Latar Belakang Masalah.

Upaya pemerintah menarik investasi memiliki beberapa tantangan. Realisasi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing pada awal tahun 2021 masih terkendala belum tuntasnya pemberantasan wabah Covid-19 yang menahan perputaran roda ekonomi. Kondisi ini dapat dilihat dari realisasi investasi pada kuartal I/2021 sebesar Rp219,7 triliun. Angka ini tumbuh 2,3% secara kuartalan (q-t-q) dan 4,3% secara tahunan (y-o-y). Adapun, realisasi penanaman modal asing (PMA) Rp111,7 triliun, tumbuh 0,6% (q-t-q) dan 14% (y-o-y). Investasi dalam negeri tercatat Rp108 triliun, tumbuh secara kuartalan 4,2% dan turun 4% dari tahun lalu. PMA mencapai 50,8% pada kuartal I/2021. Sementara itu, investasi di Pulau Jawa mencapai 47,9% atau Rp105,3 triliun.

Berdasarkan negara asal, PMA yang masuk ke Indonesia di kuartal I tahun 2021 paling banyak dari Singapura (US$2,6 miliar), disusul Tiongkok (US$1,0 miliar), Korea Selatan (US$900 juta), Hong Kong (US$800 juta), dan Swiss (US$500 juta). Lebih lanjut, penyebaran PMA dan PMDN di Indonesia dinilai memiliki perbedaan yang cukup signifikan. PMDN lebih banyak berinvestasi di Pulau Jawa dan PMA di luar Pulau Jawa. Secara terperinci, PMA yang berinvestasi di luar Pulau Jawa berada di daerah Sulawesi Tenggara sebesar Rp8,0 triliun, Sulawesi Tengah Rp8,4 triliun, Jawa Barat Rp21,1 triliun, DKI Jakarta Rp14,7 triliun, dan Riau Rp8,1 triliun. Dari gambaran tersebut, PMDN lebih memilih wilayah aman yang infrastrukturnya mendukung, tersedianya tenaga kerja terampil, dan produktif.

Terdapat dua faktor yang menyebabkan melambatnya laju investasi dan realisasinya. Pertama pada periode Januari-Maret tahun lalu Indonesia masih belum terdampak pandemi. Kedua, investor global pada saat ini masih wait and see sejalan dengan belum tuntasnya penanganan pandemi. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan investor menunda atau menggagalkan realisasi investasinya antara lain masalah perizinan hingga persoalan administrasi. Demikian pula isu pengadaan dan pembebasan lahan, serta mendapatkan perizinan berusaha khususnya sebelum pandemi.

Data publikasi Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun 2020 lebih rendah dibandingkan nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tercatat -2.94% sementara pertumbuhan ekonomi nasional tercatat -2.07%. Beberapa kendala pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, antara lain: (1) Covid-19 belum dapat dikendalikan penyebarannya; (2) Perekonomian berpusat di Pantai Timur; (3) Ketimpangan pendapatan paling tinggi di Pantai Barat; (3) Ketimpangan antar daerah cukup tinggi; dan (4) Birokrasi menjadi hambatan.

Sesuai dengan kajian Asia Competitiveness Institute tahun 2020, Sumatera Utara memerlukan perbaikan pada aspek birokrasi serta koordinasi pemerintah dan stakeholder (government and institutional setting) dan kualitas infrastruktur dapat menarik minat investasi. Adapun data Competitiveness Ranking Propinsi Sumatera Utara tahun 2020:

Data di atas menunjukkan, Sumatera Utara masih memerlukan beberapa penguatan kebijakan untuk mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas Percepatan Implementasi OSS (Online Single Submission) Untuk Kemudahan Investasi Dan Penanaman Modal Dalam Mewujudkan Sumatera Utara Aman, Maju Dan Bermartabat.

Dasar Hukum.

Adapun dasar hukum Percepatan Implementasi OSS (Online Single Submission) Untuk Kemudahan Investasi Dan Penanaman Modal Dalam Mewujudkan Sumatera Utara Aman, Maju Dan Bermartabat, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023.
5. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rumusan Masalah.

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini, antara lain:

1. Bagaimana meningkatkan standar pelayanan atau Perizinan yang cepat, mudah dan tepat waktu, serta kondusif?
2. Bagaimana bentuk koordinasi lintas sektor yang kaitannya dengan daya tarik berinvestasi?
3. Bagaimana menetapkan kebijakan dan regulasi yang pro investasi?
4. Bagaimana peningkatan dan pembenahan Infrastruktur?
5. Bagaimana standar pelayanan data dan informasi investasi ekonomi secara elektronik lengkap dan mudah diakses?

Indikator Program.

Adapun indikator keberhasilan program, antara lain:

1. Peningkatan Standar Pelayanan Administrasi atau Perizinan yang cepat, mudah dan tepat waktu, serta kondusif.
2. Koordinasi lintas sektor yang kaitannya dengan daya tarik berinvestasi.
3. Menetapkan kebijakan dan regulasi yang pro investasi.
4. Peningkatan dan Pembenahan Infrastruktur.
5. Pelayanan data dan informasi investasi ekonomi secara elektronik lengkap dan mudah diakses.

Rencana Program Kerja.

Adapun Rencana Program Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, antara lain: