Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 20024 tentang Sistem Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Jaminan kesehatan nasional diselenggarakan dengan prinsip asuransi social dan ekuitas yakni: (1) Semua orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau,
Percepatan Pelaksanaan Program UHC di Proviinsi Sumatera Utara merupakan salah satu program yang memiliki kesesuaian dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Adapun program prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 yakni Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Adapun program prioritas ini salah satunya dapat diturunkan menjadi program Universal Health Coverage (UHC).
Universal Health Coverage (UHC) adalah sistem kesehatan yang bertujuan untuk memastikan setiap individu mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang baik dan berkualitas. Layanan ini mencakup aspek promotif dan preventif seperti edukasi kesehatan dan pencegahan penyakit, serta aspek kuratif dan rehabilitatif seperti pengobatan dan pemulihan. UHC berkomitmen menangani berbagai isu kesehatan dengan menekankan kualitas layanan melalui fasilitas memadai, tenaga kesehatan berkualifikasi, dan infrastruktur modern.
Berdasarkan World Health Organization (2013), implementasi Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia memberikan beberapa dampak positif. Pertama, diharapkan dapat menurunkan angka kematian dengan memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, sehingga penyakit dapat dicegah dan dikelola dengan baik. Kedua, UHC dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses mudah ke pelayanan kesehatan yang terjangkau, sehingga individu dapat mengelola kesehatan mereka dengan baik dan meningkatkan produktivitas. Ketiga, UHC dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan perlindungan finansial, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan beban biaya kesehatan yang tinggi dan risiko jatuh miskin akibat pengeluaran kesehatan yang tidak terduga.
Presiden Republik Indonesia telah melakukan perubahan peraturan terkait UHC sebanyak tiga kali, dimulai dari Peraturan Presiden No.82 tahun 2018 hingga Peraturan Presiden No.59 tahun 2024. Instruksi presiden menargetkan capaian UHC sebesar 98% di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Adapun Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi utama di pulau sumatera. Adapun luas daratan provinsi Sumatera Utara sebesar 72.981,23 km2. Berdasarkan luas daerah, kabupaten langkat merupakan wilayah terbesar di provinsi Sumatera Utara. Adapun luas daerah kabupaten Langkat sebesar 6.262 km2 atau 8.53% dari total luas provinsi Sumatera Utara.
Secara nasional, saat ini kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat sekitar 97,27% penduduk Indonesia, atau 271.487.116 Jiwa. Sedangkan Capaian Kepesertaan JKN di Provinsi Sumatera Utara saat ini tercatat sekitar 90,81% atau 13.986.748 Jiwa, Provinsi SumateracUtara berada pada posisi ke 36 dari 38 Provinsi se Indonesia. Adapun terdapat 1.415.156 penduduk yang belum mempunyai kepesertaan JKN. Provinsi Sumatera Utara harus mengejar target peningkatan kepesertaan JKN 98%, oleh karenanya agar seluruh pihak untuk terus mendukung dan saling bekerja sama serta bersinergi agar pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang ditargetkan RPJMN 2020–2024, yaitu sedikitnya 98% dari total populasi menjadi anggota JKN.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi upaya seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara terkait Penganggaran Kepesertaan Program JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah kabupaten/Kota kepada BPJS Kesehatan yang telah berjalan dengan baik selama ini, serta khususnya apresiasi terhadap 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota atas capaian kepesertaan JKN hampir 95% dari jumlah penduduknya. Namun, masih terdapat 13 (tiga belas) kabupaten yang belum mencapai target UHC s/d Mei 2024 ini. Adapun mencapai target yang ditetapkan, tentunya, masih terdapat banyak tantangan. Untuk itu, Para Pemangku kepentingan pada 13 (tiga belas) Kabupaten yang berhadir hari ini yaitu Pemerintah Kabupaten Langkat, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Nias Selatan agar dapat menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan tersebut.
Adapun langkah strategis dalam menghadapi permasalahan kebutuhan menuju terpenuhinya Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Sumatera Utara adalah dengan melakukan sharing cost terhadap pembiayaan iuran BPJS. Terdapat 3 (tiga) sumber Pembiyaan, yakni: (1) APBN (PBI JK) Sumber dana Kementerian Sosial; (2) APBD Provinsi (PBPU Provinsi); dan (3) APBD Kabupaten/Kota.
Adapun Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengusulkan anggaran untuk Jaminan Kesehatan di tahun 2025 sebesar Rp. 218.911.908.160,-. Adapun kebutuhan tambahan anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi target UHC di tahun 2025 adalah Rp. 398.708.956.800,- atau sama dengan iuran sebanyak 878.988 Jiwa. Adapun total kebutuhan tersebut dapat ditanggung bersama oleh Provinsi sebanyak 30% dan Kabupaten/Kota sebanyak 70%.
