- Teori Kekuasaan Foucoult
Pemikiran yang terkenal dari Foucault adalah kuasa atau pengetahuan. Foucault menyatakan dalam bukunya “power/knowledge”, bahwa power atau kekuasaan merupakan suatu mekanisme yang menciptakan rasionalitas hukum dan pengetahuan sebagai alat untuk menegakan kekuasaan yang lebih luas (Bahasoan & Kotarumalos, 2014). Kekuasaan dan pengetahuan mempunyai keterkaitan dan hubungan yang timbal balik. Kekuasaan dapat menjadi alat pembenaran bagi hukum dan pengetahuan. Begitupun sebaliknya, dengan menggunakan pengetahuan maka kekuasaan akan didapatkan.
Pengertian kekuasaan menurut Foucault berbeda dengan pengertian kekuasaan yang selama ini banyak dipahami oleh orang-orang banyak. Kekuasaan dimaknai sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar dapat berperilaku dan berfikir sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mempengaruhi. Kekuasaan cenderung bersifat memaksa dan terkadang mengandung kekerasan. Sedangkan Foucault memberikan cara pandang baru mengenai kekuasaan, dimana kekuasaan dipahami sebagai hubungan yang rasional, positif, produktif, dan diskurtif. Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami sebagai suatu hubungan kepemilikan seperti properti, pendapatan, atau hak istimewa yang dapat diperoleh sebagian kecil kelompok di masyarakat yang dapat terancam punah (Kamahi, 2017). Kekuasaan itu menyebar dalam hubungan- hubungan masyarakat, tidak terpusat pada satu orang atau lembaga (Adlin, 2016). Sehingga kekuasaan dapat dipandang secara positif.
Bagi Foucault, kekuasaan dipandang tidak ubahnya sesuatu yang melingkupi namun, menghasilkan sebuah pengetahuan, bahkan keduanya saling terkait satu sama lain (Adlin, 2016). Kekuasaan dan pengetahuan bagaikan dua sisi uang logam yang saling berdampingan satu dengan yang lainnya. Sehingga setiap kekuasaan akan berhubungan dengan pembentukan suatu pengetahuan, dan pembentukan suatu pengetahuan dapat secara langsung membentuk hubungan kekuasaan.
Foucault banyak berbicara mengenai relasi-relasi yang terjadi di antara manusia dan bagaimana sebuah kuasa itu dipraktikkan dalam konteks kebudayaan dan komunikasi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kekuasan itu dapat digunakan baik secara represif maupun dominatif dalam arti seseorang dapat menguasai orang lain, tetapi yang dimaksudkan oleh Foucault adalah kuasa dalam arti strategi dan relasi antarmanusia (Kebung, 2017). Kekuasaan dipraktikkan dalam masyarakat sebagai sebuah strategi untuk menanamkan pengaruh kepada orang lain.
Kuasa sebagai suatu relasi dipahami sebagai strategi orang dapat menemukan berbagai pokok pikiran. Pertama, kuasa secara esensial dapat muncul dari relasi-relasi yang terjadi antara berbagai kekuatan (forces) (Kebung, 2017). Sehingga dapat dikatakan bahwa kuasa itu mutlak dan bersifat a priori, yang artinya kuasa itu tidak bergantung kepada kesadaran manusia. Maka sangat jelas kuasa itu bukanlah milik perorangan atau kelompok yang dapat dibagi-bagikan.
Kedua, kuasa itu tidak terdapat di satu titik tetapi menyebar kemana-mana. Sehingga kuasa tidak bisa dilokalisasi. Kuasa akan ada di mana terdapat struktur dan relasi antar manusia ada. Ketiga, kuasa dilihat sebagai sebuah mekanisme atau strategi yang memberikan penekanan pada praktik dan fungsi dalam suatu bidang tertentu (Kebung, 2017). Setiap relasi kuasa yang terjadi, maka terdapat satu startegi perjuangan. Strategi ini terjadi dalam sebagai bentuk kuasa dalam mempengaruhi orang lain.
Keempat, kuasa berkaitan erat dengan pengetahuan (Kebung, 2017). Dengan terjadinya praktek kuasa akibat relasi yang terjadi di antara manusia, maka pengetahuan dapat didefinisikan dan menemukan bentuknya. Bagi Foucault pengetahuan tidak muncul disebabkan oleh sebuah subjek yang mengetahui akan sesuatu pengetahuan. Namun, pengetahuan muncul sebagai akibat dari terjadinya relasi kuasa di antara manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tidak akan ada tanpa adanya kuasa, dan begitupun sebaliknya kuasa tidak akan ada tanpa pengetahuan.
Kelima, kuasa biasanya muncul dari bawah dan secara esensial tidak represif (Kebung, 2017). Esensi dari sebuah kuasa tidaklah bersifat dominasi, di mana seseorang dapat memiliki kuasa terhadap orang lain. Kuasa bekerja melalui regulasi dan normalisasi terhadap suuatu yang terjadi di antara relasi manusia. Keenam, di mana ada kuasa, selalu ada resistensi (Kebung, 2017). Setiap resistensi yang terjadi di masyarakat dapat ditanggapi secara langsung melalui sebuah tindakan. Tindakan-tindakan yang terjadi akibat dari rensensi harus dilaksanakan dalam keadaan bebas dan saling menerima.
C Wright Mills (1916 – 1962) mendiskripsikan bagaimana power bekerja tanpa disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Mills mengambarkan bagaimana kekuatan manusia yang biasa dibatasi oleh lingkungan merekka (tempat tinggal, keluarga dan tempat bekerja, dll) yang memiliki kekuatan besar dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu tanpa dimengerti dan dipahami, Mereka melakukan ‘Perubahan besar’ yang berasda di luar kendali mereka, Kekuasaan digambarkan dengan drama elite yang duduk di pengambil keputusan, seperti orang-orang yang duduk di level komando dan organisasi masyarakat modern.
Pandangan Mills ini didukung oleh Talcot Parsons (1902 -1979) dengan menggambarkan bahwa kekuasaan dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu sampai pada derajat atau tingkat yang tidak dimiliki oleh orang atau kelompok kedua yang tidak memeliki kekuasaan.” Hakikat kekuasaan dalam pandagan Persons adalah kemungkinan untuk memaksakan kehendak kepada seseorang terhadap perilaku orang lain. Dalam konteks ini semua pihak akan pihak kedua juga akan diuntungkan selama kekuasan tersebut mendapatkan legitimasi. Konsep ini lebih dikenal dengan zero–sum power.
Perdebatan konsep kekuasaan terus berjalan seiring bergulirnya waktu dan pengalaman. Argumen Robert Dahl (1915 – 2014) tentang kekuasaan dengan menggambarkan bahwa “A memiliki kekuatan atas B,” menuai banyak kritik. Dahl menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang dibutuhkan untuk mengukuhkan relasi kekuasaan, antara lain: (1) Terdapat waktu jeda, meski kecil atau pendek antara Tindakan actor untuk menunjukkan kekuasaannya dan tanggapan dari responden. Kekuasaan akan berjalan jika A mampu membuat B menanggapi serta menjalankan petunjuk A; (2) Kekuasaan tidak bisa ada jarak antara A dan, jikapun ada jarak antara A dan A maka harus ada koneksi diantara keduanya; (3) Jika A melibatkan usaha untuk dapat mempengaruhi B melakukan apa yang diperintahkan .
Sumber:
- Adlin, A. 2016. Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia. Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, 13-26.
- Af, A. K. 2012. Konsep Kekuasaan Michel Foucault. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 2, No. 1, 131-149.
- Kebung, K. 2017. Membaca ‘Kuasa’ Michel Foucault dalam Kontek ‘Kekuasaan’ di Indonesia. MELINTAS, 33.1, 34-51.
- Pratama, Refaldi Andika. 2021. Kekuasaan, Pengetahuan, dan Hegemoni Bahasa dalam Perspektif Michele Foucault dan Francis Bacon. Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 4 No 1 Tahun 2021 ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990