Bagian Pertama: Gerakan Reformasi

Dari uraian kegagalan reformasi dan sebab-sebab kegagalannya di bagian pertama ini, patutlah kita kemudian membangun sebuah gagasan yang memungkinkan bangkitnya gerakan demokrasi. Berkaca dari sejarah lima tahun kegagalan reformasi ini, paling tidak kita dapat merumuskan kembali arah ke depan gerakan kita. Ada beberapa hal yang menjadi bahan rumusan.

            Pertama, membangun perspektif gerakan ke arah “take to the power” secara total, baik sistem maupun pelaku-pelakunya. Tentu saja ini harus dibarengi dengan fondasi ideologis yang berpihak kepada rakyat (populisme). Salah satu kegagalannya adalah gerakan yang hanya menumbangkan rezim, tetapi tidak memiliki orientasi untuk mengambil kekuasaan itu. Yang terjadi kita hanya menyediakan kursi kekuasaan untuk para elit sebelumnya yang tidak kita kenal baik secara politik maupun ideologis. Karena itu, harus ada kekuatan alternatif yang mampu membangun sistem kekuasaan yang melibatkan elemen-elemen rakyat dapat menjadi penentu kebijakan politik.

            Kedua, membangun alat-alat politik untuk melaksanakan dan mewujudkan arah atau orientasi gerakan tersebut. Tanpa alat politik mustahil kita mampu melakukan itu semua. Organ-organ demokratis dan front-front politik harus digalakkan untuk menjadi ujung tombak dalam menghancurkan kekuatan-kekuatan anti demokrasi.

            Ketiga, pentingnya pembangunan alat politik bersama secara nasional. Gerakan yang dibangun tidaklah mungkin hanya cukup gerakan di tingkat lokal saja. Diperlukan gerakan yang bersifat nasional. Konsolidasi alat-alat politik secara nasional menjadi sangat penting untuk menggalang kekuatan yang lebih luas.

            Keempat, membangun dan menggerakkan kekuatan-kekuatan rakyat tertindas (machvorming), baik berdasar basis sektoral meupun teritorial, dengan fondasi pemahaman politik yang populis.

            Dengan langkah-langkah itu, paling tidak gerakan mahasiswa tidak tertipu dua kali oleh para elit-elit politik yang sekarang berkuasa. Sudah saatnya, gerakan mahasiswa untuk bangkit kembali untuk melakukan perubahan yang lebih demokratis di negeri ini.

            Sejalan dengan semangat reformasi total yang sekarang terus bergulir dan dituntut oleh rakyat Indonesia, adalah sangat relevan untuk memperbincangkan kembali persoalan pertanahan. Karena selama hampir 32 tahun pemerintah Orde Baru sama sekali tidak berpihak kepada rakyat dalam kebijakan-kebijakan pertanahan, dan justru sebaliknya, lebih berpihak kepada kaum pemilik modal. Agaknya memang upaya negara dalam mengusahakan redistribusi dan reskrukturisasi tanah sekarang ini masih jauh dari semangat “tanah untuk rakyat”. Hal ini karena memang rezim yang sekarang berkuasa tidak jauh berbeda dengan rezim sebelumnya sehingga kebijakan agraria yang dilakukan oleh pemerintah sekarang pun tidak jauh beda. Terlebih masih kuatnya sistem atau aturan main kebijakan pemerintah orde Soeharto di era transisi. Karena itu, hal yang paling mungkin dan realistis dari kondisi tersebut untuk dilakukan adalah upaya reformasi tanah oleh rakyat sendiri, dengan terus membangun pemberdayaan di tingkat rakyat atau petani lokal, serta menguatkan organisasi-organisasi rakyat kecil untuk kritis dan kuat, sehingga mampu bargaining dengan negara.

            Banyak pengamat, politikus, negarawan, teknorat, agamawan, mahasiswa, memperbincangkan dan adu pendapat mengenai persoalan-persoalan reformasi yang sekarang terus bergulir. Agaknya berbagai pihak da golongan itu telah menjadikan reformasi total sebagai kata kunci dalam mewujudkan Indonesia baru pasca Soeharto. Namun model atau cara mereformasi total yang dimaksud agaknya kurang menjadi kajian yang mendalam. Ada indikasi bahwa tafsir tentang reformasi agaknya masih didominasi oleh kalangan elit penguasa dan elit golongan lain, yang masih memiliki hubungan dengan rezim lama.

Model reformasi total yang pernah dilakukan oleh Bung Karno ini, agaknya dapat kita jadikan referensi untuk merumuskan langkah strategis dalam melaksanakan reformasi total di Indonesia, yakni mengembalikan Pancasila-UUD 1945 sebagai pedoman dan landasan sistem kenegaraan kita.

Bagian Kedua: Politik dan Militerisme

            Di era tuntunan reformasi total yang kian membahana, persoalan dwifungsi ABRI adalah satu agenda yang sangat krusial. Tentu saja karena korban telah berjatuhan baik dari pihak ABRI, mahasiswa maupun dari masyarakat. karena itu, perlu jalan damai ke arah pemecahan masalah yang menguntungkan semua pihak.

            Pertama, bila memang persoalan personel ABRI terletak pada masa depan dan kesejahteraan keluarganya, maka mengapa tidak bila ia diperlakukan sebagai warga negara terhormat dengan gaji dan tunjangan hidup yang besar.

            Kedua, konsekuensi logis atas kesepakatan poin pertama adalah perombakan total pada struktur-birokrasi dan pola pendidikan ABRI sehingga betul-betul dapat mengarah ke profesionalisme dan peningkatan mutu teknologi perang, baik untuk riset dunia iptek maupun pertahanan negara.

            Ketiga, penghapusan dwifungsi ABRI tidaklah berarti penyingkiran bagi aparat militer dari kehidupan sosial-politik, melainkan sebagai bentuk pembagian kerja yang tidak semata bersifat ekonomis. Bagaimana pun, ABRI tetap diperlukan dalam rangka membangun strategi politik luar negeri atau politik Hankam dan aspirasinya diwakili oleh departemen Hankam.

            Keempat, perlu ruang dialog yang bebas dan terbuka di luar arena legislatif dan eksekutif yang melibatkan banyak pihak untuk mencapai kesepakatan format antara sipil dengan ABRI. Misal, bila personel ABRI harus ramping, maka rakyat harus siap melakukan wajib militer untuk menghadapi ancaman keamanan yang suatu waktu bisa datang dari pihak luar.

            Kelima, pada saat yang sama, kekuatan sipil pun harus mampu membangun demokratiasasi politik dan ekonomi secara meyakinkan dalam rangka peradaban bangsa sehingga bisa meminimalisir perang internal.

            Dari berbagai studi dan pengalaman di negara-negara berkembang, ternyata keterlibatan militer dalam politik tidak dapat membangun tatanan yang betul-betul demokratis dan berkeadilan sosial. Dalam banyak hal justru tentara lebih cenderung memihak pada penguasa dan bukan kepada rakyat. Bahkan dalam konteks kapitalisme global, militer di negara berkembang dan terutama di Indonesia lebih berfungsi sebagai pengawal modal. Dengan demikian, tidak heran bila buruh-buruh yang berdemonstrasi menuntut kenaikan upah dan hak-haknya selalu berhadapan dengan militer.

            Dalam logika capital tentu ini sangat menguntungkan pemilik modal dan kaum militer, sebab pemilik modal akan lebih murah membayar militer daripada memenuhi tuntutan kenaikan gaji dan berbagai fasilitas dari buruh. Contoh yang paling nyata yang terjadi di depan mata adalah penembakan sadis militer kepada buruh, petani, nelayan dan mahasiswa yang sedang berdemonstrasi di kantor PTPN II Tanjung Morawa pada tanggal 25 Mei 1999. Akibatnya rakyat banyak yang menjadi korban akibat luka karena tembakan, dan dipukul secara tidak manusiawi. Ironisnya, ini justru terjadi di saat katanya TNI sedang mereformasi diri.

            Di Negara-negara berkembang yang dulunya menerapkan militer sekarang ini telah banyak mengalami perubahan ke arah yang demokratis. Studi Huntington tentang gelombang otoriter militer tidak relevan lagi. Terlebih di era globalisasi dan pasca perang dingin di mana telah memunculkan fenomena konflik etnik dan regional yang mengharuskan militer di negara-negara berkembang kembali kepada kemampuan profesionalisme yang menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga: Politik Anti-Kekerasan

            Membangun proyek dan tindakan antikekerasan merupakan salah satu kerangka paradigmatik yang cukup relevan sebagai antitesis terhadap teori-teori sosial dan politik yang cenderung menghasilkan fenomena kekerasan. Di Indonesia, wacana ini masih relatif asing. Secara akademis, juga relatif jarang menjadi bahan kajian umum, diskusi, penelitian, dan apalagi menjadi mata kuliah di kampus-kampus.

            Secaara historis, sifat  antikekerasan itu sudah ada secara inheren sejak manusia itu ada. Jean Jacques Rousseau misalnya, menangkap hakikat alamiah manusia itu sebagai ciptaan yang baik, spontan, dan memiliki cinta. Hanya rantai peradabanlah yang telah mengubah manusia menjadi binatang yang memiliki sifat menyerang.

            Proyek dan wacana antikekerasan sebenarnya telah berkembang bersamaan dengan peradaban agama-agama di dunia. Kita suci agama-agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Budha sangat menganjurkan sikap antikekerasan terhadap sesamanya. Tradisi tersebut dikembangkan pula oleh tokoh-tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi di India yang banyak terinspirasi oleh agama Hindu.

            Jamaluddin Al-Afgani mengembangkan strategi antikekerasan melalui organisasi Masyarakat Nasional Mesir, yang terinspirasi oleh agama Islam. Begitu juga dengan gerakan Khudai Khidmatgar di India yang didirikan oleh Ghaffar tahun 1929, dan penggunaan strategi antikekerasan dalam revolusi Islam di Iran yang dipimpin oleh Komeini tahun 1979. Dalam tradisi Kristen, strategi antikekerasan sudah dilakukan sejak Nabi Isa memulai dakwahnya, dan berkembang hingga abad ke 17/18 hingga muncul gerakan antikekerasan dalam Kristen yang terkenal dengan nama Mennonites atau Quaker di Inggris.

            Di samping tradisi agama-agama, proyek antikekerasan pun ada dalam tradisi metafisika dan etika. Dalam tradisi metafisika terdapat ajaran peribadatan yang dikembangkan oleh Jainisme. Dalam ajaran Jainisme, peribadatan antikekerasan dipandang sebagai kehidupan yang paling ideal. Sementara itu, dalam tradisi etika, wacana antikekerasan dapat dipelajari pada pemikiran-pemikiran Henry David Thoreau dan John Ruskin (Mamoon al Rashed, 1998).

Bagian Keempat: Pembangunan Demokrasi

            Bila kita hendak serius memaknai kembali paham kebangsaan yang hampir nyaris kehilangan ruh di era Orde Baru, maka hal yang amat penting adalah bagaimana tetap mendinamiskan paham kebangsaan itu dalam realitas sejarah sekarang ini. Bila paham kebangsaan itu hanya menjadi sebuah “kitab” dogma, maka krisis kebangsaan tidak akan dapat terhindarkan. Karena itu, siapa pun yang masih normal dengan kemanusiaannya akan sepakat bahwa negara dibangun untuk mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya menindas rakyat. Karena itu, memulihkan negeri ini dari kejatuhan akibat krisis kebangsaan dalam rentang Orde Baru merupakan satu agenda besar yang tentunya melibatkan banyak elemen bangsa.

            Untuk menciptakan sistem kenegaraan yang demokratis di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, di samping membutuhkan kerangka praksis sosial untuk terus menumbuhkan kekuatan-kekuatan masyarakat dalam menata kembali sistem-sistem sosial dan kebudayaan yang telah diporak-prandakan oleh rezim Orde Baru dengan berbagai macam metode kerja apakah itu yang bersifat formal maupun informal, juga diperlukan pembangunan kerangka institusionalisasi yang mungkin berbagai perbedaan atau kamajemukan terwakili secara seimbang.

            Membangun dua kerangka agenda besar itu tidaklah gampang dalam proses pencapaian masyarakat yang demokratis di Indonesia. Namun paling tidak, sejak awal kita sudah mulai menggagasnya. Yang past setiap personal dan kelembagaan yang menginginkan penegakan masyarakat sipil yang bercermin pada nilai-nilai demokrasi tetap konsisten dan terus melakukan kerja-kerja pemberdayaannya dalam rangka membangun bangunnan dasar sistem sosia dan kemasyarakatan dan juga membangun institusionalisasi kenegaraan yang memungkinkan nilai-nilai demokrasi termanifestasikan.

Bagian Kelima: Kepemimpinan Politik

            Dalam studi-studi gerakan sosial, fenomena kondisi gerakan reformasi nasional semacam ini merupakan suatu yang bersifat “instan” dan “reaksioner”. Karena itu, untuk melanjutkan arus gerakan reformasi total dalam mewujudkan masyarakat Indonesia baru, diperlukan suatu gerakan sosial yang sistematis dan terkoordinasi antar-lini dan melibatkan seluruh komponen bangsa yang pro-reformasi (pro-demokrasi) atau anti-status quo.

            Munculnya pendekear-pendekar demokrasi yang dipimpin oleh permpuan telah menujukkan bahwa, kaum perempuan sangat mempengaruhi proses sejarah peradaban suatu bangsa ke arah yang lebih beradab dan berbudaya. Dari proses gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para pemimpin perempuan tersebut amatlah jelas bahwa gerakan-gerakan itu sama sekali menjauhkan diri dari bentuk-bentuk kekerasan. Platform yang mereka akomodir dalam membangun gerakan demokrasi di masing-masing negara merea adalah dengan mengedepankan platform anti kepada kekerasan.

            Dari kasus-kasus di bagian ini, tentunya dapat diambil satu hipotesis yang mungkin masih bersifat spekulatif bahwa kepemimpinan perempuan sangat mempengaruhi upaya-upaya meminimalisir berbagai macam bentuk kekerasan dalam konteks negara. Tentunya kesimpulan ini lebih bersifat kualitatif.

            Upaya yang telah dirintis oleh para pemimpin perempuan paling tidak dapat menjadi satu referensi penting dalam membangun gerakan perempuan yang lebih kokoh untuk tidak hanya menyertakan perempuan secara personal dengan laki-laki, tetapi yang lebih penting adalah membangun konstruksi sosial yang memberikan ruang unuk kesejajaran antara laki-laki dengan perempuan.

            Sejak era reformasi digulirkan, dan secara bersamaan diberlakukan kebijakan otonomi daerah, secara langsung telah mengubah tatanan politik di daerah. Kepala daerah dalam hal ini memiliki wewenan yang sangat besar untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya di daerah. Terlebih sejak diberlakukannya pemilhan langsung kepala daerah, sehingga legitimasi politik seorang kepala daaerah menjadi begitu kuat.

            Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh kepala daerah untuk penguatan demokrasi lokal?

• Menciptakan sistem birokrasi yang efektif dan efisien.
• Responsif dengan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat dan memperbaiki serta menguatkan pelayanan masyarakat.
• Membuat kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat, dan memberdayakan potensi sumber daya lokal.
• Membangun komunikasi politik yang baik dan egaliter terhadap kekuatan-kekuatan politik yang ada terutama kepada legislatif, sehingga terjadi kesepahaman dalam menjalankan program-program pemerintahan.
• Penegakan hukum secara adil.
• Seorang kepala daerah tidak hanya cukup memiliki kharisma sebagai seorang pemimpin tetapi yang lebih penting adalah memeliki keteladanan dan aksi nyata.
• Melakukan opini publik terhadap kebijakan yang telah berhasil dilaksanakan agar dapat menjadi contoh dan dapat disebarluaskan ke daerah lain.

Apabila ketujuh langkah politik tersebut di atas dapat dilakukan, maka penguatan demokrasi lokal dapat terwujud. Karena itu, komitmen, perilaku, dan kebijakan seroang kepala daerah akan sangat memntukan masa depan demokrasi di daerahnya.

Bagian Keenam: Komunikasi Politik

            Bagian ini menjelaskan komunikasi politik dengan studi kasus fenomena komunikasi politik dalam masyarakat perkebunan, yang dimana arus komunikasi politik harus diubah, tidak lagi berjalan secara vertikal dari atas ke bawah, tetapi harus berkembang dari bawah ke atas, dan juga secara horizontal sesama kaum buruh. Sosialisasi politik dan pendidikan politik perlu dilakukan untuk mengangkat hak-hak politik para buruh perkebunan, sehingga akan berdampak pada dinamisnya komunikasi politik antar sesama masyarakat.

            Lebih dari itu, bagian ini juga menjelaskan komunikasi politik dengan studi kasus strategi komunikasi politik dari H. Syamsul Arifin dalam Pilgubsu tahun 2008, yang dimana tidak ada satu jurus “mustika” dalam politik. Namun jika strategi komunikasi politik yang dilakukan tidak memperhitungkan bagaimana feedback dari masyarakat, tentu kita hanya melakukan program politik tetapi tidak mampu mengukur sejauh mana atau seberapa besar dukungan masyarakat terhadap kandidat yang diusung. Inilah salah satu kelemahan yang dilakukan oleh H. Syamsul dan tim suksesnya. Mereka belum membuat mekanisme bagaimana menggali atau membangun feedback dari masyarakat. padahal, hal ini sangat penting dalam mendialogiskan berbagai kepentingan masyarakat dengan kandidat yang akan didukungnya. Kepercayaan publik tidak akan serta merta terbangun hanya dengan komunikasi satu arah. Proses dialogis akan semakin memperkuat kecenderungan dukungan masyarakat kepada kandidat.

            Untuk melihat dukungan politik, tidak dapat dilakukan dengan berasumsi. Ini sangat berbahaya dalam pertarungan politik. Kita harus mengetahuinya secara nyata atau riil di masyarakat. salah satu cara untuk mengetahui dukungan politik di masyarakat adalah dengan melalui voter intelegence. Teknologi politik yang sekarang sudah berkembang akan sangat membantu melihat perilaku politik masyarakat secara riil dan ilmiah. Berbagai bentuk kegiatan seperti: pooling, FGD, media analisis, dan penelitian ilmiah merupakan cara yang dapat digunakan untuk melakukan voter intelegence.

Bagian Ketujuh: LSM dan Pemberdayaan Masyarakat

            LSM udah muncul di Indonesia seirin dengan dimulainya kritik terhadap developmentalisme di era tahun 1970-an. LSM kemudian berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi politik otoritarian yang dipraktikkan oleh rezim Soeharto. Muncul dan berkembangnya organisasi massa-rakyat ini disebabkan ketidakmampuan pemerintah dan sistem yang ada dalam mengatasi berbagai persoalan kemiskinan dan penindasan. Gerakan-gerakan advokasi dan negosiasi dalam praktiknya telah mengalami banyak kegagalan. Oleh karena itu, satu-satunya jalan utnuk melakukan perubahan adalah dengan jalan aksi-massa. Akasi massa bisa dilakukan bila terbangunnya organisasi-organisasi massa yang kritis dan ideologis. Agenda utama dari kalangan aktivis LSM ini adalah membangun organisasi massa, seperti serikat tani, nelayan, buruh, dan membangun gerakan-gerakan alternatif untuk memutus mata rantai penindasan dan ketidakadilan sosial. Gerakan ini tidak hanya di lakukan di level nasional, tetapi juga hingga ke level internasional.

            Dalam bagian ini menjelaskan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan sebuah konsep pembangunan. Seiring dengan reformasi di tahun 1999 dengan kepemimpinan baru yang demokratis. Mereka menciptakan P2KP yang dimana merupakan konsep baru dalam menjawab konsep pembangunan selama masa Orde Baru berjalan secara sentralistik. P2KP merupakan singkatan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan.

            Gerakan pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sebagaimana yang telah dikembangkan oleh P2KP ini, sejatinya lahan bagi tegaknya pondasi demokrasi di tingkat masyarakat. jika proses pemberdayaan dengan langkah-langkah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip kemasyarakatan ini terus dilakukan secara konsisten tanpa pengingkaran, maka optimisme demokrasi lokal sejatinya perlahan akan terwujud.

Bagian Kedelapan: Neoliberalisme dan Globalisasi

            Di bagian ini, menjelaskan tentang derasnya arus globalisasi. Sejak krisis ekonomi tahun 1997 hingga kini, angka pengangguran di Indonesia telah mendekatai 40%. In tentu saja angka yang sangat menakjubkan. Implikasi dari pengagguran adalah kemiskinan. Dari sinilah kemudian angka-angka kemiskinan kian bertambah saja, dan kemiskinan secara massal tak terelakkan lagi.

            Bila sistem ekonomi semacam ini terus berlanjut dan dibiarkan, tentu saja masa depan umat mayoritas di dunia tidak lagi berujung pada kesejahteraan, melainkan hidup dalam bayang-bayang kesengsaraan. Tentu saja sistem neo-liberal ini akan membangun sebuah sejarah di mana pondasi-pondasinya adalah “tulang-tulang” masyarakat mayoritas dan altarnya adalah “kemewahan” para elit yang punya kuasa dan harta.

            Lantas upaya apa yang dapat dilakukan agar implikasi globalisasi dapat diminimalisir agar proses kemiskinan tidak bertambah dalam skala masif. Paling tidak perlu dipikirkan tentang suatu gerakan baru dalam memunculkan kesadaran baru untuk menerima keberadaan kapitalisme global secara sadar, kritis dan cerdas dalam bentuk formulasi suatu ideologi yang mampu menjawab tantangan global tersebut. Selanjutnya adalah membangun kesadaran kolektif massa rakyat dengan berorganisasi dan mengedepankan rasa solidaritas.