BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata Indonesia baru berkontribusi untuk kira-kira 4% dari total perekonomian Indonesia. Hasil perhitungan Badan Pusat Statistik telah dirilis, dan tercatat ada 15,81 juta kunjungan wisman pada 2018. Data BPS mencatat wisman yang berkunjung melalui pintu masuk udara sebanyak 10,08 juta kunjungan, pintu masuk laut sebanyak 3,22 juta kunjungan, dan pintu masuk darat sebanyak 2,51 juta kunjungan (sumber: https:// travel. kompas.com). Namun, angka ini jauh lebih rendah dari jumlah turis yang mengunjungi negara-negara tetangga Singapura (15 juta) atau Malaysia (27 juta).

Pariwisata mengalami peningkatan kontribusinya naik dari 10% menjadi 17% dari total ekspor barang dan jasa Indonesia dan posisinya sebagai penyumbang devisa terbesar meningkat dari peringkat 5 menjadi peringkat 4 dengan penghasilan devisa sebesar 10 Miliar USD.  Sementara itu, kontribusinya secara langsung terhadap PDB sudah mencapai 3,8% dan jika memperhitungkan efek penggandanya, kontribusi pariwisata pada PDB mencapai sekitar 9%. Penyerapan tenaga kerja di sektor ini juga sudah mencapai 10,18 juta orang atau 8,9% dari total jumlah pekerja sehingga merupakan sektor pencipta tenaga kerja terbesar keempat (Siaran Pers Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, 2014).

Travel & Tourism CompetitivenessReport dari World Economic Forum mengatakan bahwa Indonesia tidak memberikan cukup penekanan pada keberlanjutan lingkungan hidup (mengakibatkan penggundulan hutang dan membahayakan spesies-spesies langka, sementara hanya sedikit dari limbah air yang diolah). Laporan ini juga menyebutkan kekuatiran-kekuatiran tentang keselamatan dan keamanan, terutama kerugian bisnis karena terorisme. Kekuatiran lain adalah Kurangnya infrastruktur yang layak di Indonesia adalah masalah yang berkelanjutan, bukan hanya karena hal ini sangat meningkatkan biaya-biaya logistik sehingga membuat iklim investasi kurang menarik namun juga mengurangi kelancaran perjalanan untuk pariwisata.Selain infrastruktur, pendidikan juga menjadi halangan. Selain, Jakarta dan Bali, destinasi wisata di daerah-daerah terpencil miskin akan sumber daya masyarakat yang menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris. Kondisi ini menjadi faktor hambatan turis untuk datang ke wilayah Indonesia selain Jakarta dan Bali (www.indonesia-investments.com).

Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang selama ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan sarana wisata di daerah Jawa dan Bali. Ketimpangan pembangunan ini menjadikan daerah di luar Jawa dan Bali sangat tertinggal dalam hal kunjungan wisatawan mancanegara. Sepanjang 2018, pintu masuk utama wisman masih di Bandara Ngurah Rai Bali, dengan total 6.026.437 wisman yang masuk. Disusul Bandara Soekarno Hatta sebanyak 2.812.482 wisman, dan Bandara Juanda di 332.964 wisman.

Pintu masuk jalur laut, Pelabuhan Batam menjadi pintu masuk utama wisman sejumlah 1.887.244 wisman, disusul Pelabuhan Tanjung Uban sebanyak 523.106 wisman, dan Tanjung Pinang sebanyak 140.596 wisman. Untuk pintu darat, daerah perbatasan seperti Jayapura, Atambua, dan Entikong menjadi jalur masuk wisman. Sebanyak 104.075 wisman masuk dari puntu Jayapura, 85.914 wisman dari jalur Atambua, dan 22.663 wisman dari jalur Entikong

Data di atas menunjukkan kedatangan turis mancanegara tertinggi masuk melalui Bali. Sebanyak 6 juta turis masuk ke Indonesia melalui Bali setiap tahunnya. Jumlah itu mencapai 2 (dua) kali lipat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui Batam atau luar Jawa. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk memajukan pariwisata Indonesia di luar Jawa dan Bali. Perhatian serius yang diharapkan berpotensi mendekati jumlah wisatawan yang berkunjung dengan negara tetangga di asia Tenggara.

Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing adalah merambah pasar Timur Tengah dengan konsep Wisata Syariah atau Wisata Halal. Menurut Data World Islamic Economic Forum Foundation 2016jumlah wisatawan dan pelancong Muslim telah meningkat setiap tahun. Pengeluaran yang berhubungan dengan perjalanan mereka diperkirakan tumbuh dari USD 145 Milyar pada 2014 menjadi USD 200 Milyar pada tahun 2020.

Data di atas diperkuat dengan data Kementerian Pariwisata Indonesia, jumlah tersebut mengacu  pada fakta bahwa di antara 6,8 Milyar penduduk dunia, terdapat 1,6 Milyar muslim, dengan  grafik pertumbuhan yang mengindikasikan  populasi muslim pada tahun 2030 bertambah sekitar 26,5%, membuat ukuran pasar Muslim Friendly Tourism (MFT) menjadi penting. Pada tahun 2014, pergerakan wisatawan muslim untuk  Muslim Friendly Tourism (MFT) tercatat sebesar 116 Juta dan jumlah ini diperkirakan meningkat 9,08%, mencapai 180 Juta pada tahun 2020. Potensi tersebut membuat banyak negara telah melakukan perubahan pada industri pariwisata mereka untuk memenuhi kebutuhan sektor Muslim Friendly Tourism, memperluas pasar, menyediakan kebutuhan wisatawan Muslim dari seluruh dunia.

Wisata Syariah atau wisata halal merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma Syariat Islam sebagai landasan dasarnya. Sebagai konsep baru didalam industri pariwisata tentunya wisata syariah memerlukan pengembangan lebih lanjut serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait kolaborasi nilai-nilai keIslaman yang disematkan didalam kegiatan pariwisata. Wisatawan Muslim merupakan jumlah wisatawan terbesar di Indonesia yang notabene merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, konsep wisata Syariah merupakan jawaban akan besarnya untappedmarket yang belum tersentuh dengan maksimal.

Konsep wisata Syariah/halal adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai islam ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata Syariah/halal mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keisalaman (Tourism Review, 2013).

Jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia maka Indonesia merupakan pasar industri wisata Syariah terbesar di dunia dan sudah seharunya hal ini disadari oleh pelaku bisnis pariwisata di Indonesia. Hal ini dikarenakan pengembangan wisata Syariah yang berkelanjutan akan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan bagi seluruh pelaku yang terlibat didalamnya.

Mastercard-CrescentRating kembali meluncurkan hasil studi Global Muslim Travel Index (GMTI). Studi ini menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-dua sebagai destinasi wisata halal populer di dunia. Ini artinya Indonesia berhasil naik satu peringkat dari tahun lalu, namun tetap di bawah Malaysia yang berada di peringkat pertama. Indonesia juga menduduki peringkat yang sama bersama Uni Emirat Arab. Menteri Pariwisata Arief Yahya yang hadir dalam konfrensi pers GMTI 2018 mengatakan bahwa pemerintah masih fokus menggarap dua destinasi wisata halal di Indonesia selain Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini Lombok, yakni Sumatera Barat dan Aceh (sumber: https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180411180123-269-).

Data lain dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang dirilis pada tahun 2018. Menunjukkan kecenderungan wisata halal belum digarap secara serius oleh Pemerintah. Target sasaran utama bagi penyediaan Wisata Halal di Indonesia adalah wisatawan yang berasal dari Timur Tengah (MiddleEast).

Tabel 1.2.

Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Asal Kebangsaannya

 

Asal Kebangsaan	Tahun 2017 (jiwa)	Persentase (%)	Asal Kebangsaan	Tahun 2018*	Persentase (%)
Asean	4.524.646	32.23	Asean	3.576.846	33.82
Asia	5.120.405	36.47	Asia	3.963.310	37.47
MiddleEast	284.369	2.02	MiddleEast	198.792	1.88
Eropa	1.974.215	14.06	Eropa	1.368.446	12.94
Amerika	537.031	3.95	Amerika	380.691	3.58
Oseania	1.507.934	10.75	Oseania	1.034.898	9.80
Afrika	91.199	0.07	Afrika	54.306	0.51
Total	14.039.799	100		10.577.289	100

*hingga Agustus 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia berdasarkan kebangsaannya. Wisatawan timur tengah (middleeast) merupakan sasaran utama dari asal wisatawan yang masih dikembangkan. Persentase 2.02% dan 1.88% wisatawan Timur Tengah, masih kalah jika dibandingkan dengan wisatawan asal wilayah Amerika Selatan dan Amerika Utara sekitar 3.95% dan 3.58%. Bahkan persentase ini kalah jauh jika dibandingkan dengan wisatawan asal eropa yang mencapai 14.06% dan 12.94% dari keseluruhan wisatawan asing yang datang ke Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan belum digarapnya pasar potensial wisata halal yakni wisatawan asal Timur Tengah (middleeast). Adapun negara-negara di Timur Tengah (middleeast) adalah:

Tabel 1.3.

Jumlah Kunjungan Wisatawan Asal Timur Tengah (MiddleEast)

Asal Negara	Tahun 2017	Tahun 2018*
Saudi Arabia	182.086	126.198
Bahrain	2.457	1.755
Kuwait	5.760	4.243
Egypt	20.345	11.394
Uni Emirat Arab	8.387	5.239
Yaman	8.453	6.514
Qatar	1.859	1.688
OtherMiddleEast	55.022	41.761
Irak	2.167	1.398
Iran	16.301	9.290
Israel	688	259
Jordan	6.773	4.174
Libanon	6.115	3.647
Oman	18.615	20.051
Palestina	2.035	1.673
Syiria	2.328	1.269
Total	284.369	198.792

*Hingga Agustus 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Salah satu destinasi paling berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata syariah atau wisata halal adalah propinsi Aceh. Aceh merupakan propinsi paling barat di Indonesia. Aceh memiliki sejarah panjang dalam berdirinya negara ini. Aceh yang sebelumnya pernah disebut dengan nama Daerah Istimewa Aceh (1959-2001) dan Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009) memiliki otonomi yang diatur tersendiri, berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, karena alasan sejarah. Daerah ini berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, danSumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan.

Ibu kota Aceh ialah Banda Aceh. Pelabuhannya adalah Malahayati-Krueng Raya, Ulee Lheue, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa. Aceh mempunyai kekayaan sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam. Sumber alam itu terletak di Aceh Utara dan Aceh Timur. Aceh juga terkenal dengan sumber hutannya, yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan, dari Kutacane, Aceh Tenggara, Seulawah, Aceh Besar, sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga terdapat di Aceh Tenggara.

Aceh memiliki beberapa babak sejarah dalam perjalanannya. Sebagai sebuah bangsa, Aceh dimulai dengan Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudera Pasai yang hancur pada abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara pulauSumatera dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh). Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496 – 1903), Aceh telah mengukir masa lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, komitmennya dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

Babak selanjutnya Aceh memasuki masa penjajahan Belanda sama seperti daerah lain di Nusantara. Pasca kemerdekaan, Aceh memasuki tahap menjadi daerah Istimewa. Undang-undang nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerahotonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan PropinsiSumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor : 64 tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) menjadi landasan Aceh menjadi Daerah Otonom Khusus.

Aceh sempat memasuki masa konflik berkepanjangan untuk menuntut kemerdekaan dari wilayah Indonesia. Pada masa ini industri pariwisata di Aceh praktis lumbuh karena konflik. Setelah itu Aceh mengalami titik balik pembangunannya, Gempa dan tsunami Aceh pada tahun 2004, memaksa pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk bersama membicarakan tentang perdamaian dan pembangunan Aceh. Perjanjian Helsinski pada tahun 2005, menjadi landasan otonomi khusus Aceh untuk mengelola daerahnya sendiri.

Awal tahun 2005 juga menjadi titik balik bagi pariwisata Aceh. Aceh yang selama ini dikenal sebagai daerah agraris, mulai menampakkan potensi di bidang pariwisata. Aceh mulai dikenal dengan bangunan mesjid yang megah dan ikonik, pantai yang indah, suasana alam yang asri, budaya Aceh yang eksotik dan kuliner khas Aceh yang memiliki ciri rempah tersendiri.

Potensi Aceh untuk wisata halal didukung dengan kondisi demografis penduduk Aceh. Jumlah penduduk  tahun 2005 jumlah penduduk Aceh hanya 4,1 juta jiwa, dan meningkat menjadi 4,49 juta jiwa pada tahun 2010. Sementara di tahun 2015 tercatat penduduk Aceh mencapai 5 juta jiwa (sumber (https://Acehprov.go.id/news/read/2017/03/02/3960/). Jumlah penduduk islam mencapai 5,013,152 (98.5%) dari jumlah keseluruhan penduduk Aceh Sumber Data : Dirjen Kependudukan dan  Pencatatan Sipil). Kondisi ini menguntungkan Aceh untuk melaksanakan wisata halal atau wisata syariah, apalagi Aceh menerapkan hukum syariah di wilayahnya.

Aceh terus memperkuat diri untuk menjadi terdepan dalam wisata halal di Indonesia. Provinsi Aceh menyediakan sejumlah bentuk wisata, diantaranya wisata budaya,wisata alam, wisata religi, wisata kuliner dan wisata buatan. Beberapa contoh objek wisata budaya yang ada di Aceh diantaranya tarian Aceh (seperti tarisaman, tari ranuplampuan, tari top pade), Rumoh Aceh (rumah adat Aceh), dansebagainya. Tari saman bahkan mendapat tempat khusus bagi masyarakat Indonesia. Pembukaan Asian Games 2018 mempertontonkan secara megah tari saman khas Aceh.

Gambar 1.3

Tari Saman Pada Pembukaan Asian Games 2018

 

 

 

 

Sumber: Courtesy SCTV

Pengembangan wisata halal di daerah Aceh juga mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah setempat. Bentuk dukungan wisata halal adalah dengan menetapkan QANUN ACEH Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan. Sebagai daerah otonom, propinsi Aceh berhak untuk mengatur sendiri pembangunan di daerahnya tanpa campur tangan Pemerintah Pusat. Keberadaan Qanun ini, merupakan sinyal positif yang sangat jelas dari pemangku kepentingan propinsi Aceh untuk memastikan pembangunan pariwisata halal di Aceh sesuai dengan syariat dan budaya di Aceh.

Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, Zainal Arifin Lubis mengatakan sektor pariwisata ikut menyumbang Rp 10,87 Triliun terhadap perekonomian Aceh. Tahun 2017 sebanyak 78 ribu turis mancanegara mengunjungi Aceh. Wisatawan Malaysia mendominasi kunjungan ke Aceh, yang kemudian disusul oleh Cina dan Amerika Serikat. Secara global, kata Arifin, Cina merupakan penyumbang wisatawan terbesar di dunia (Sumber: https://aceh.tribunnews.com/2018/07/31/pariwisata-aceh-sumbang-rp-1087-t).

Salah satu lokasi wisata yang diminati turis adalah Museum Tsunami Aceh. Setiap hari jumlah tamu yang berkunjung ke Museum Tsunami Aceh sebanyak 3.000 orang dan pada hari libur bisa mencapai sebanyak 16 ribu orang. Adapun total pengunjung Museum Tsunami Aceh yang buka dari jam 09.00 WIB sampai 16.00 WIB tersebut pada 2017 tercatat sebanyak 770 ribu tamu yang berasal dari dalam dan luar negeri (sumber: http://acehonline.info/2018/11/ pemerintah-aceh-berlakukan-retribusi-masuk-museum-tsunami/).

Aceh meraih dua penghargaan bergengsi di ajang World Halal Tourism Award, yaitu World’s Best Halal Cultural Destination dan World’s Best Airline for Halal Travellers dan banyak penghargaan lainnya menunjukkan Aceh sebagai daerah potensi pengembangan pariwisata.Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang pariwisata halal yang diterapkan di Aceh. Penelitian ini  fokus membahas tentang implementasi kebijakan pariwisata halal terhadap Budaya masyarakat Aceh.

 

1.2. Rumusan Masalah

            Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pariwisata halal di provinsi Aceh?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pariwisata halal di provinsi Aceh?
3. Sejauhmana pengaruh implementasi kebijakan pariwisata halal terhadap kondisi budaya masyarakat Provinsi Aceh?
4. Sejauhmana pengaruh implementasi kebijakan pariwisata halal terhadap kondisi sosial masyarakat Provinsi Aceh?
5. Sejauhmana pengaruh implementasi kebijakan pariwisata halal terhadap kondisi ekonomi masyarakat Provinsi Aceh?

1.3. Tujuan Penelitan

Adapun tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pariwisata halal di provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pariwisata halal di provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan pariwisata halal terhadap kondisi budaya masyarakat Provinsi Aceh.
4. Untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan pariwisata halal terhadap kondisi sosial masyarakat Provinsi Aceh.
5. Untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan pariwisata halal terhadap kondisi ekonomi masyarakat Provinsi Aceh.

 

1.4.      Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuankhususnya ilmu pariwisata dalam kajian pariwisata halal di Indonesia.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran untuk semua pihak yang terlibat dalam memajukan pariwisata halal di propinsi Aceh.
3. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam pengembangan pariwisata dan wisata halal di Indonesia.

 

 

 

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Review Penelitian Terdahulu

            Penelitian terdahulu diperlukan penelitian untuk memperkaya dan mempertajam strategi dan langkah-langkah dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang valid. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian berjudul Strategi City Branding Nusa Tenggara Barat Menjadikan Lombok sebagai Destinasi Pariwisata Halal oleh Alwafi Ridho Subarkah (2017) Universitas Muhammadiyah Malang. Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah prioritas pembangunan pariwisata halal nasional berhasil meraih penghargaan dua tahun berturut-turut pada 2015 dan 2016 dalam ajang wisata halal ‘Internasional World Halal Travel Summit 2015’ dan ‘International World Halal Tourism Award 2016’. Sehingga, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah destinasi wisata halal yang mendapatkan penghargaan internasional serta menjaga momentum dalam pembangunan wisata halal untuk menarik kunjungan wisatawan. Penelitian ini menggunakan konsep City Brandingdan konsep Pariwisata Halal dengan metode penelitian deskriptif, menghasilkan empat strategi dalam membangun destinasi wisata halal di NTB yaitu: ImageMarketing, slogan “Friendly Lombok” menunjukkan Lombok ramah terhadap semua wisatawan terutama wisatawan muslim, sejalan dengan visi pemerintah provinsi NTB. AttractionMarketing, menawarkan destinasi wisata halal melalui paket perjalanan wisata, serta membuat event yang berkaitan dengan pariwisata halal. Infrastructure Marketing, menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk wisatawan Muslim. People Marketing, masyarakat sebagai agen promosi dan membentuk masyarakat sadar wisata.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mila Falma Masful Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta pada tahun 2017 berjudul ‘Pariwisata Syariah: sebuah konsep nilai lokal dan kepercayaan di masyarakat pedesaan Payakumbuh, Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian konsep wisata halal dengan budaya adat di minangkabau. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Balirik Larangan Resort yang menawarkan konsep wisata syariah bagi pengunjung. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian antara nilai islam dan nilai adat budaya minangkabau. Walaupun terdapat banyak larangan, pengunjung tetap bisa menikmati wisata dengan leluasa.
3. Penelitian berjudul ‘Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB (Studi Kebijakan Peraturan Daerah Propinsi NTB No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal). Penelitian dilaksanakan oleh Rahmad Hidayat, dkk (2016) di Universitas Muhammadiyah Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Perda Pariwisata Halal di Propinsi NTB. Hasil penelitian menunjukkan proses implementasi kebijakan pariwisata halal di NTB sudah berjalan baik namun belum maksimal. Faktor penghambat implementasi kebijakan antara lain: faktor komunikasi, faktor sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sudah dijalankan untuk mensukseskan kebijakan ini. Sedangkan faktor penghambat yaitu masih kurangnya objek wisata halal dan kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mewujudkan konsep pariwisata halal.
4. Penelitian berjudul Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia oleh Kurniawan Gilang Widagdyo (2016) Universitas Sahid. Penelitian ini berfokus pada analisis pasar pariwisata halal di industri pariwisata dan perhotelan di Indonesia. Berikut ini adalah deskripsi dari fenomena baru-baru ini “pariwisata halal” dan “Perhotelan Islam” yang diilustrasikan melalui contoh-contoh yang dipilih dari negara-negara Muslim di dunia, berdasarkan permintaan dan kepatuhan syariah. Pengembangan standar “Berorientasi Islam” juga dibahas sehingga menimbulkan konsep-konsep baru seperti “Shariah-compliant,” yang mengacu pada pertimbangan Islam bebas alkohol, bebas perjudian, dan ketersediaan makanan “Halal”. Terakhir, studi ini membahas tren dan tantangan masa depan terkait dengan pariwisata halal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskritif. Peneliti melakukan kegiatan Focus Group Disucssion (FGD) yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2015 dengan pembahasan mengenai strategi pengembangan pasar potensial wisatawan Timur Tengah yang dilakukan antara Kementrian Pariwisata dengan beberapa narasumber serta melalui observasi yang dilakukan peneliti terhadap beberapa objek wisata yang menjadi destinasi favorit wisatawa Timur Tengah. Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Timur Tengah adalah prospek untuk wisatawan berpotensial dimasa depan titik keberhasilannya terletak pada rencana promosi dan pemasaran yang efektif; (2) Pasar Timur tengah tetap menarik bagi Indonesia karena mereka sangat berpotensi untuk membelanjakan kualitas yang tinggi. Penduduk yang melakukan perjalanan ini ratarata berusia 30-45 tahun, bepergian dengan kelompok besar/keluarga, maka strategi komunikasi pemasaran sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik usia dan motivasi perjalanannya yang sebagian besar untuk bisnis; (3) Hubungan dengan agen perjalanan lokal perlu ditingkatkan dan dijaga dengan baik seperti dengan adanya Famr Trip, Travel Mart, pelatihan untuk product knowledge serta pemberian insentif bagi para agensi perlu ditingkatkan, sedangkan untuk menjangkau pasar sasaran dengan tepat maka harus bekerja sama dengan biro perjalanan dan maskapai penerbangan untuk memberikan sales promotion; (4) Tourism  Representative Office ( VITO ) perlu diaktifkan sebagai pemberi informasi mengenai produk-produk yang diminati oleh wisatawan Timur tengah seperti produk Belanja, Art  & Heritage, Spa dll , serta informasi lain khususnya Restaurant khas Timur Tengah dan lain-lain.
5. Penelitian yang dilakukan Intan Komalasari, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau berjudul ‘Upaya Indonesia Meningkatkan Daya Saing Muslim Friendly Tourism (MTF) di antara Negara-negara OKI. Penelitian ini menjelaskan upaya Indonesia untuk meningkatkan daya saing Muslim Friendly Tourism (MTF)antar negara anggota OKI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata halal menjadi bahasan penting di pertemuan OKI sejak tahun 2000. Revolusi halal terhadap kebutuhan konsumen muslim dunia menginisiasi OKI memperjuangkan standar halal dan mempromosikan wisata halal. Kemudian, pariwisata hadir dan tumbuh dalam berbagai variasi dan bentuk pelayan yang sesuai dengan segmentasi serta perkembangan kebutuhan masyarakat. Analisis usaha-usaha Indonesia meningkatkan daya saing Muslim Friendly Tourism (MTF) menggunakan model berlian daya saing internasional Indonesia terhadap Muslim Friendly Tourism (MTF) di antara negara-negara OKI yang diadopsi dari Michael E. Porter. Indonesia menerapkan standar global yakni key Faith Based Needs, Demand Side Key Themes, Supply Side Key Themes dalam COMCEC.

 

2.2. Tinjauan Pustaka, Konsep, dan Landasan Teori

• Manajemen Pariwisata

George R Terry mendefenisikan manajemen sebagai sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Rosady, 2014:1).

Menurut WTO (1999), yang dimaksud dengan pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Sedangkan menurut Undang – Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.

Manajemen pariwisata dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, dan pengawasan yang dilakukan untuk kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Manajemen pariwisata sendiri terdiri dari perencanaan pariwisata, pengorganisasian pariwisata, pengaktifan pariwisata dan pengawasan pariwisata. Penelitian ini sendiri berfokus pada pengaktifan pariwisata atau mengambil tindakan dalam pariwisata.

Menurut Medlik dalam Astarina (2010:19) terdapat empat aspek (4A) yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah:

1. Attraction (daya tarik): Daerah tujuan wisata memiliki daya tarik baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya .
2. Accesable (bisa dicapai): Wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata.
3. Amenities (Fasilitas) : Wisatawan harus mendapatkan seluruh fasilitas untuk dapat hidup di daerah wisata.
4. Ancillary (adanya lembaga wisata): Wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari DTW (Daerah Tujuan Wisata) apabila di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan keamanan (Protection of Tourism) dan terlindungi baik melaporkan maupun mengajukan suatu kritik dan saran mengenai keberadaan mereka selaku pengunjung / Orang berpergian.

• • Kebijakan Publik

Carl Friedrich (dalam Leo,2008:7) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Kebijakan publik diusulkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau kelompok tersebut.

Kebijakan publik menurut pendapat CarlFriedrich(dalam Wahab, 2004:3) menyatakan bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”

 

Sementara ahli kebijakan publik lainnya, David Easton (dalam Dye,1997:1) mendefinisikan kebijakan publik sebagai alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

Kebijakan publik memiliki beberapa tingkatan kebijakan. Tingkatan pertama kebijakan publik, yaitu pilihan kebijakan (policychoices). Keputusan  dibuat oleh politikus, pegawai negeri sipil ataupun orang lain dan mengarah kepada penggunaan kekuasaan publik untuk mempengaruhi kehidupan  warganegara.

Tingkatan kedua adalah output kebijakan (policyoutputs). Pilihan kebijakan diteruskan menjadi tindakan. Pada tingkatan ini pemerintah melakukan hal antara lain: membelanjakan uang (spendingmoney), merekrut ataupun menggunakan orang-orang, memberlakukan peraturan tertentu yang akan mempengaruhi perekonomian dan masyarakat.

Tingkatan ketiga kebijakan publik, yaitu dampak kebijakan (policyimpacts). Efek dari pilihan kebijakan dan outcome kebijakan bagi warga Negara (Peters, 1982:4-5). Contohnya adalah pilihan kebijakan di bidang perpajakan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan menghasilkan suatu dampak kebijakan yang mengambil lebih dari orang-orang kaya dibanding dari orang-orang yang lemah/miskin.

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dan pejabat-pejabat pemerintah, aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah juga mempengaruhi perkembangan kebijakan. Ciri-ciri khusus dari kebijakan publik berasal dari kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh penguasa dalam suatu sistem politik tertentu. Winarno (1989:3-4) menyatakan sehingga dapat dikatakan bahwa alternatif kebijakan publik dalam penanggulangan kemiskinan berkaitan erat dengan proses tahapan, aktor-aktor yang terlibat baik pada saat pembuatan kebijakan maupun pada saat implementasi kebijakan, dan dasar keterlibatan sebagai asas legalitas formal.

Menurut Goggin (1990:34) untuk melakukan analisis kinerja kebijakan harus dibedakan antara proses dan hasil implementasi. Selanjutnya untuk menyatakan hasil implementasi kebijakan Goggin memisahkan dalam dua cara yaitu “output” dan “outcome”.

Output kebijakan diketahui dengan mengacu pada sejauhmana tujuan program telah tercapai, sedangkan outcome diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat secara luas yang merupakan cakupan penanganan dari kebijakan yang diterapkan. Evaluasi pada tataran output baru dapat dinilai efisiensi dari kebijakan, yaitu dengan membandingkan antara “input” terhadap “output”  dalam sistem implementasi. Sedangkan pada tataran outcome, dapat diukur efektifitas kebijakan, dengan menilai kesesuaian antara dampak kebijakan dengan tujuan kebijakan.

Dunn (1998:109-113) secara lebih luas mendefinisikan analisis kebijakan publik adalah satu diantara sejumlah banyak aktor lainnya di dalam sistem kebijakan. Suatu sistem kebijakan (policy system) atau seluruh pola institusional di dalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Definisi masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (policy stakeholders) yang khusus, yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan (policy environment) merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian disekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik.

Terdapat beberapa tahap penting dari kebijakan publik dalam rangka memecahkan masalah (Dunn,1998:22-24)  antara lain sebagai berikut :

1. Penetapan agenda (Agenda Setting): kebijakan ditentukan oleh masalah yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan, biasanya berupa isu kebijakan. Peters (1982:49-55) mengatakan bahwa suatu isu kebijakan dapat berubah menjadi agenda kebijakan apabila isu tersebut : a. Memiliki dampak yang sangat luas (The Effectsofthe Problem); b. Ada analog dengan isu lain yang sudah menjadi agenda (Analogous and Spillover Agenda Setting); c. Terkait dengan simbol-simbol politik (Relationships to Symbols); d. Pihak Swasta tidak mau ataupun tidak mampu menangani masalah/isu (The Absence of Private Means); e. Adanya kemampuan teknologi dan manajemen bagi penyelesaian masalah/isu tersebut (The Availability of  Technology). Permsalahan public pada hakekatnya ditemukan melalui proses yang dikenal dengan nama problem structuring, yang didasarkan kepada beberapa fase pencarian masalah, Dunn (1998:226) membagi fase tersebut menjadi 4 fase yaitu : pencarian masalah (problem search), pendefinisian masalah (problem definition), spesifikasi masalah (problem specification), dan pengenalan masalah (problem sensing).
2. Formulasi Kebijakan (Policy Formulation). Menurut Peter (1982:26), formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik analisis untuk menjustifikasi apakah sebuah pilihan kebijakan adalah lebih baik dari yang lain, adapun perangkat yang dapat digunakan bagi formulasi kebijakan adalah; a. Analisis biaya manfaat; b. Analisis keputusan dimana sebuah keputusan harus diambil dalam ketidakpastian dan keterbatasan informasi.
3. Adopsi Kebijakan (Policy Adaption). Adopsi kebijakan merupakan tahap menentukan pilihan-pilihan kebijakan melalui dukungan stakeholders, tahap ini ditentukan setelah melalui proses rekomendasi, yang membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mengenai manfaat atau biaya dari berbagai alternatif kebijakan yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan (Dunn,1998:27) dari efek negatif yang akan ditimbulkannya.
4. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation). Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, pada tahap ini monitoring dilakukan. Menurut Gordon dalam (Keban, 1994:45) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.
5. Penilaian Kebijakan (Policy Assesment). Penilaian kebijakan adalah tahap terakhir dari tahap pembuatan kebijakan publik, dimana diadakan penilaian apakah semua proses implementasi sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, pada tahap ini evaluasi diterapkan. Menurut Wibawa dkk (1994:9-10), evaluasi kebijakan kiranya ditujukan untuk mengetahui 4 aspek yaitu : 1) proses pembuatan kebijakan;                                 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi terhadap aspek pertama diatas dapat dilakukan sebelum maupun sesudah kebijakan dilaksanakan, keduanya disebut sebagai evaluasi summatif dan formatif.

 

• Implementasi Kebijakan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”. Menurut Webster’s Dictionary (1979 : 914), kata to implement berasal dari bahasa Latin “implementum” dari asal kata “impere” dan “plere”. Kata “implere” dimaksudkan “to fill up”; “to fill in”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill”, yaitu mengisi. Pertama, ‘to implement’ dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, ‘to implement’ dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, ‘to implement’ dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”.

Secara etimologis implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk meperoleh hasil. Pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Tindakan implementasi kebijakan dapat pula dibedakan ke dalam “Policy input sand policy process” (Dunn, 1994 : 338). Policy inputs berupa masukan sumber daya, sedangkan policy process bertalian dengan kegiatan administratif, organisasional, yang membentuk transformasi masukan kebijakan ke dalam hasil-hasil (outputs) dan dampak (impact) kebijakan.

Fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “policy delivery system”. Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah : (1) Terdapat unsur pelaksana (implementor); (2) Terdapat program yang akan dilaksanakan, dan (3) Terdapat grup sasaran,  (Abdullah, 1988 : 11). Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Edward III (dalam Juliartha, 2009:58) bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah ‘lack attention to implementation’ bahwa ‘without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out successfully’. Komunikasi berkaitan dengan proses kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

1. Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetisi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Gambar 1.4.

Model Implementasi Kebijakan

 

 

 

 

 

 

• Pariwisata Syariah/Pariwisata Halal

Konsep wisata Syariah merupakan aktualisasi dari konsep ke Islamandimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus manjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata (Chookaew, 2015). Konsep wisata Syariah dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil pencipataan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya (Kamarudin, 2013).

Menurut salah satu buku berjudul ‘The Lawful and the Prohibited in Islam’ yang ditulis oleh Sheikh Yusul al Qaradawi, seorang ulama islam global yang dihormati dan Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional, Halal didefenisikan sebagai:

“yang diizinkan, sehubungan dengan tidak ada pembatasan, dan memberlakukan hukum dari Allah, dan diperbolehkan”

 

Faruki (dalam, Masful, 2017:5) Istilah halal berarti ‘diperbolehkan’ menurut ajaran Islam (hukum syariat). Halal juga merupakan salah satu dari tindakan (al-ahkam al-khamsah) yang mengkategorikan moralitas tindakan manusia dalam islam, orang lain menjadi Fard (wajib), Mustahabb (dianjurkan), Makruh (tidak menyukai), dan Haram (dilarang).

Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya. Salah Wahab (dalam Yoeti, 2013: 116) mendefenisikan Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu Negara itu sendiri/ diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.

Menurut Richard Sihite (dalam Marpaung & Bahar, 2000:46-47)  Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamsyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

The Ecotourism Society (2000) mendefinisikan pariwisata sebagai berikut: “Pariwisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat“. Pengertian tentang pariwisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun, pada hakekatnya, pengertian pariwisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian area yang masih alami (natural area), memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Atas dasar pengertian ini, bentuk pariwisata pada dasarnya merupakan bentuk gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia.

Fundamental dari wisata Syariah tentunya adalah pemahaman makna halal disegala aspek kegiatan wisata mulai dari hotel, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman,sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri. Sebagai contoh hotel Syariah tidak akan menerima pasangan tamu yang akan menginap jika tamu tersebut merupakan pasangan yang bukan muhrimnya (tidak dapat menunjukkan surat nikah) selain itu hotel yang mengusung konsep Syariah tentunya tidak akan menjual minuman beralkohol serta makanan yang mengandung daging babi yang diharamkan didalam Islam.

Selain itu pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah Islam juga menjadi pertimbangan utama didalam mengaplikasikan konsep wisata Syariah, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keisalaman seperti memiliki fasilitas ibadah masjid maupun mushola yang memadai, tidak adanya tempat kegiatan hiburan malam serta prostitusi, dan juga masyarakatnya mendukung implementasi nilai-nilai Syariah Islam seperti tidak adanya perjudian, sabung ayam maupun ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam. Satu hal yang harus dipahami bahwasannya wisata Syariah ini tidak harus merupakan wisata religi yang umum berlaku saat ini (Kovjanic, 2014).

Adapun indikator lain berkaitan dengan wisata halal/syariah merupakan kawasan wisata yang melarang pengunjung dan orang untuk:

1. Pasangan pria dan wanita, bukan suami istri yang sah.
2. Minuman keras/alkohol (bir dan sejenisnya).
3. Narkoba dan sejenisnya.
4. Anjing (semua hewan penyebab najis) dan satwa yang dilindungi.
5. Berjudi, melalui berbagai cara dan wujudnya.
6. Berpakaian minim/tidak sopan yang mengundang syahwat.
7. Memakan dan meminum tidak halal.
8. Memberikan identitas palsu (KTP. Surat Nikah).
9. Sepeda motor menggunakan knalpot yang berisik dan memekakkan telinga.
10. Berpacara/ dan yang mendekati zina.
11. Pasangan sejenis (gay/lesbia) dan atau kejahatan seksual.
12. Mobil yang membunyikan musik/suara keras.
13. Memutar/menyanyikan lagu-lagu house music dan sejenisnya.
14. Gerakan tarian termasuk olahraga pornografi dan cabul.
15. Tayangan video atau animasi yang berbau pornografi.
16. Kegiatan bid’ah dan menjurus syirik (magis, sulap dan hipnotis).
17. Menyalakan kembang api/petasan tanpa ijin terlebih dahulu.
18. Rapat/pertemuan atau diskusi yang dapat melawan hukum.
19. Berkata kotor. Jorok/mengumpat.
20. Berteriak-teriak atau berbicara keras atau berbuat onar.
21. Bergunjing/bergosip/memfitnah/berkata bohon dan provokasi.
22. Berkelahi, baik secara fisik maupun adu mulut.
23. Menebang/merusak pepohonan.
24. Membunuh/memburu hewan dengan cara apapun termasuk satwa liar.
25. Mencoret/grafiti di semua benda (termasuk tebing/pohon).
26. Membuat api unggun selain di tempat yang disediakan.
27. Membuang sampah termasuk puntung rokok sembarangan.
28. Buang air kecil dan buang air besar di tempat sembarangan.
29. Mencuri atay mengutil/memanfaatkan barang-barang yang bukan haknya.
30. Berkendara dengan kencang
31. Merusak/menjahili semua properti dan papan larangan.
32. Protes terhadap semua larangan di kawasan wisata halal (dalam Masful, 2017:6-7).
    • Budaya Aceh

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya yang menarik khususnya dalam bentuk tarian, kerajinan danperayaan/kenduri. Daerah Istimewa Aceh yang kini disebut dengan Nanggroe Aceh Darussalam terletak di sebelah ujung Utara pulau Sumatera dan merupakan wilayah paling Barat negara Republik Indonesia. Batasnya ialah: sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan sebelah Timur berbatasan dengan propinsi Sumatra Utara.

Provinsi Aceh terdiri dari suku asli, yaitu Aceh (mayoritas), Tamiang (Kabupaten Aceh Timur Bagian Timur), Alas (Kabupaten Aceh Tenggara), Aneuk Jamie (Aceh Selatan), Naeuk Laot, Semeulu, dan Sinabang. (Ogi, 2011). Penduduk Aceh merupakan keturunan berbagai suku, kaum, dan bangsa. Leluhur orang Aceh berasal dari semenanjung Malaysia, Cham, Cohcin Ciana, dan Kamboja. Disamping itu banyak pula keturunan bangsa asing di tanah Aceh, diantaranya: Bangsa Arab, Bangsa India, Tiongkok, Bangsa Persia, BangsaPortugis (Ogi, 2011: h. 9).

Budaya berasal dari kata buddayyah (bahasa Sanskerta) yang artinya budi (hati nurani) dan akal (intelegensi). Suatu bangsa dikatakan berbudaya tinggi dapat dilihat dari tingginya budidan akal para warganya, dalam bentuk keanekaragaman hasil budayanya (keindahan seni tari,seni patung, seni bangunan, Serta kemajuan ilmu dan teknologinya). Berikut ini adalah pendapat para ahli mengenai budaya:

1. Stonner mendefenisikan budaya sebagai gabungan kompleks asumsi, tingkah laku, cerita, mitos,metafora,dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi organisasimasyarakat tertentu.
2. Kretch mendefensikan Budaya adalah suatu pola, semua susunan baik materi maupun perilaku yang sudahdiadopsi masyarakat sebagai suatu cara tradisional dalam memecahkan masalah-masalahpara anggotanya. Budaya didalamnya juga termasuk cara yang telah diorganisasi,kepercayaan, norma, nilai-nilai budaya implisit, serta premis-premis yang mendasar dan mengandung suatu perintah (dalam Moeljono,2003:16).

Koentjaraningrat (dalam Siany L.,Atiek Catur B.2009: 55-72) menjelaskan unsur-unsur kebudayaan, antara lain:

1. Sistem Bahasa: Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan Unsur-Unsur Budaya sesamanya. Studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut Keesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia. Bahasa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bahasa Aceh.
2. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Namun, yang menjadi kajian dalam antropologi adalah bagaimana pengetahuan manusia digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya, masyarakat biasanya memiliki pengetahuan akan astronomi tradisional, yakni perhitungan hari berdasarkan atas bulan atau benda-benda langit yang dianggap memberikan tanda-tanda bagi kehidupan manusia.
3. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial: usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul darihari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya.
4. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian antropolog memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik.
5. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional, antara lain: (a) Berburu dan meramu; (b) Beternak; (c) Bercocok tanam di ladang; (d) Menangkap ikan; (e) Bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi.
6. Sistem Kepercayaan: asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut,para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa diluar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif. Kajian antropologi dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari religious emotion atau emosi keagamaan. Emosi keagamaan adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorongnya melakukan tindakan-tindakanyang bersifat religius. Emosi keagamaan ini pula yang memunculkan konsepsi benda-benda yang dianggap sakral dan profan dalam kehidupan manusia.
7. Kesenian: Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat. Berdasarkan jenisnya, seni rupa terdiri atas seni patung, seni relief, seni ukir, seni lukis, dan seni rias. Seni musik terdiri atas seni vokal dan instrumental, sedangkan seni sastra terdiri atas prosa dan puisi. Selain itu, terdapat seni gerak dan seni tari, yakni seni yang dapat ditangkap melalui indera pendengaran maupun penglihatan. Jenis seni tradisional adalah wayang, ketoprak, tari, ludruk, dan lenong. Sedangkan seni modern adalah film, lagu, dan koreografi.

 

 

• Model Penelitian

Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah:

Strategi Komunikasi ‘wisata halal’ kepada Wisatawan

Struktur Tim ‘wisata halal’ Propinsi Aceh

Sumber Daya yang digunakan Pemerintah Aceh untuk mensosialisasikan ‘Wisata Halal’

Disposisi Pemerintah Aceh dalam mensosialisasikan ‘Wisata Halal’

Implementasi Wisata Halal di Pemerintahan Provinsi Aceh

Kondisi Budaya Aceh

Kondisi Ekonomi Aceh

Kondisi Sosial Masyarakat Aceh

Gambar 2.1

Kerangka Konsep

 

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

 

• Metode Penelitian

            Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. metode desktriptif analisis yaitu metode yang berusaha memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan yang berasal dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan. Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna prilaku individu ataupun kelompok.

            Penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih dalam dan spesifik mengenai pola komunikasi. Penelitian ini bersifat kausistik dan menarik untuk dilakukan penelahaan lebih mendalam. Penelahaan mendalam penelitian ini adalah imlementasi kebijakan pariwisata halal di Propinsi Aceh dan pengaruh pariwisata halal terhadap kondisi budaya, sosial masyarakat dan ekonomi di Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perkembangan pariwisata halal di propinsi Aceh.

• Aspek Penelitian

            Aspek kajian dalam penelitian ini merujuk kepada imlementasi kebijakan pariwisata halal di Propinsi Aceh dan pengaruh pariwisata halal terhadap kondisi budaya, sosial masyarakat dan ekonomi di Aceh. Penelitian menggunakanmetode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

• Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

            Data merupakan bagian penting dan sentral dalam kegiatan penelitian. Data berkenaan  dengan masalah, sedangkan masalah dipresentasi oleh konsep atau variabel penelitian. Jika ingin mendapatkan data berarti peneliti harus mengobservasi variabel yang merupakan representasi dari masalah yang ada. Masalah penelitian adalah objek yang dipelajari dalam penelitian.  Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana imlementasi kebijakan pariwisata halal di Propinsi Aceh dan pengaruh pariwisata halal terhadap kondisi budaya, sosial masyarakat dan ekonomi di Aceh.

            Subjek penelitian ini adalah seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengembagan pariwisata halal di Propinsi Aceh. Objek penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari pemerintahan propinsi Aceh, pelaku usaha pariwisata propinsi Aceh baik pariwisata budaya, alam, kuliner dan pariwisata buatan, Budayawan Aceh, ahli sosial kemasyarakatan Aceh, dan ahli ekonomi propinsi Aceh.

• Pemilihan Informan

            Informan dalam penelitian ini harus memiliki kriteria sebagai berikut adalah:

1. Pelaku usaha Pariwisata Halal di Propinsi Aceh
2. Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota yang memiliki wewenang membuat dan melaksanakan kebijakan pariwisata halal di Aceh.
3. Ahli budaya, sosial masyarakat dan ekonomi Propinsi Aceh.
4. Masyarakat yang secara langsung terlibat langsung dalam pariwisata halal di Propinsi Aceh
5. Informan mampu menggambarkan kembali fenomena yang telah dialaminya, terutama dalam sifat alamiah dan Hasilnya akan diperoleh data yang alami dan reflektif menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
6. Bersedia untuk terlibat dalam kegiatan penelitian yang mungkin membutuhkan waktu yang lama.
7. Bersedia untuk diwawancara dan direkam aktivitasnya selama wawancara atau selama
8. Memberikan persetujuan untuk mempublikasikan

• Teknik Pengumpulan Data

       Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu :

1. Observasi (pengamatan):Pengamatan terlibat (participant observation) adalah studi yang disengaja dan dilakukansecara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan di mana pengamat atau peneliti terlibat langsung dalamkehidupan sehari-hari dari subjek atau kelompok yang diteliti. Keterlibatan langsung dalam kehidupan sehari haritersebut menyebabkan terjadinya hubungan sosial dan emosional antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dampaknya peneliti mampu menghayati perasaan, sikap, pola pikir yang mendasari perilaku subjek yang ditelititerhadap masalah yang dihadapi.
2. Focus Group Discussion: metode pengumpulan data atau riset untuk memahami sikap dan perilaku khalayak sasaran. Biasanya terdiri dari 6-12 orang yang secara bersamaan dikumpulkan, diwawancarai, dengan dipandu oleh moderator (peneliti) (Kriyantono, 2006: 120).
3. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan caraTanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau yang diwawancarai, dengan atautanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupansosial yang relatif lama. Wawancara mendalam memiliki ke khas-an adalah keterlibatannya dalam kehidupan Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara tersebut. Pewawancara berhak menentukan materi yang akan diwawancaraiserta kapan dimulai dan diakhiri. Pewawancara adalah penulis. Namun kadang kala informan pun dapatmenentukan perannya dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu wawancara mulai dilaksanakan dan diakhiri. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2010: 108).

 

 

• Teknik Analisis Data

            Data yang diperoleh melalui bahan bacaan (Literarur), pengamatan dan wawancara akan dicatat secara sistematis, kemudian dipilah-pilah berdasarkan kategori-kategori yang telah ditetapkan sesuai dengan masalah penelitian. Selanjutnya data yang telah terpilah dalam kategorisasi ini akan diolah dan diliat hubungan masing-masing kategori danselanjutnya diinterpretasikan dengan menggunakan konsep dan teori yang dipaparkan pada bab sebelumnya sehinggaakhirnya dapat ditarik kesimpulan.

            Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatanyang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data , penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Silalahi, 2009:339).

            Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi Data

            Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

            Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian sigkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya

1. Triangulasi

            Teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2009:330).

            Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasiini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

            Denzin (dalam Moloeng, 2009), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apayang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
6. Penyajian Data

            Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yanglalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebih beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia tidak cukup mampu memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

            Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.

1. Menarik Kesimpulan

            Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verivikasi. Ketika kegiatan pengumpullan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

DAFTAR REFERENSI

Bungin, Burhan. 2006. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana   Prenada Media Group.

Cassel, Chaterine, dan Gillian Symon, (ed), 1994, Qualitative Methode in Organization Research,APratical Guide, Sage Publications, Singapore

Dunn, William N., diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk, 1998, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

Dye, Thomas R., 1997, Understanding Public Policy, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.

Juliartha. 2009.Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada

Keban, Jeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.

Kriyantono, Rahmat. 2006. Metode Penelitian Praktis Ilmu Komunikasi. Jakarta: Kencana

Kuncoro,  Mudrajad. 2010.Masalah,  Kebijakan,  dan  Politik,  Ekonomika Pembangunan. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Lattimore, D., Baskin, O., Heiman, S. T., Toth, E. L. 2010. Public Relations Profesi dan Praktik. Jakarta: SalembaHumanika.

Leo,Agustino, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Mamesah, D.J.1995.Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta,Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remerge Rosdakarya

Morissan. 2013. Teori Komunikasi Individu Hingga Massa. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.

Mulyana, Deddy.  2005.Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, hadari. 2005. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajahmada.

Nazir, Moh, 1988, MetodePenelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta

Peters, B. Guy, 1982, American PublicPolicy, Franklin Watts, New York.

Siany L., Atiek Catur B.2009. Khasanah Antropologi 1. Jakarta: Depdiknas

Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama

Soekanto, Soeryono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sutopo. H.B. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS press

Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media.

West, Richard dan Lynn H. Turner. 2013. Teori Komunikasi : Analisis dan Aplikasi. Jakarta: SalembaHumanika.

Wibawa, Samodra, dkk, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Winarno, Budi, 1989, Teori Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM.

Sumber Internet

1. https://Acehprov.go.id/news/read/2017/03/02/3960/gubernur-minta-pihak-bkkbn-sosialisasikan-pengendalian-pertumbuhan-penduduk.htmldi tahun 2005 jumlah penduduk Aceh hanya 4,1 juta jiwa, dan meningkat menjadi 4,49 juta jiwa pada tahun 2010. Sementara di tahun 2015 tercatat penduduk Aceh mencapai 5 juta jiwa.
2. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180411180123-269-290115/indonesia-peringkat-ke-dua-destinasi-wisata-halal-dunia.
3. https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051?
4. https:// travel. kompas. com/ read /2019 /02/01/180500527/tak-capai-target-jumlah-wisman-ke-indonesia-tahun-2018 sebanyak-15-81-juta.

Penelitian Lain

Chookaew, S. 2015. Increasing Halal Tourism Potentialat Andaman Gulf in Thailand  for Muslim Country. JournalofEconomics, Business andManagement, 739-741.

Kamarudin, L. M. 2013. Islamic Tourism: The ImpactstoMalaysia’s Tourism Industry. Proceedingsof International Conferenceon Tourism Development, 397-405. Kemenpar.

Kurtlang, dan Gladys Engel Lang. 2009. MassCulture, and Mass Communication: The MeaningofMass, Mas Society. International Journal of Communication, Vol.3.

Kovjanic, G. 2014. Islamic Tourism as a FactoroftheMiddleEast Regional Development. TurizamVol 18, 33-43.

Lievrouw, L. A & Sonia. L. 2006. New media andtechnology: Handbookof New Media. Los Angeles, London,New Delhi, Singapore, Wahington         DC:SagePublication Ltd.

Masful, Mila Fatma. 2017. The Messenger, Volume 9, Nomor 1 Edisi Januari. 2017.

Sumber Lain:

1. Dirjen Didukcatpil Kementerian Dalam Negeri tahun 2015
2. 2016. Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demandand Supply Sides In the OIC Member Countries. Ankara. Hal. 10 Tersedia dalam https://www.crescentrating.co m/magazine /muslim-travel/3852/defining-what-is-halal-travel
3. World Islamic Economic Forum Foundation. 2016. Ten Muslim-Friendly Destinations tersedia dalamhttp://foundation.wief.org/news/ten-muslimfriendly-destinations/ diakses pada tanggal 2 Oktober 2016
4. Indonesia Travel. 2016. Indonesia’s Halal Tourism Industry Viefor World Halal Tourism Awards 2016. Tersedia dalam http://www.indonesia.travel/en/post/indonesia-shalal-tourism-industry-vie-for-world-halaltourism-awards-2016 diakses pada tanggal 2 Oktober 2016
5. Kementrian Pariwisata Republik Indonesia. 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun  Tersedia dalam  http://www.kemenpar.go.id/us erfiles/file/test/ LAKI P-KEMENPAR%202015.pdf diakses pada tanggal  2 Oktober 2016.
6. Astarina ,Yesita. 2010. Manajemen Pariwisata. Makalah . Pagaralam