- Latar Belakang Masalah
Aparatur Sipil Negara memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan publik di lembaga pemerintahan yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pengabdian terhadap negara, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki standar etika yang harus ditaati sebagai seorang abdi negara yang sudah diatur dalam Undang-undang ASN. Etika Aparatur Sipil Negara merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Pemerintah sudah mengatur apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak dilakukan bagi seorang Aparatur Sipil Negara. Peraturan terkait etika seorang ASN dituangkan dalam Peraturan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatul Sipil Negara. Kode Etik dan Kode perilaku sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 huruf bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
Aparatur Sipil Negara yang sering terlibat dalam pelayan public tentunya harus dapa mencitrakan hal baik sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Beberapa keluhan yang sering disampaikan oleh masyrakat yang berurusan dengan Aparatur Sipil Negara saat mengurus urusan terkait administrasi di kelurahan maupun dikecamatan kerap kali menerima keluhan dari masyrakat yang mereasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan kelurahan dan kecamatan sehingga perlu diingatkan kembali terkait Etika public yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negara. Terkait hal itu penulis tertarik untuk melihat Etika Aparatur Sipil Negara khususnya di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Kode Etik
Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN: (a) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; (b) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; (c) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; (d) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (e) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; (f) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; (g) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; (h) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; (i) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; (j) Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; (k) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan (l) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
Penelitian terdahulu telah membahas terkait etika Aparatur Sipil Negara yaitu penelitian yang dilakukan oleh Refly Setiawan berjudul Peranan Etika Aparatur Sipil Negara Negara Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan penerapan etika Aparatur Sipil Negara masih terdapat oknum petugas layanan public dalam lembaga Disdukcapil di kota Bandar Lampung belum sepenuhnya menerapkan etika yang baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan layanan public sehingga masih dibutuhkannya penyelenggara layanan publik maupun pihak masyarakat sebagai pengguna layanan public agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini juga menemukan adanya aspek-aspek yang menyebabkan etika Aparatur Sipil Negara kurang diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan public di Disdukcapil Kota Bandar Lampung. Aspek tersebut meliputi aspek eksternal dan aspek internal. Aspek internal meliputi sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, Komputer dan Peralatan Kantor (termasuk printer, server, signatur/alat perekam, cardrider, dan alat dokumentasi). Sedangkan aspek eksternal meliputi: pemahaman dan pola pikir masyarakat, dan motivasi masyarakat dalam mengurus data yang dibutuhkan (Setiawan, 2016).
Penelitian terdahulu yang membahas etika Aparatur Sipil Negara juga dilakukan oleh Tulus Santoso dan Maya Puspita Dewi (2019) berjudul Etika Aparatur Sipil Negara dalam membangun Good Governance. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat sejumlah ASN yang divonis bersalah karena melakukan pelanggaran etika dalam aspek bertindak tidak jujur dan hanya mementingkan keuntungan diri dan kelompoknya saja dengan cara-cara illegal. Ketersediaan aturan hukum sebagai wujud upaya menciptakan good governance dan sekaligus memformalkan etika ASN ternyata masih belum mampu membuat ASN tunduk pada etika yang harus ditaati dalam menjalankan tugasnya sebagai aparartur pemerintah. Hal ini terkait dengan minimnya etika atasan atau pemimpin untuk menerapkan dan mengaplikasikan etika itu sendiri kepada bawahannya. Sehingga, tata kelola pemerintahan, yakni birokrasi sebagai perpanjangan tangan pemerintah hanya memberikan aturan bagi ASN untuk bertindak tapi tidak didukung dengan penegakan hukum itu sendiri yang sejatinya merupakan bagian penting dari good governance. Maka terkesan etika bagaimana berperilaku terkait dengan tugasnya sebagai pelayan publik justru terdegradasi dengan “etika” birokrat sebagai satu kesatuan korps yang harus saling “menjaga” dan “melindungi” dalam konotasi negative (Santoso,dkk, 2019).
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fadhillan Artiwi Putri dan Ismi Dwi Astuti Nurhaeni (2018) berjudul Aparatur Sipil Negara (Praktik Etika Aparatur Sipil Negara) Memerangi Maladministrasi Birokrasi Melalui Budaya Organisasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai organisasi penyelenggara pelayanan public, sehingga memberikan keuntungan bagi dirinya dalam melakukan tugas untuk melayani masyarakat bukan untuk mengambil keuntungan pribadi atau kelompok. Tindakan maladministrasi ini dapat terjadi karena mindset serta sistem budaya birokrasi yang kurang baik. Budaya yang kurang baik terjadi secara turun temurun dan semakin melanggengkan Tindakan maladministrasi dan membuat seolah – olah itu bukan Tindakan penyelewengan. Dengan adanya perkembangan jaman organisasi penyelenggara pelayanan public perlu melakukan perubahan untuk mengatur perilaku anggotanya sehingga dapat meminimalisir perilaku maladministrasi (Putri, 2018).
Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Lisa Paisa (2018) berjudul Etika Pemerintahan dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa etika pemerintah diperuntukkan bagi setiap orang yang dinyatakan dan menyatakan dirinya sebagai aparatur sipil negara. Hasil penelitian menemukan bahwa Aparatur Sipil Negara memiliki rasa pengabdian yang tinggi sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Pegawai Aparatur Sipil negara sebagai abdi negara wajib memberikan yang terbaik bagi masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai abdi negara. Kesetiaan aparat dalam menunjukkan sikap etis dalam pekerjaan, dari hasil penelitian sikap kesetiaan/loyalitas yang ditunjukkan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan tupoksi mereka (Paisa,dkk 2019).
Penelitian lain berjudul Analisis Profesionalisme Birokrasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Syafrida Yanti, dkk (2021). Hasil penelitian ini menemukan Profesionalisme aparatur pemerintah ini mencakup responsifitas dan inovasi yang dilakukan oleh pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme aparatur pemerintah dilihat dari aspek responsifitas dan inovasi aparatur di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara secara umum dapat dikatakan masih rendah yang dipengaruhi oleh pemahaman visi dan misi organisasi, wewenang dan tanggung jawab dalam struktur organisasi, kepemimpinan dan pemberian penghargaan yang kurang selaras dengan tujuan organisasi.
Hal-hal tersebut perlu mendapatkan perhatian serius untuk menentukan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu professional Birokrasi pada aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Uara masih terlihat kurang optimal dan kinerja pegawai masih rendah ditandai dengan adanya klasifikasi tingkat Pendidikan dengan latar belakang jenjang karir 50% diangkat dari tenaga kerja honorer dengan tingkat keahlian yang terbatas sesuai kemampuan serta kemahiran dalam mempergunakan Peralatan IPTEK sebagai Sarana dan Prasarana, kesiapan, sikap pegawai, tanggung jawab pribadi, soisal, intelektual, spiritual, dan moral dalam pelayanan dan disiplin kerja. Selain itu Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara belum menggambarkan sikap daya kritis, tepat dan cepat dalam menangani pekerjaan serta berorientasi pada aturan yang dipakai dalam menangani berbagi masalah dengan menempatkan orang – orang sesuai dengan keahlian, posisi penting dipegang oleh orang – orang tertentu yang menganut faham profesionalisme yang berbasis pada kinerja individu, kelompok dan organisasi.
Etika Aparatur Sipil Negara yang berada dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan berdasarkan standar yang berlaku sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatul Sipil Negara pasal 5 yang berisikan kode etik dan kode perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Etika Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera utara sudah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak terdapat Aparatur Sipil Negara yang terkena sanksi pelanggaran etika.
Daftar Pustaka
Yanti, Syafrida.,Marlon Sihombing dan Duma Sari Harahap. (2022). Analisis
Profesionalisme Birokrasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Perspektif. Vol 11 No.2
hal: 504-514
Paisa,Liva. Ronny Gosal dan Donald Monintja. (2019). Etika Pemerintahan dalam
Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara. Jurnal Eksekutif. Vol.3, No.3
hal:1-10
Santoso, Tulus, dkk. (2019). Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good
Governance. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Vol 2, No.2. hal: 179-187.
Setiawan, Refly. (2016). Peranan Etika Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan
Publik Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota
Bandar Lampung. Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik. Vol. 2, No. 2,
hal: 58-69
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatul Sipil Negara
