa “man is a wolf to his fellow man” (atau homo homini lupus). Dalam kondisi alamiah pula, manusia bersifat apolitis. Itulah kondisi manusia sebelum munculnya kontrak sosial yang kemudian memunculkan negara. Karena egosentrisme dan mementingkan diri sendiri, maka hubungan antarindividu manusia adalah situasi perang. Perang itu sifatnya semua melawan semua (bellum omnium contra omnes). Bagi Hobbes, karena setiap individu punya hasrat serupa untuk berkuasa, mementingkan diri sendiri, dan egosentris, maka hasrat tersebut terus bertabrakan dengan hasrat indiviu lain yang juga identik. Situasi tidak pernah tenang, dan masyarakat sipil (masyarakat tanpa negara) tidak cocok bagi para individu dengan kondisi alamiah semacam itu.
- John Locke tidak pernah menyebut kontrak sosial, melainkan compact. Sama seperti Hobbes, Locke memandang negara perlu ada untuk menjamin kedamaian. Di luar itu, Hobbes dan Locke berpisah jalan. Berbeda dengan Hobbes yang menyatakan kondisi alamiah manusia adalah perang semua lawan semua, Locke menyatakan bahwa dalam kondisi alamiah pun manusia telah diregulasi oleh hukum alamiah. Hukum alamiah ini dipahami oleh setiap individu, dan bahwa hukum alamiah tersebut bertindak sebagai “pembatas independen” yang membatasi tindakan individu satu atas lainnya. Hukum alamiah ini dalam pandangan Locke, termasuk hak alamiah manusia untuk menghukum pihak yang bersalah yang telah melanggar hukum alamiah itu sendiri. Jika Hobbes mengkontraskan kondisi alamiah sebagai “liar tak berhukum” dan negara dimana “tertib sosial” terjamin, maka Locke terlihat ambigu. Locke berkilah, bahwa dalam kondisi alamiah, hukum alamiah dieksekusi oleh swasta atau privat. Kemungkinan untuk adanya multitafsir, pemihakan, iri hati, dan konflik sangat tinggi. Jika kondisi alamiah diteruskan dan hukum alamiah yang dijalankan swasta terus berlangsung, maka konflik dan kekerasan makin lama akan meninggi. Hukum alamiah yang berjalan dalam kondisi alamiah tidak bersifat imparsial. Tidak ada hakim yang bersifat imparsial dan diakui otoritasnya oleh semua pihak yang bersengketa. Hakim yang ada adalah pribadi-pribadi yang bahkan terlibat ke dalam konflik pula. Akibatnya, lanjut Locke, sangat masuk akal apabila para individu lalu menciptakan “wasit yang netral” guna mengadili perkara antar mereka.
- J. Rousseau dalam teori kontrak sosial yang digagasnya merupakan sesuatu yang bisa mempertahankan individu sekaligus miliknya menggunakan kekuatan kolektif keseluruhan individu. Dan, kendati para individu menyatukan diri dengan sesamanya, hanya patuh pada diri sendiri dan tetap merdeka seperti sedia kala. Itu adalah pertanyaan filosofis rumit dalam konteks politik. Dalam era kontrak sosial, tentu perlu adanya pengambilan keputusan terkait masyarakat. Bagi Rousseau semua warganegara harus ikut mengambil keputusan. Tujuannya agar tersingkap kehendak yang otentik dari komunitas politik selaku keseluruhan, yaitu volonte generaleatau general will itu. Sudah umum diketahui, Rousseau membedakan general will dengan particular will. Partial will adalah kehendak dari asosiasi parsial maupun individu tertentu. Asosiasi parsial dan individu tertentu ini punya orientasi atas kepentingan mereka yang sempit sehingga tidak bisa disebut sebagai general will.
Pemikiran Karl Marx :
Materialisme Historis
Materialisme Historis merupakan istilah yang sangat berguna untuk memberi nama pada asumsiasumsi dasar menganai teorinya. Dari The Communist Manifesto dan Das Kapital, dimana penekanan Marx adalah pada kebutuhan materil dan perjuangan kelas sebagai akibat dari usahausaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Menurut pandangan ini, ide-ide dan kesadaran manusia tidak lain daripada refleksi yang salah tentang kondisi-kondisi materil. Perhatian ini dipusatkan Marx sebagai uasaha Marx untuk meningkatkan revolusi sosialis sehingga kaum proletariat dapat menikmati sebagian besar kelimpahan materil yang dihasilkan oleh industrialisme. Menurut Marx, suatu pemahaman ilmiah yang dapat diterima tentang gejala sosial menuntut si ilmuwan untuk mengambil sikap yang benar terhadap hakikat permasalahan itu. hal ini mencakupi pengakuan bahwa manusia tidak hanya sekedar organisme materil, sebaliknya manusia memiliki kesadaran diri. Dimana, mereka memiliki suatu kesadaran subyektif tentang dirinya sendiri dan situasi-situasi materialnya.
Kelas Sosial, Kesadaran Kelas, dan Perubahan Sosial
Kelas Borjuis (Bourgeoisie) : “The Bourgeoisie is the particular name for the capitalist in the modern economy. They own the means of production and employ wage labor…”
Istilah Borjuis (Bourgeoisie) lebih sering dan lebih praktisnya diartikan sebagai kelas yang memiliki alat produksi. Dalam masyarakat kapitalis, kelas yang paling dominan adalah kelas borjuis. Kelas borjuis dapat dibagi lagi ke dalam borjuis yang dominan dan borjuis kecil.
Kelas Proletar (Proletariat) : “Proletariat are workers who sell their labor and who do not own their oen means of production. They do not own their own tools or their factories, but Marx further believed that the proletariat would even lose their own skills as they increasingly just serviced the machines which had the workers‟ skillsn built into them. Because the proletariat produce only for exchange, they are also consumers…”
Proletariat merupakan „suatu kelas yang memiliki mata rantai yang radikal‟; proletariat merupakan suatu lingkungan masyarakat yang mempunyai suatu sifat universal, karena penderitaan universalnya, yang tidak menuntut satu hak khusus pun karena ketidak tidak ada kesalahan khusus