1. Pendahuluan

Uraian ringkas dalam pendahuluan buku ini menunjukkan bahwa perbuatan menyimpang mempunyai latar-belakang atau penyebab berbeda-beda. Perbedaan itu dapat menjadi perdebatan bukan karena salah dalam menentukan penyebabnya, melainkan pendekatan atau konsep untuk menentukan penyebab terjadinya perbuatan menyimpang juga dapat berbeda. Perbuatan menyimpang itu secara fisik dapat terlihat sama oleh orang yang berbeda, misalnya perbuatan mencuri, tetapi orang-orang yang berbeda itu dapat memberikan pendapat berbeda-beda tentang penyebab pencurian itu terjadi. Apabila penyebab terjadinya perilaku menyimpang itu dapat berbeda karena dijelaskan dengan cara yang berbeda, maka solusi atas perbuatan menyimpang tertentu juga dapat berbeda, sesuai dengan pendekatan atau konsep untuk menentukan penyebabnya.

Penyebab-penyebab terjadinya perilaku menyimpang tersebut kemudia dapat dianggap sebagai masalah kebijakan. Penetapan masalah kebijakan ini sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan, serupa dengan sumber penyakit yang ditentukan oleh dokter ketika seorang pasien menghadapnya. Ketika penetapan masalah kebijakan salah atau sumber penyakit salah, maka solusi atau obat yang ditetapkan berdasarkan masalah yang salah atau sumber penyakit yang salah itu bukan hanya tidak berguna, tetapi dapat menyebabkan komplikasi masalah atau penyakit yang baru. Kondisi ini dalam pembuatan kebijakan bahkan perlu disikapi secara sangat hati-hati, sehingga apabila masih ragu dalam menentukan masalah, sebaiknya kebijakan baru tidak dilahirkan.

Pembaca buku ini setidaknya dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, yang biasa menganggap bahwa fakta adalah apa yang dapat diukur, diraba, dirasa dan untuk itu semua pancaindera bergna untuk menentukan fakta. Kelompok kedua, menganggap bahwa fakta bukan hanya apa yang bisa diketahu misalnya dari ukuran-ukuran luas, panjang dan isi tersebut, tetapi di dalamnya  juga terkandung perasaan atau interpretasi setiap orang yang terlibat dengan ukuran-ukuran itu, sehingga mereka dapat memberi penilaian subjektif apakah baik atau buruk, besar atau kecil, berguna atau tidak berguna dan lain-lain.

Pada umumnya kebijakan adalah upaya menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai alternatif solusi. Persoalan pokok yang biasanya dijumpai adalah siapa yang menentukan masalah kebijakan. Dengan pendekatan apa, masalah itu ditetapkan, kemudian perlu diketahui pula kepentingan apa dibalik penetapan masalah dan pembuatan kebijakan itu, serta denga siapa saja atau menggunakan jaringan yang mana kebijakan itu didorong untuk diwujudkan. (IDS 2006). Kontestasi itu terjadi dengan melibatkan aktor-aktor dan jaringannya dengan berbagai kepentingan yang menggunakan berbagai bentuk instrumen advokasi, seperti petisi, loby, media massa, dan lain-lain.

Selain perlu memahami perilaku manusia, dalam analisis kebijakan juga perlu memahami karakteristik sumber daya alam. Karakteristik biofisik sumberdaya alam berpengaruh pula terhadap pilihan yang tersedia bagi para pelaku (Schlager dan Ostrom 1992) serta hubungan-hubungan antar kelompok masyarakat. yang paling populer adalah terjadinya ketergantungan dua kelompok masyarakat di hilir dan hulu daerah aliran sungai (DAS), yang mana terjadinya kerusakan hutan di hulu berpengaruh terhadap peningkatan kemungkinan terjadinya banjir di hilir. Sifat-sifat sumberdaya alam yang berpengaruh terhadap keputusan-keputusan perorangan maupun masyarakat tersebut perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan, karena sifat-sifat sumberdaya alam tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Segenap cara atau upaya yang dipertimbangkan dapat menjadi solusi atas masalah-masalah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya adalah insteumen kebijakan yang dimaksud. Karena masalah kebijakan juga sangat terhantung pada latar-belakang terjadinya perilaku menyimpang, maka cara-cara tersebut dapat menggunakan konsep atau pendekatan ekonomi, sosial, institusi, politik atau hukum yang disesuaikan dengan masalah kebijakan serta lingkungan dimana persoalan tersebut terjadi. Sejauh ini kebijakan yang paling populer digunakan yaitu pendekatan hukum atau pendekataan paksaan yang mana tindakan yang tidak diinginkan diberi sanksi dan sanksi itu ditetapkan dalam peraturan perundangan. Pendekatan yang lain juga popular adalah pendekatan ekonom atau melalui mekanisme pasar. Instrumen lain yang dapat digunakan untuk mengarahkan perilaku masyarakat yaitu dengan menyediakan kepastian hak atas sumberdaya alam. Misalnya, lahan dan hutan milik rakyat yang terletak pada kawasan lindung menghendaki lahan atau hutan rakyat itu tetap berfungsi sebagai perlindungan wilayah, dan untuk mewujudkannya pemilik lahan atau hutan perlu mendapat kompensasi.

Kebijakan itu peraturan. Lingkup kebijakan lebih luas daripada sekedar peraturan-perundangan (Shore dan Wright 1997). Oleh karena itu, seorang analis kebijakan dituntut untuk memahami motivasi perilaku manusia dan cara-cara mengendalikannya, berbagai bentuk kerangka pikir seperti hukum, ekonomi, sosial, institusi, politik sebagai dasar penetapan masalah, serta proses-proses penetapan masalah beserta segenap kerangka pikir, aktor dan kepentingan dibaliknya. Ruang lingkup tersebut membuka batasan kebijakan bukan hanya terpusat pada peraturan-perundangan yang mempengaruhi perilaku manusia, melainkan faktor-faktor lainnya seperti teknologi, ekonomi, sosial-budaya, informasi, juga memberi pengaruh besar terhadap pilihan-pilihan tindakan manusia. Misalnya, dalam pelaksanaan kebijakan hampir selalu diasumsikan bahwa semua pelaku mendapat informasi dan mempunyai iterpretasi yang sama tentang isi kebijakan, padahal dalam kenyataannya tidak demikian.

Sekelumit kenyataan mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dapat mengundang dua pertanyaan pokok. Pertama, apa yang akan diungkap oleh peneliti atau analis kebijakan untuk mengetahui persoalan dan menentukan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumberdayaa alam tersebut. Kedua, kerangka pemikiran atau diskursus/narasi apa yang digunakan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan sumberdaya aam di Indonesia, bagaimana kerangka pikir atau diskursus/narasi yang dibawa oleh aktor-aktor berfungsi untuk menentukan masalah kebijakan dan solusinya, serta bagaimana aktor-aktor itu menggunakan jaringannya untuk mewujudkan kepentingannya. Identifikasi lingkup analisis kebijakan dalam domain pemabangunan berkelanjutan telah dilakukan oleh Leroy dan Nelissen (2000) dalam Runhaar et al (2008) yang membedakan lima tema yaitu:

1. Analisis Isi Kebijakan.  Beberapa contoh pertanyaan misalnya: apa tujuan kebijakan? Apa defiisi masalah yang mendasari tujuan kebijakan? Apakah asumsi di balik kebijakan itu valid?
2. Proses Terjadinya Kebijakan. Beberapa contoh pertanyaan, misalnya: Apa pengaruh berbagai aktor terhadap proses terjadinya kebijakan? Bagaimana ilmu pengetahuan mengambil peran atau disingkirkan? Kepentingan apa dan siapa saja yang mengambil peran dalam penetapan kebijakan itu?
3. Organisasi Kebijakan. Bberapa contoh pertanyaan, misalnya: Domain kebijakan apa saja yang terlibat dalam isu pembangunan berkelanjutan? Bagaimana pemerintah dapat efektif mengarahkan kebijakan semua propinsi dan kabupaten?
4. Dampak Kebijakan. Beberapa contoh pertanyaan, misalnya: Apakah suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya? Apakah ada efek samping yang merugikan atau menguntungkan? Apakah stakeholder mengevaluasi dampak kebijakan dengan cara yang sama degan pemerintah atau tidak? Faktor apa yang dapat menjelaskan keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang diteliti?
5. Konteks Kebijakan. Beberapa contoh pertanyaan, misalnya: Bagaimana lahirnya dan isi kebijakan dipengaruhi oleh perkembangan politik, ekonomi, dan sosial budaya atau kebijakan internasional?

Selama bertahun-tahun, berbagai metode analisis kebijakan telah dikembangkan ( Mayer et al. 2004) lima metode berikut membentuk peralatan metodologis:

1. Rekonstruksi teori kebijakan
2. Analisis stakeholder
3. Penilaian dampak
4. Analisis biaya-manfaat
5. Analisis wacana/diskursus

Pada Tabel 1 ditunjukkan bagaimana lima metode tersebut berhubungan dengan tema yang disebutkan di atas.

Tabel 1 Hubungan antara tema kebijakan dan metoda analisis kebijakan

Sumber: Runhaar et al. (2008)

Metode penelitian kebijakan dapat digunakan bersama-sama, misalnya analisis stakeholder dan analis diskursus/narasi dapat memberikan wawasan tentang persepsi masalah pemangku kepentingan meskipun dari perspektif yang berbeda. Selain itu, lima metode tersebut dapat saling melengkapi. Teori rekonstruksi kebijakan dan analisis stakeholder, misalnya, menyediakan unsur-unsur yang dapat digunakan dalam penilaian untuk mengukur dan menjelaskan dampak suatu kebijakan. Pada gilirannya, penilaian dampak dapat menjadi amasukan untuk analisis biaya-manfaat.

Isi buku ini merupakan pengantar analisis kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lebih mengutamakan penggunaan pendekatan proses terjadinya kebijakan yang mempunyai kandungan pendekatan politik. Pendekatan proses terjadinya kebijakan secara umum terfokus pada dua ranah (IDS 2006). Pertama, menjelaskan bahwa setiap kebijakan pada dasarnya dibentuk oleh suatu proses yang meilbatkan pandangan-pandangan/narasi kebijakan atau cara pikir oleh segenap aktor, yang biasanya belum tentu mempunyai kepentingan yang sama. Aktor-aktor itu seringkali mempunyai jaringan dan jaringannya itu dipergunakan untuk mendorong gagasan atau ide dan narasi kebijakan agar dapat diterima oleh aktor lainnya. Kedua, kandungan diskursus/narasi kebijakan tersebut biasanya terdiri dari cara-cara untuk mencapai tujuan kebijakan yang dinyatakan secar nyata, jelas atau tersamar atau tujuan lain itu tidak diketahui pihak atau aktor lainnya.

2. Bagian Pertama ( Relativitas Fakta dan Perilaku)

Sesuatu yang mudah diungkap secara jelas adalah apa saja yang secara cepat dapat ditangkap oleh panca indera. Misalnya terhadap taman atau bentang alam, dengan cepat dan hampir seragam, beberapa orang dapat mengatakan bahwa taman atau bentang alam itu sungguh indah. Karena sebagian besar dari kita biasanya tidak ingin mendapat penjelasan lebih lanjut mengapa tedapat kesamaan penilaian seperti itu, maka kita pada umumnya beranggapan bahwa cara kerja hati dan pikiran untuk menilai itu sama, dan di antara kita yang menilai dengan taman dan bentang alam yang kita nilai tidak mempunyai kaitan apapun. Taman atau bentang alam itu terwujud melalui proses tersendiri dan menghasilkan bentuk fisik yang sangat indah, dan kita setuju atas keindahan itu.

Yang sudah umum terjadi adalah bahwa fakta itu dipahami sebagai objek yang digambarkan dan diinterpretasikan sama oleh orang yang berlainan. Pandangan itu, atau yang biasa disebut sebagai aliran positivistik dan menjadi asumsi dasar dalam penelitian kuantitatif, sejauh ini mendominasi pandangan mahasiswa, pengambil keputusan maupun masyarakat secara luas. Pada bab 2 ini diuraikan pula cara pandang lainnya, bahwa penilaian atau nilai-nilai orang atau masyarakat terhadap sesuatu atau fakta juga menjadi bagian yang harus diperhatikan. Dalam hal ini, antara fakta dan nilai (baik-buruk) tidak dapat dipisahkan, keduanya mendasari orang atau masyarakat dalam mengambil keputusan ataun bertindak. Dalam bab ini, uraian mengenai nilai-nilai kebenaran maupun diskursus digunakan tiga pustaka utama yaitu Agoes dan Ardana (2009), Arts dan Buizer (2009), Wittmer dan Biner (2003).

Pada Bab 3 diuraikan bagaimana karakteristik sumberdaya alam memberi pengaruh terhadap keterkaitan dan ketergantungan antar individu atau kelompok masyarakat. naskah bab ini menggunakan pustaka utama yaitu oleh Berge (2003). Karakteristik itu melekat pada sumberdaya dan hampir tidak dapat berubah atau setidak-tidaknya diasumsikan tidak berubah selama analisis kebijakan dilakukan. Misalnya, bagaimana perilaku masyarakat di hulu mempengaruhi masyarakat di hilir dalam suatu daerah aliran sungai (DAS), rasa aman di suatu lingkungan perumahan akan dirasakan semua warganya, apakah ia membayar iuran keamanan atau tidak, asap dari aktivitas pertanian dapat mempengaruhi penerbangan di wilayah yang jauh dari lokasi pertanian itu. Fenomena tersebut bertalian denga konsep-konsep aksi bersama (collective actions), penunggang gratis (free riders), pengertian lebih mendalam tentang hak atas sumberdaya, dan lain-lain yang dibahas secara ringkas dalam bab ini.

Kebijakan pada dasarnya menentukan perilaku masyarakat maupun pengambil keputusan melalui instrumen yang digunakannya. Pegertian dan jenis-jenis instrumen kebijakan ini dibahas dalam Bab 4. Dalam bab ini dikemukakan landasan dasar biaya dan instrumen tarif, maupun jenis-jenis instrumen yang berupa insentif atau disinsentif melalui mekanisme pasar maupun paksaan dan sangsi melalui regulasi Pemerintah. Materi landasan dasar dan instrumen tarif dari materi kuliah kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan oleh Dr Sudarsono Soedomo da materi insentif dan paksanaan dari makalah Prof Bramasto Nugroho yang tidak dipublikasikan.

Pada Bab 4 diuraikan mengenai masalah kebijakan yang menjadi persoalan pertama ketika perdebatan mengenai kebijakan publik itu dilakukan. Siapa yang mempunyai masalah, siapa yang mendefinisikan masalah, atas dasar pengetahuan apa masalah itu ditetapkan, mengapa banyak masalah  kebijakan publik yang salah dan bagaimana mengatasinya, bagaimana seharusnya peneliti kebijakan publik mendefenisikan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi latar belakang bab ini disusun.

Yang tidak banyak diungkap adalah bahwa masalah itu seringkali tersembunyi atau disembunyikan dibalik visi, program dan agenda-agenda besar nasional dan internasional. Apakah masalah perubahan iklim itu, dan apabila yang mengunkapkannya masyarakat kumpulan keluarga petani miskin di pinggir hutan, masalah versi mereka ini dalam menganggulangi kerusakan hutan apakah diperhatikan, dibicarakan dan dipecahkan oleh aktor-aktor nasional dan internasional itu. Dalam konteks ini, definis masalah adalah bagian dari kekuasaan dan sumber daya besar yang memperoduksi ilmu pengetahuan dan membangun kenyataan-kenyataan terpilih berdasarkan tujuan kekuasaan itu. Kemudian ada huku yang terbalikkan: hutan, lahan gambut, karbon, cara mengukurnya, menjadi subjek dan petai miskin menjadi objek.

3. Bagian Kedua ( Etika, Masalah, dan Proses Kebijakan)

Masalah dapat diartikan sebagai kenyataan tidak ideal dalam kehidupan yang dialami seseorang, organisasi atau lembaga maupun oleh suatu bangsa. Sayangnya masalah itu tidak selalu mudah ditetapkan dan dapat diketahui secara utuh. Layaknya mengupas kulit bawang yang berlapis-lapis. Pada saat dikupas dan ditemukan masalah tertentu, akan muncul masalah lainnya. Analis kebijakan pada akhirnya tidak dapat hanya merekomendasikan memecahkan masalah pertama yang ia temukan tanpa memperhatikan berbagai masalah lainnya yang terkait.

Definisi masalah yang tepat berusaha untuk menghindari suatu perangkap melalui pengumpulan dan analisa berbagai informasi yang relevan dan membentuk tujuan yang terukur secara jelas, untuk mendukung kepentingan umum. Sayangnya definisi masalah-masalah yang lemah cenderung terus diciptakan dan bertahan, bahkan ketika sudah ditunjukkan adanya fakta dan argumen bahwa definisi masalah-masalah itu tidak memadai. Hal ini terjadi karena definisi masalah biasanya dikemas dalam konteks kepentingan tertentu. Definisi masalah tidak menggambarkan kemauan untuk memecahkan masalah, sebaliknya masalah didefenisikan dalam kerangka tujuan politik untuk memobilisasi dukungan tertentu. Dengan demikian , penetapan definisi masalah kebijakan lebih dari sekedar identifikasi masalah dan deskripsinya. Pada tingkat fungsional, merupakan proses diagnostik untuk mengisolasi penyebab masalah dan menetapkan berbagai solusi yang realitsit (Primm dan Clark 1996).

Perumusan masalah merupakan tahan analisis kebijakan yang paling penting. Perumusan masalah merupakan sistem petujuk pokok atau mekanisme pendorong yang mempengaruhi keberhasilan semua tahapan analisis kebijakan. Para analis kebijakan lebih sering gagal karena mereka memecahkan masalah yang salah, daripada memperoleh solusi yang salah terhadap masalah yang tepat.

Pada bab 5 ini diuraikan pentingnya penetapan masalah dan bagaimana kesalahan menetapkan masalah dalam penetapan kebijakan dapat dihindari?.  Organisasi atau lembaga yang mampu berfikir kritis dalam menetapkan dan merumuskan masalah akan berhasil, demikian pula bagi setiap orang yang mampu berfikir kritis dalam menetapkan dan merumuskan masalah yang dihadapinya dalam menghadapi kehidupannya (Mitroff 1997).

Pemecahan terhadap masalah yang keliru, biasanya akan membuat kondisi menjadi lebih buruk. Pemecahan masalah atau problem yang salah tidak cukup hanya dinyatakan sebagai benar atau salah (Rittel dan Webber 1973). Hal-hal demikian itu lebih tepat dinyatakan sebagai baik atau buruk dan menjadi isu moral, karena proses penetapan masalah menggunakan istilah “apresiasi” (Vickers 1995). Dalam hal ini digunakan sebagai apresiasi atas situasi yang ada dalam dua tahap proses yang digunakan oleh para pembuat kebijakan. Pertama, apresiasi atau penilaian terhadap fakta yang terjadi. Kedua, apresiasi atau penilaian terhadap relevansi fakta tersebut terhadap fenomena atau perihal yang sedang dibicarakan. Kedua tahapan tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Oleh karena itu, nilai etika dalam perumusan masalah tidak dapat dipisahkan dari fakta yang ada. Seperti dalam merumuskan solusi, juga dalam merumuskan masalah, diperlukan keahlian dan nilai/etika dengan batas keduanya yang tidak mudah digambarkan (Ulrich 1988).  Karena itu, memecahkan masalah yang tidak terdefinisikan dengan baik, akan menjadikan kondisi jauh lebih buruk daripada dibiarkan saja. Sehingga bukan hanya sumberdaya penting digunakan sia-sia, tetapi juga dapat menghasilkan kondisi lebih buruk daripada yang sebelumnya terjadi, karena menghasilkan masalah yang lebih serius sebagai hasilnya (Mittroff 1997). Memecahkan masalah yang benar membuat “perbedaan secara etik” dalam hubungan sosial daripada sekedar membuat “perbedaan secara signifikan” (Churchman 1967).

Dalam Bab 6 diuraikan mengenai proses terjadinya kebijakan. Keterlibatan ilmu pengetahuan sebagai dasar digunakannya narasi kebijakan, aktor dan kepentingannya, serta jaringan dan sumberdaya dalam proses terbentuknya kebijakan diuraikan dalam Bab ini. kondisi itu memungkinkan pegnambil keputusan mempunyai perilaku yang tidak senantiasa sejalan dengan tugas pokoknya maupun kewenangan yang secara sah didapatkannya. Untu itu, berbagai pendekatan digunakan, seperti ilmu politik dan sosiologi, anthropologi, hubungan internasional, dan manajemen. Uraian dalam Bab ini pada dasarnya menggunakan ide dasar yang telah ditulis Rebbecca Sutton (1999) dalam publikasinya berjudul Policy Process: An Overview dan diperkaya dengan refeensi lainnya.

Pada Bab 7 diuraikan mengenai proses terjadinya kebijakan terutama akibat peran ilmu pengetahuan dan hasil-hasil penelitian. Proses sosial-politik terjadinya kebijakan sangat berpengaruh terhadap jenis pengetahuan, asal dan siapa pembawa pengetahuan itu. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian sebaik apapun tidak serta merta dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan apabila tidak sejalan dengan narasi kebijakan yang sedang unggul dalam proses peraturan sosial-politik itu.

4. Bagian Ketiga (Memahami Perubahan Kebijakan)

Kata kebijakan yang sangat akrab kita dengar sehari-hari telah menjadi perdebatan para ahli sebelumnya. Akhirnya, para ahli tersebut menyepakati tiga karakterisik ilmu kebijakan (Fisher et al. 2007), yaitu: Pertama, ilmu kebijakan secara sadar dibingkai sebgai problem-oriented, bukan studi fenomena demi studi itu sendiri, namun demi menjawab pertanyaan masyarakat, serta dijalankan dengan penguasaan konteksnya secara tepat. Kedua, ilmu kebijakan merupakan multi displin dalam pendekatan intelektual dan praksisnya. Masalah yang dihadapi hampir pasti tidak dapat hanya ditelaah dan disiplin ilmu tertentu, dan bahkan disiplin apa yang paling tepat untuk menelaah suatu masalah kebijakan memerlukan keterlibatan langsung dari analis/penelitinya.

Ketiga, ilmu kebijakan sebagai ilmu memiliki pendekatan normatif atau berorientasi pada nilai-nilai. Sebab seringkali menangani tema berulang yang menyangkut martabat manusia dan kemanusiaannya. Hal ini juga sebagai reaksi terhadap mazhab pemikiran behavioralisme, yang bermuara pada soal obyektivisme. Akibatnya dalam ilmu kebijakan terdapat pengakuan bahwa tidak ada masalah sosial atau pendekatan metodologis yang bebas nilai. Maka, tidak ada ilmuwam kebijakan tanpa diisi oleh nilai yang dianut oleh pribadi ilmuwan itu sendiri.

Uraian ringkas mengenai metodologi yang dapat digunakan dalam analisis kebijakan yang disajikan dalam Bab 8. Metodologi analisis kebijakan yang dikemukakan yaitu kerangka kerja dari teori-teori politik yang seringkali digunakan dalam analisis kebijakan. Paparan ini terutaa diringkas dari publikasi Arts (2012) dan Ascher (2000).

Analisis kebijakan yang diuraikan dalam buku ini secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, menjelaskan konsep untuk memahami adanya ragam dalam menginterpretasikan fakta untuk menentukan konteks yaitu faktor-faktor spesifik yang berpengaruh dalam penetapan kebijakan, serta bentuk pengendalian perilaku sebagai unsur sangat penting dalam penetapan kebijakan. Fakta, yang biasanya diukur dengan angka-angka seringkali tidak dapat dibaca sebagai angka yang menunjukkan ukuran-ukuran tertentu dan dianggap sama oleh siapa saja yang menginterpretasikan (pandangan positivistik), tetapi interpretasi fakta juga sangat tergantung pada situasi maupun cara berfikir orang-orang yang sedang menghadapi fakta itu.

Kedua, menjelaskan praktik penetapan masalah dan bagaimana kebijakan ditetapkan termasuk bagaimana ide-ide perubahan kebijakan dapat diadopsi atau ditolak dalam suatu proses pembuatan kebijakan. Berdasarkan pengetahuan pada bagian pertama, pembaca buku ini diharapkan menggunakan pengetahuannya itu untuk menyajikan peristiwa-peristiwa bagaimana masalah dan solusi atas masalh itu ditetapkan, termasuk sumber-sumber informasi yang digunakan berserta alasan-alasannya. Karena pendekatan dalam buku ini lebih diutamakan untuk menghindari sikap-sikap positivistik, maka sensivitas peneliti untuk memahami kepentindan dan kekuasaan dalam menentukan masalah dan solusinya itu sangat diharapkan.

      Buku ini diakhiri Bab 9 dengan uraian mengenai praktek pembuatan kebijakan di Indonesia dengan fokus pada kawasan hutan negara. Sumber utama bagian ini diringkas dan diupdate dari naskah orasi guru besar penulis pada tanggal 13 februari 2016 di Institut Pertanian Bogor, dengan judul: Diskursus dan Kebijakan Institusi Politik Kawasan Hutan: Menelusuri Perjalan Studi Kebijakan dan Gerakan Sosial Sumberdaya Alam di Indonesia.