Otonomi dinyatakan sebagai pola pemerintahan sendiri. Otonomi suatu daerah dinyatakan sebagai hak warga yang tinggal di suatu daerah, mengendalikan dan membangun urusannya sendiri untuk tujuan menghormati peraturan yang berlaku (Haniff Nurcholiss, 2007). Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah).
Hanif Nurcholis (2007) menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku. Otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan- kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Salah bentuk otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat adalah pendelegasian sebagian besar wewenang kepada pemerintah daerah contohnya izin pertambangan.
Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Selama ini, kewenangan pengelolaan pertambangan di Indonesia terkait pertambangan mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama pada era reformasi pada tahun 2000. Salah satu aspek yang kerap mengalami perubahan terkait kewenangan adalah penguasaan pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 4 Undang-
Undang No. 3 tahun 2020 ditunjukkan bahwa penguasaan meliputi kebijakan pengaturan, pengurusaan, pengelolaan, dan pengawasan, sebagaimana bunyinya:
“Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan pengaturan, pengurusaan, pengelolaan, dan pengawasan.”
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan bernegara dapat menentukan sikap dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan. Pengaturan mengenai hal tersebut tertuang dalam Bab 4 Pasal 9 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indnesia menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan ditujukan untuk memberikan manfaat bagi sebesar kemakmuran masyarakat. Tanggal 10 Juni 2020 Presiden telah menandatangani RUU mineral dan batubara menjadi Undang-Undang.
RUU Minerba merupakan inisiatif DPR yang penyusunannya telah mulai dilakukan sejak tahun 2015. UU No. 3 tahun 2020 merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 (tentang Minerba) yang mengatur mengenai pengelolaan pertambangan menjadi harapan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Pertimbangan atas perubahan UU No.4 Tahun 2009 dengan UU No.3 Tahun 2020, yaitu karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam urusan minerba, peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi actual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor Pertambangan dan sektor non-pertambangan.
Salah satu Poin perubahan yang menjadi sorotan pada Undang-Undang No.3 tahun 2020 (Minerba) yaitu pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 35 ayat 1 menunjukkan bahwa penguasaan mineral dan batubara kembali diselenggarakan oleh pemerintah pusat (sentralistik). Sebelumnya, pada Undang-Undang No.4 Tahun 2009 penguasaan mineral dan batubara terletak pada daerah provinsi, kabupaten/kota dimana terletaknya bahan galian pertambangan (desentralistik).
Namun kemudian dengan terbitnya undang-undang pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014 maka kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh daerah kabupaten/kota kini menjadi kewenangan daerah provinsi. Kemudian, pada peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2014 telah membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi terkait pengelolaan izin usaha pertambangan termasuk fungsi pengawasannya. Pengembalian penguasaan kepada pemerintah pusat atas pertambangan minerba tentu memiliki dampak, misalnya disharmonisasi dengan regulasi yang ada. Indonesia sendiri adalah negara yang telah mengadopsi prinsip-prinsip federalism seperti otonomi daerah.
Tujuan dari undang-undang minerba adalah memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Pertimbangan atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam urusan minerba, peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi actual dalam pelaksanaan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk permasalahan lintas sectoral antara sektor Pertambangan dan sektor non-pertambangan.
Salah satu poin perubahan yang menjadi sorotan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 (Minerba) yaitu pada pasal 4 ayat 2 penguasaan mineral dan batubara kembali diselenggarakan oleh pemerintah pusat (sentralistik). Namun terkait pengaturan perizinan batuan skala kecil dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) akan didelegasikan kepada pemerintah daerah. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membeberkan sejumlah pertimbangan atas penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan ke pusat. Antara lain sebagai pengendalian produksi dan penjualan terutama logam dan batubara sebagai komoditas strategis untuk ketahanan energi serta suplai hilirisasi logam. Menteri ESDM menjamin, tidak akan mempengaruhi pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan.
Pemerintah pusat resmi mendelegasikan sejumlah kewenangan terkait perizinan pertambangan ke daerah. Kebijakan tersebut didasarkan pada Perpres No. 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditandatangani pada 11 April lalu. Kebijikan tersebut berdampak pada daerah yakni pemerintah provinsi kembali memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pertambangan. Setelah sebelumnya kewenangan tersebut ditarik ke pemerintah pusat lewat Revisi UU Minerba atau UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Salah satu tujuan utama dari adanya Peraturan ini adalah mendekatkan pelayanan izin tambang kepada masyarakat.
Akan tetapi, Peraturan ini tetap saja masih memiliki potensi hambatan dan tantangan dalam implementasinya. Adapun tantangan dan hambatan berpotensi untuk dihadapi, antara lain:
- Belum adanya standard merata terkait pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang, penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi Pertambangan, pengangkutan, Lingkungan Pertambangan, reklamasi dan pasca tambang. Standarisasi sertifikat terkait izin pertambangan menjadi penting untuk menjamin keberlangsungan kondisi lingkungan sebelum izin pertambangan diterbitkan, saat izin pertambangan berlaku dan pasca izin pertambangan berakhir.
- Kualitas SDM aparatur pemerintah yang belum merata, kompetensi ASN di daerah-daerah belum menjamin pendelegasian wewenang ini akan setara dengan kompetensi ASN di pusat. Perlu perhatian khusus menjamin indepedensi ASN di daerah tidak mendapat tekanan dari pihak manapun dalam proses penerbitan izin tambang.
- Belum adanya kesesuaian data pemegang izin tambang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kewenangan mengharuskan pemerintah pusat berbagi data pemegang izin pertambangan kepada pemerintah daerah.
- Tingginya konflik kepentingan terkait izin tambang. Izin tambang merupakan salah satu komoditas bisnis yang sangat diminati. Besarnya jumlah transaksi pertambangan berdampak pada pelaku usaha yang dapat melakukan hal apapun untuk mendapatkan izin ini, termasuk memberikan upeti bagi kepala daerah dan pejabat yang berwenang.
- Secara spesifik Peraturan Presiden ini memerlukan Peraturan turunan teknis terkait izin tambang illegal yang selama ini beroperasi. Mekanisme penertiban tambang illegal, proses pengajuan izin tambang illegal dan hal-hal teknis yang belum diatur.
Sejalan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 23 tahun 2014. Pendelegasian wewenang seperti izin tambang menguntungkan bagi Pemerintah Daerah terutama terkait Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi, Penerbitan izin yang tidak disertai kajian yang matang dan analisis dampak lingkungan yang baik dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Konsekuensi besaran dampak lingkungan di masa yang akan datang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan di saat ini. Dampak lingkungan seperti terjadinya banjir, tanah longsor, krisis air dan dampak lingkungan lainnya. Pemerintah daerah perlu kebijaksanaan tertentu dalam menerbitkan izin pertambangan di daerahnya.
