Konseptualisasi merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam menyusun daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan tujuan penelitian. Terdapat beberapa langkah dalam menyusun konseptualisasi penelitian. salah satunya menggunakan teori sepeti contoh di bawah ini:
Adapun teori konsep mengenai kebijakan public, antara lain:
Carl Friedrich (dalam Leo,2008:7) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Kebijakan publik diusulkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau kelompok tersebut. Kebijakan publik menurut pendapat Carl Friedrich (dalam Wahab, 2004:3) menyatakan bahwa:
“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”
Sementara ahli kebijakan publik lainnya, David Easton (dalam Dye,1997:1) mendefinisikan kebijakan publik sebagai alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil dari alokasi nilai- nilai tersebut.
Kebijakan publik memiliki beberapa tingkatan kebijakan. Tingkatan pertama kebijakan publik, yaitu pilihan kebijakan (policy choices). Keputusan dibuat oleh politikus, pegawai negeri sipil ataupun orang lain dan mengarah kepada penggunaan kekuasaan publik untuk mempengaruhi kehidupan warganegara. Tingkatan kedua adalah output kebijakan (policy outputs). Pilihan kebijakan diteruskan menjadi tindakan. Pada tingkatan ini pemerintah melakukan hal antara lain: membelanjakan uang (spending money), merekrut ataupun menggunakan orang-orang, memberlakukan peraturan tertentu yang akan mempengaruhi perekonomian dan masyarakat.
Tingkatan ketiga kebijakan publik, yaitu dampak kebijakan (policy impacts). Efek dari pilihan kebijakan dan outcome kebijakan bagi warga Negara (Peters, 1982:4-5). Contohnya adalah pilihan kebijakan di bidang perpajakan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan menghasilkan suatu dampak kebijakan yang mengambil lebih dari orang-orang kaya dibanding dari orang-orang yang lemah/miskin. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga- lembaga pemerintahan dan pejabat-pejabat pemerintah, aktor-aktor dan faktor- faktor bukan pemerintah juga mempengaruhi perkembangan kebijakan. Ciri-ciri khusus dari kebijakan publik berasal dari kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh penguasa dalam suatu sistem politik tertentu.
Winarno(1989:3-4) menyatakan sehingga dapat dikatakan bahwa alternatif kebijakan publik dalam penanggulangan kemiskinan berkaitan erat dengan proses tahapan, aktor-aktor yang terlibat baik pada saat pembuatan kebijakan maupun pada saat implementasi kebijakan, dan dasar keterlibatan sebagai asas legalitas formal. Menurut Goggin (1990:34) untuk melakukan analisis kinerja kebijakan harus dibedakan antara proses dan hasil implementasi. Selanjutnya untuk menyatakan hasil implementasi kebijakan Goggin memisahkan dalam dua cara yaitu “output” dan “outcome”. Output kebijakan diketahui dengan mengacu pada sejauhmana tujuan program telah tercapai, sedangkan outcome diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat secara luas yang merupakan cakupan penanganan dari kebijakan yang diterapkan. Evaluasi pada tataran output baru dapat dinilai efisiensi dari kebijakan, yaitu dengan membandingkan antara “input” terhadap “output” dalam sistem implementasi. Sedangkan pada tataran outcome, dapat diukur efektifitas kebijakan, dengan menilai kesesuaian antara dampak kebijakan dengan tujuan kebijakan.
Dunn (1998:109-113) secara lebih luas mendefinisikan analisis kebijakan publik adalah satu diantara sejumlah banyak aktor lainnya di dalam sistem kebijakan. Suatu sistem kebijakan (policy system) atau seluruh pola institusional
di dalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Definisi masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (policy stakeholders) yang khusus, yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan (policy environment) merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik.
