Tim Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdiknas dalam dokumen Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Indonesia memerinci masyarakat madani Indonesia adalah masyarakat yang mempunyai ciri-ciri religius dan berbudi luhur, adil dan sejahtera, demokratis dan toleran, mandiri dan bertanggung jawab, tertib dan teratur setara dan berkebersamaan, berintegritas dan berketangguhan daya, dinamis dan berorientasi kemasa depan.

Masyarakat Madani, dikalangan masyarakat Indonesia mulai populer sejak akhir abad ke XX, dengan tokoh – tokoh terkemukanya seperti Nurcholis Madjid, Amin Rais dan lain –lain. Menurut Heru Nugroho pengunaan istilah civil society tersebut pada awalnya dikenalkan oleh seorang filsuf berkebangsa-an Scotlandia Adam Ferguson. Secara sederhana Ferguson mendefenisikan istilah civil society sebagai “suatu masyarakat beradab yang sudah lebih maju dari masyarakat pedalaman”. Secara gradual masyarakat madani mengacu kepada pengertian “sebuah masyarakat yang terdiri dari lembaga otonom yang dapat mengimbangi kekuasaan Negara”.

Akan tetapi tidak dapat disamakan dengan pendapat para ilmuwan lainnya yang menganggap bahwa civil society itu sebagai suatu keadaan masyarakat vis a vis dengan negara. Nurcholish Madjid yang mencoba melihat civil society berkaitan dengan masyarakat kota Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Menurutnya, Piagam Madinah merupakan dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan dasar – dasar pluralisme dan toleransi, sementara toleransi di Eropa baru dimulai dengan The Toleration Act of 1689.

Kutipan diatas memberi kesan bahwa masyarakat madani itu pada kutipan pertama, masyarakat yang madani itu adalah suatu masyarakat yang terbebas dari penindasan penguasa. Kemudian dari kutipan kedua memberi kesan baik penguasa (pemerintah) maupun masyarakatnya sadar hukum yang berarti taat pada hukum, serta rukun damai antar sesama walaupun diantara mereka berbeda keyakinan (agama) ras dan sebagainya.

Munculnya konsep masyarakat madani menunjukkan para intelektual muslim telah mampu menginterpretasikan ajaran Islam dalam kehidupan modern, tepatnya mengawinkan ajaran Islam dengan konsep civil society yang lahir di Barat pada abad ke-18. Konsep masyarakat madani digunakan sebagai alternatif untuk mewujudkan good government, menggantikan bangunan Orde Baru yang menjadi penyebab bangsa Indonesia terpuruk dalam krisis multidimensional yang tak berkesudahan memang harus diakui antara society dan masyarakat madani, ada sisi perbedaan dan juga ada sisi persamaan, lantas pada sisi kesamaan ini seperti demokratis, dan bersifat ukhuwah yang relevan dengan ajaran Islam itu terserap kedalam faham masyarakat madani.

Pendapat seorang filsuf Scotlandia Adam Ferguson yang mendefinisikan istilah civil society sebagai “suatu masyarakat beradab yang sudah lebih maju dari masyarakat pedalaman”. Sebuah pengertian yang secara gradual mengacu kepada pengertian “sebuah masyarakat yang terdiri atas lembaga otonom yang dapat mengimbangi kekuasaan Negara

Kondisi tatanan civil society yang demokratis, setiap individu diberikan kebebasan untuk bergerak diruang publik untuk menentukan afiliasi keagamaan dan sentimen lainnya. Oleh karena itu diberikan kebebasan bagi partisipasi politik dalam pembuatan program dan kebijakan. Pendapat ini menggunakan istilah partisipasi politik, sebagai kata lain dari demokrasi, sehingga program pembangunan yang dibangun oleh pemerintah Indonesia Pasca Orde Baru tidak bersifat top down tetapi bersifat bottom up.

Civil Society yang terkadang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan arti Masyarakat Sipil, dan realitanya konsep masyarakat sipil sebenarnya masih merupakan bentuk turunan dari konsep demokrasi. Sebab, konsep masyarakat sipil masih belum beranjak dari ide dasar demokrasi, yakni kedaulatan dan kekuasaan di tangan rakyat.

Pengertian masyarakat madani dari para pakar yang telah dikutip diatas dengan menarik suatu pemahaman yang berciri ke Indonesiaan yakni, masyarakat madani (civil society) itu adalah suatu masyarakat yang memiliki kemerdekaan penuh dalam menentukan jalan hidup bangsa yang bersangkutan, bebas dari tekanan pihak pemerintah, namun segala hal ihwal dalam kehidupan bernegara itu dilandasi oleh hukum yang berkeadilan.

Kehidupan politik dan ekonomi memiliki hak untuk menentukan kepemimpinan negara itu tidak keluar dari koridor hukum. Kondisi Indonesia ruh dari hukum itu sendiri hanya Pancasila yang dipahami secara murni dan konsekwen, tidak melenceng dari sumber – sumber aslinya yakni budaya bangsa Indonesia. Maka dari itu sangatlah keliru jika ada pihak yang menganggap bahwa sosialisme ala Indonesia itu adalah sama persis dengan sosialisme yang berkembang di negeri – negeri barat atau yang terdapat dalam konsepsi para cendekiawan maupun para filosof barat. Alasannya penulis yakin dengan teori Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa “bentuk itu mesti sesuai materi”, berarti adalah suatu kemustahilan untuk dapat menerapkan suatu ideologi yang nyata – nyata kontradiksi dengan budaya masyarakat dimana ideologi itu akan diterapkan.

Masyarakat Indonesia yang sejak zaman dahulu kala sudah nyata–nyata sebagai masyarakat yang “religius” lantas harus diarahkan kepada suatu ideologi yang kontradiksi dengan hati nuraninya, niscahya arahan itu agal mengalami kegagalan total, sebab masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim, tentu alam pikirannya tidak akan berjauhan dari nilai – nilai Islam.

Sosialisme Islam adalah sebuah makna lama tapi baru, karena istilah ini muncul sejak tahun 1950-an. Bermula dari beberapa anak- anak muda Muslim dari Arab dan Afrika yang mendapat didikan dari Moskow, setelah kembali ke negaranya mereka tidak puas terhadap pemerintahannya yang monarki namun cenderung liberalis. Karakter pembaharuan yang sudah berlaku di negara muslim seperti Libya, dan nampak juga telah memberi inspirasi kepada kaum pembaharu Indonesia pada dekade terakhir abad ke dua puluh yang lalu, sungguhpun dalam realitanya memang tidak sama persis antara yang terjadi di Libya dengan apa yang terjadi di Indonesia pada era kelahiran reformasi.

Masyarakat Madani dalam Media Massa di Indonesia.

Salah satu kata kunci dari Konsepsi Masyarakat Madani adalah adanya kesetaraan dalam model media massa di Indonesia. Bukankah ini adalah sebuah Utopia? Konsep kesetaraan dalam media massa khususnya di Indonesia adalah sebuah kenilihan. Menurut UU Penyiaran No 32 tahun 2002 pasal 13 ayat 2 menetapkan Lembaga Penyiaran yang dapat bersiaran di Indonesia terdiri dari: Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlanggaran dan Lembaga Penyiaran Komunitas.

Terdapat 4 (empat) bentuk lembaga penyiaran di Indonesia, Lembaga Penyiaran bentuk apa yang paling sesuai dengan Masyarakat Madani? Jawabannya hampir tidak ada, kalaupun ada hanya dapat diwujudkan melalui Lembaga Penyiaran Komunitas. Akan tetapi, usaha menjadikan Lembaga Penyiaran Komunitas menjadi ‘suluh’ dalam era media mass ini membutuhkan kesadaran bersama dan upaya yang tidak mudah.

Apakah Lembaga Penyiaran Publik dapat menjalankan peran menuju masyarakat madani? Jawabannya adalah tidak, Lembaga Penyiaran Publik mendapatkan sumber daya keuangan melalui Pemerintah. Pemerintah memiliki kemampuan untuk menjangkau isi siaran dan bentuk yang disiarkan dalam lembaga ini, sehingga prinsip masyarakat madani yakni LPP menjadi lembaga otonom yang dapat mengimbangi kekuatan negara belum dapat terwujud. Idealnya, LPP dibiayai langsung oleh Publik tanpa campur tangan pemerintah.

Selanjutnya, apakah Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan dapat mewujudkan masyarakat madani? LPS dan LPB cenderung berorientasi kepada bisnis, kepemilikan LPS dan LPB merupakan kepemilikan pribadi dan atau perseroan yang cenderung tidak bebas nilai. LPS dan LPB memiliki fungsi dominan sebagai entertaintment yang dapat menghasilkan keuntungan dibandingkan sebagai media watch.

Terakhir, Lembaga Penyiaran Komunitas yang memiliki nilai-nilai independensi dan perjuangan dapat kita sebut sebagai Media Masyarakat Madani. Bentuk Lembaga Penyiaran Komunitas bersifat partisipatif, LPK hidup dari dan oleh penontonnya. Apabila tidak lagi dapat memenuhi aspirasi komunitas, maka LPK akan mati dan ditinggalkan. LPK ini hidup dan berkembang sesuai dengan keberadaan anggota komunitas.

Simpulan

Media Masyarakat Madani dalam bingkai ke-Indonesian saat ini adalah sebuah utopia. Media Masyarakat Madani menjadi dongeng sebelum tidur yang diceritakan kepada anak-anak. Masyarakat Madani merupakan keindahan dalam mimpi, akan tetapi merupakan ke-nilihan untuk dapat dilaksanakan. Konglomerasi media begitu dominan dan mencengkram setiap lini termasuk dalam pemerintahan, sementara kesadaran masyarakat untuk dapat keluar dari jeratan konglomerasi juga masih minim. Masyarakat masih didominasi isu kemiskinan, kelangkaan bahan pangan, kenaikan harga-harga dan isu-isu dasar yang lebih nyata.

Daftar Referensi

Khalik, Abu Tholib. 2012. Masyarakat Madani Dan Sosialisme. Jurnal Tapis

Vol.8 No.2 Juli-Desember 2012