• Proses pemilihan tidak selamanya demokratis, namun agar Pemilu yang demokratis tidak hanya menjadi sebuah lambang, pemilu harusnya kompetitif, berkala, inklusid dan definitive (Muktie Fadjar:2003). Terdapat tiga hal yang menjadi ukuran untuk menilai apakah pemilu yang diselanggarakan oleh sebuah Negara bersifat demokratis atau tidak yaitu: 1) Tidak adanya pengakuan, perlindungan, dan pemupukan HAM; 2) Terdapat persaingan yang adil dari peserta pemilu; 3) Terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Ketiga hal ini tentunya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis di sebuah Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
• Pemilu dapat dikatakan demokratis apabila pada saat proses pencalonan peserta pemilu memberikan peluang yang sama bagi setiap warga Negara untuk mencalonkan dirinya sebagai peserta pemilihan umum. Telah diatur secara tegas di dalam undang – undang untuk mencalonkan dirinya sebagai peserta pemilihan umum. Telah diatur secara tegas dalam undang- undang bahwa peserta pemilu Presidan dan wakil Presiden adalah perseorang yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik, peserta pemilu dan DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan, dan peserta pemilihan kepada daerah adalah perseorangan yang berasal dari partai politik atau calon independen.
• Terdapat persaingan yang adil diantara peserta pemilu, dan hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Pelaksanaan pemilu yang demokratis tidaklah cukup jika hanya memberikan peluang yang sama bagi setiap warga Negara untuk mencalonkan dirinya sebagai peserta pemilu. Peluang yang sama terbut haruslah dibarengi dengan peluang yang sama untuk kemudian menjadi pemenang dari pemilu itu sendiri.
• Terbangun kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintah yang legitimate kepercayaan masyarakat terhadap pemilu sehingga menghasilkan pemerintah yang legitimate akan sengan sendirinya terbangun manakala tidak terjadi pelanggaran dan permasalahan terhadap hasil dari pelaksanaan pemilu. Mewujudkan pemilu yang demokratis tentu bukan perkara yang sederhana. Dibutuhkan tidak saja seperangkat instrumen regulasi yang tepat agar dapat mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis. Namun perilaku peserta dan peyeenggara pemilupun juga merupakan hal yang tidak kalah penting untuk mewujudkan hal tersebut. Hari ini, kedua hal penting tersebut justru masih berada pada fase yang tidak ideal untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Dari aspek regulasi misalnya, belum lama ini DPR melalui UU Pemilu telah menyepakati presidential treshold sebesar 20-25% yang praktis membuat kontestasi pemilu Presiden hanya dapat diikuti oleh parpol atau gabungan parpol yang mencapai angka tersebut. Jika kita tarik kembali kepada ukuran pemilu yang demokratis, tentu hal ini menjadi suatu satu permasalahan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis itu sendiri.

– konsep teori negara hukum.

• Negara hukum merupakan pengertian dari kata majemuk Negara dan Hukum. Unsur-unsur Negara hukum mempunyai kaitan yang erat dengan perkembangan sejarah suatu bangsa dan perkembangan masyarakat, sehingga pengertian Negara hokum memiliki pengertian yang berbeda di masing – masing Negara.
• Negara hukum adalah Negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hokum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam  melaksanakan  tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum. Aritoteles berpendapat Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Pemerintah yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan tertuang dalam peraturan hukum, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.
• Beberapa hal yang membedakan konsep negara Hukum Indonesia dengan negara hukum lainnya sebagai berikut 1. Bersumber pada Pancasila Roeslan Saleh berpendapat, dengan memperhatikan penempatan dan fungsi Pancasila dalam pembukaan, maka Pancasila merupakan Grundnorm yang lebih luas daripada Grundnorm menurut Hans Kelsen, karena meliputi seluruh norma kehidupan bangsa Indonesia.25 Menurut pandangan Padmo Wahjono berpendapat Pancasila yang menjadi landasan dasar kehidupan berkelompok (bernegara) bangsa Indonesia merupakan kaidah pokok fundamental negara. Sedangkan menurut notonegoro dengan memakai pendapat Nawiasky, menempatkan kedudukan Pancasila. 2. Sistem Konstitusi Di negara-negara Barat dikenal asas legalitas, artinya bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang (wetmatigheid van heet bestuur) yang kemudian berkembang menjadi berdasarkan hukum dan berdasarkan kegunaannya. Unsur legalitas ini mendapat reaksi, yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan secara terpaksa di Negara Belanda. Berdasarkan pengamatan, maka bangsa Indonesia menganggap sudah cukup apabila kewenangan pemerintah diatur pokok-pokoknya saja, diatur kerangka dasarnya saja, sedangkan pengaturan selanjutnya (lebih rinci) dapat diatur kemudian, disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu masalah-masalah pokok tersebut sebaiknya diatur dalam hukum dasar atau konsitusi saja. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau sistem hukum Dasar, secara formal ditentukan dalam Undang-Undang Dasar (hukum dasar tertulis) dan apabila ditelusuri dalam UUD 1945 akan ditemukan sejumlah ketentuan susunan dan kedudukan pemerintah, hak dan kewajiban pemerintah dan pengawasan terhadap pemerintah.
• Kedaulatan Rakyat Pakar kedaulatan Jean Bodin berpendapat, kedaulatan adalah kekuasaan terttinggi tanpa pembatasan oleh hukum. Hukum tidak lain dari kemauan raja (negara), karena rajalah yang membuat undang-undang (hukum). Kedaulatan dilengkapi dengan sifat tunggal, asli, langgeng, tidak terbatas.28 Menurut Althusius, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan sesuatu yang menuju kepada kepentingan jasmani dan rohani warga negara, kekuasaan ini ada ditangan rakyat sebagai keseluruhan. Dan kedaulatan ini menjelma dalam undang-undang, yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara, yang terdiri dari seorang kepala dan para pengawas yang mengawasi berlakunya undang-undang, rakyat secara keseluruhan dapat meminta pertanggung jawaban dari raja, apabila ia berbuat sewenang-wenang.29 4. Persamaan Kedudukan dalam Hukum Unsur ini dimuat dalam UUD 1945, bukan karena banyak negara juga memuat dalam Undang-Undang Dasarnya. Akan tetapi bagi bangsa Indonesia, hal ini mempunyai latar belakang sejarah yang pahir di bawah pemerintah jajahan Belanda. Waktu itu bangsa Indonesia yang disebut sebagai inlander adalah warga negara kelas tiga (I.S. Pasal 163), karena kedudukan hukumnya tidak sama dengan golongan Eropa dan Timur Asing. Demikian pula diskriminasi ras dalam peradilan. Bagi bangsa Indonesia cukup dengan hakim tunggal dengan jaksa dan pengacara yang tidak dipersyaratkan harus Sarjana Hukum di pengadilan tersendiri yang dikenal dengan sebutan Landraad. Di landraad inilah semula dikenal pengacara dengan sebutan “pokrol bambu”. Sedangkan bagi golongan Eropa di pengadilan yang disebut Landrecht, harus dengan majelis hakim dan jaksa serta pengacaranya harus bertitel Sarjana Hukum. Pengalaman pahit itu telah memberikan motivasi bagi bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
• Kekuasaan kehakiman yang Bebas dari Kekuasaan Lain UUD 1945 tidak menganut teori Trias Politika, akan tetapi untuk menjamin hak warga negara untuk menikmati keadilan, perlu ditetapkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain terutama kekuasaan pemerintah (eksekutif). Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 disebutkan: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. 6. Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Pasal 20 ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- 22 undang.” Pasal 20 ayat (2) “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”.
• Sistem Perwakilan Menurut pendapat Bagir Manan, terdapat dua pendapat yang lazim tentang sistem pemerintahan Indonesia dibawah UUD 1945, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganutsistem Presidensial dan kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem campuran.30 karena pertanggungjawaban presiden kepada MPR bukan merupakan pertanggungjawaban kepada badan legislatif. Dalam hal ini, pertanggungjawaban Presiden kepada MPR tidak boleh disamakan dengan pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen (dalam sistem parlementer), pertanggungjawaban Presiden kepada MPR merupakan upaya konstitusional untuk checking and balancing. Dengan demikian unsur parlementer (dalam UUD 1945) tidak ada sama sekali. A. Hamid S. Attamimi berpendapat sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial murni, hal tersebut dikarenakan sistem pemerintahan Indonesia terletak pada cita negara dan teori bernegara yang mewujudkan sistem pemerintahan negara, yang berlainan dengan sistem di Amerika yang menganut trias politika, sedangkan Indonesia menganut prinsip sendiri atas dasar presiden memegang kekuasaan menurut UUD
• Menurut Sudargo Gautma (1983) bahwa ada 3 (tiga) ciri-ciri atau unsur-unsur dari Negara Hukum, yakni: a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa; b. Azas Legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya; dan c. Pemisahan Kekuasaan. Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan, dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

– Defenisi partai politik dan perundang-undangan di bidang partai politik.

• Partai politik menurut Miriam Budiarjo adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggotannya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Beliau juga menganggap partai politik sebagai sarana bagi warga Negara untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Sedangkan Mark N. Hugopian berpendapat suatu organisasi yang dibentuk dan karakter kebijaksanaan public dalam kerangka prinsip dan kepentingan ideologis tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.
• Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentigan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta mempelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah (Timothy, 1998:11).
• Teori fungsi partai milik Miriam Budiardjo diatas selaras dengan fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang – Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana : a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat. c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan e. Rekrutmen politik dalam proses pengisisan jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

– Tujuan dan fungsi Partai Politik

• (1) Tujuan umum partai politik adalah : a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan c. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (2) Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (3) Tujuan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.
• UU 2002 Pasal 7 tentang fungsi, hak dan kewajiban menyatakan Partai politik berfungsi sebagai sarana : a. pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat; c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; d. partisipasi politik warga negara; dan e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender