- Latar Belakang Masalah
Kebijakan mudik lebaran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) menimbulkan polemik. Semula, pemerintah telah mengampanyekan rencana kebijakan “tidak mudik – tidak piknik lebaran 2020” sebagai antisipasi penyebaran Covid 19. Rencana larangan mudik ini sempat simpang siur sebelum akhirnya pemerintah memutuskan tidak melarang mudik lebaran 2020, meski di tengah merebaknya wabah virus corona. Meskipun demikian, tampaknya pro dan kontra terhadap kebijakan mudik lebaran di masa pandemi Covid 19 ini tak terhindarkan. Secara umum, pandangan yang pro terhadap kebijakan mudik lebaran didasarkan pada alasan ekonomi. Mereka ingin agar aktivitas perekonomian masyarakat tetap berjalan. Sementara, pandangan yang kontra terhadap diizinkannya mudik lebaran didasarkan pada alasan kesehatan. Mereka melihat potensi penularan virus corona selama mudik lebaran sangat dahsyat.
Pelarangan mudik didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Permenhub No. PM 25 Tahun 2020). Kebijakan tersebut diberlakukan mulai 24 April 2020. Pelarangan mudik dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mudik dan dampaknya bagi penyebaran Corona jadi topik pembahasan di seputaran media online dan media sosial. Isu mudik sudah terjadi pada akhir Maret, didorong pemberitaan tentang tingginya arus lalu perpindahan manusia keluar kota. Rerata percakapan per hari mencapai hingga di atas 20 ribu mention, tandakan tingginya antusiasme public atas ini. (http://sinta.ristekbrin.go.id/covid)
Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang yang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti: Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV), dan Pneumonia. CoVid 19 merupakan salah satu jenis virus corona, virus inilah yang saat ini sedang menjadi pandemic dan menyebar di seluruh dunia. Kasus CoVid 19 pertama kali menyebar di kota Wuhan, China. Sedangkan di Indonesia kasus pertama virus corona di Indonesia pertama kali teridentifikasi di kota Depok, Jawa Barat pada tanggal 02 Maret 2020. Dari laporan harian yang diberikan oleh Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pun belum menunjukan angka penurunan kasus positif corona. Hingga saat ini, tercatat korban positif sudah mencapai 12.000 orang dalam kurun waktu 66 hari.
Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan dalam upaya penanggulangan wabah ini. Termasuk diantaranya yaitu larangan untuk melakukan mudik pada saat lebaran idul fitri ditahun 2020. Keputusan ini diambil sebagai bentuk pencegahan penularan virus covid-19 hingga ke daerah-daerah. Karena sebagian besar warga indonesia memiliki tradisi untuk merayakan hari raya idul fitri bersama orang tua dan sanak saudara di kampung halaman yang rutin dilaksanakan hampir setiap tahunnya.
Makalah ini membahas analisis implementasi kebijakan publik penanganan Covid-19 di Indonesia dalam Larangan Mudik Lebaran 2020.
- Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah:
- Bagaimana implementasi kebijakan Larangan Mudik Lebaran 2020?
- Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini, antara lain:
- Untuk mengetahui implementasi kebijakan Larangan Mudik Lebaran 2020.
- Analisis Kebijakan Larangan Mudik Lebaran 2020 Menggunakan Teori Deskriptif Eksplanatif
Teori deskriptif eksplanatif, atau diskripsi struktur bertingkat dan berbagai hubungan dengan lingkungannya. Teori ini memberikan penjelasan secara abstrak realitas administrasi negara, baik dalam bentuk konsep, proposisi atau hukum. Contoh adalah konsep hirarkhi dari organisasi formal. Konsep tersebut menjelaskan ciri umum dari organisasi formal, yaitu adanya penjenjangan dalam struktur organisasi. Konsep yang sederhana seperti hirarkhi ini bisa berkembang menjadi rumit, misalnya teori yang menjelaskan secara deskriptif multihirarkhi dalam mekanisme kerja organisasi publik kurang jelas dijelaskan sebagai orang yang berada dipucuk hirarkhi suatu organisasi dan secara eksklusif bekerja dalam struktur internal tersebut, karena disamping organisasi yang dipimpinnya, ia juga harus berhubungan dengan organisasi atau kelompok-kelompok sosial lain/politik lain yang juga memiliki hirarkhi sendiri. Dalam hal ini manajer suatu organisasi lebih cocok dijelaskan sebagai broker yang senantiasa harus bernegosiasi menjembatani kepentingan-kepentingan organisasi dengan kepentingan-kepentingan lain di luar organisasi yang dipimpinnya.
Pada dasarnya teori deskriptif eksplanatif menjawab dua pertanyaan teori deskriptif, yaitu apa dan mengapa atau apa berhubungan dengan apa. Pertanyaan apa, menuntut jawaban deskriptif mengenai satu realitas tertentu yang dijelaskan secara abstrak ke dalam satu konsep tertentu misalnya, hirarkhi organisasi formal, hirarkhi kebutuhan, organisasi formal, konflik peranan, ketidakjelasan peranan, semangat kerja dan lain-lain. Pertanyaan mengapa atau apa berhubungan dengan apa menuntut jawaban eksplanatif atau diagnostik mengenai keterkaitan antara satu konsep abstrak tertentu dengan konsep abstrak lainnya. (Henry, 1988)
Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik. Menurut Cleaves (Waluyo, 2007:49), “implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps)”.
Menurut Hamdi (2014:97), “pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”. Kemudian menurut Wibawa (Tahir, 2014:58), tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Nugroho (2014:657) menyatakan, “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.
Selanjutnya menurut Grindle (Waluyo, 2007:49), “implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”. Kemudian menurut Mulyadi (2015:26), “implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.”
Analisis kebijakan setidaknya ditujukan untuk menyelesaikan masalah- masalah publik yang semakin kompleks. Analisis kebijakan bukan untuk menggantikan politik dan elit teknokratis, namun analisis kebijakan sebagai bagian dari sistem kebijakan. Dunn (1981) analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu social terapan yang menggunakan multipel-metode guna meneliti dan berargumen, untuk menghasilkan serta mentransformasi informasi yang relevan dengan kebijakan yang dapat dipergunakan dalam tataran politik guna menyelesaikan masalah kebijakan
(policy analysis is an applied social science discipline which uses multiple methods of inquiry and argument to produce and transform policy- relevant information that may be utilized in political settings to resolve policy problems).
Larangan mudik lebaran bagi masyarakat mulai di berlakukan pertanggal 24 April 2020. Bagi alat transportasi darat rencananya akan dilaksanakan hingga tanggal 31 Mei 2020. Aturan larangan mudik diberlakukan dengan mengacu terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Pemerintah menghimbau masyarakat supaya tidak mudik dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran virus. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukan himbauan pemerintah dan tetap mudik ke kampung halamannya. Sehingga masyarakat mempertanyakan keefektivan larangan mudik yang di keluarkan pemerintah.
Kebijakan pemerintah terkait larangan mudik menimbulkan kontroversi di masyarakat karena pernyataan yang berbeda antara presiden dengan Menteri perhubungan. Presiden mengatakan mudik dilarang, namun pulang kampung tidak dilarang karena mudik dan pulang kampung berbeda. Sedangkan Menteri perhubungan menyatakan bahwa mudik dan pulang kampung adalah sama dan jangan sampai dikotomi. Namun selain perbedaan pernyataan, keputusan pemerintah membolehkan orang yang bekerja pada pelayanan bidang pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, fungsi ekonomi, percepatan penanganan Covid-19, pasien yang membutuhkan penanganan medis, masyarakat dengan kepentingan mendesak untuk pulang kampung juga menimbulkan kontra di masyarakat.
Banyak masyarakat berpendapat hal tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial, dan akan memperparah penyebaran virus mengingat penularan virus yang begitu cepat dan tidak menimbulkan gejala pada beberapa orang. Masyarakat yang kontra juga menyatakan bahwa pengecekan suhu badan, penggunaan masker, dan menjaga jarak dalam alat transportasi, tidak dapat menjamin penularan virus tidak terjadi. Surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas juga tidak dapat menjadi acuan karena dapat dimanipulasi. Masyarakat meminta pemerintah melarang seluruh masyarakat mudik tanpa pengecualian dan memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang tetap mudik.
Kemudian pada tanggal 8 Mei 2020 pemerintah secara resmi menyatakan akan memberikan sanksi bagi masyarakat yang memaksakan diri untuk mudik. Sanksi tersebut berupa:
- Kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan
- Kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu bila dilihat dari UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dalam pasal 93 disebutkan ada hukuman kurungan paling lama setahun dan denda maksimal hingga Rp 100 juta.
Masyarakat juga meminta agar dilakukan penutupan akses jalan tol dan jalan nasional guna mendukung Gerakan dilarang mudik, karena saat itu pihak jasamarga hanya menutup akses tol layang yang dirasa kurang efektif karena masyarakat yang “bandel” masih bisa melewati jalan nasional. Namun permintaan penutupan jalan tol dan jalan nasional tidak dapat dilakukan, mengingat pengiriman bahan pokok akan tersendat yang dapat menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.
Tidak ada jaminan pemudik terbebas dari Covid 19. Penyataan “Mudik Boleh Asal Tak Bawa Virus Corona” tampaknya tidak realistis. Mengingat 10 juta atau 20 juta orang pemudik merupakan jumlah yang sangat banyak. Tentu tak ada jaminan mereka terbebas dari Covid 19. Apalagi dikabarkan beberapa kasus pasien positif Covid-19 tanpa gejala klinis atau asimtomatik. Mereka biasanya tak punya keluhan klinis seperti demam, batuk kering, apalagi sesak napas. Namun mampu menularkan virus corona kepada orang lain yang sehat.
Sekalipun saat mudik nanti diterapkan protokol kesehatan pada simpul-simpul transportasi tetap saja pemudik berpotensi menjadi pembawa virus (carrier) dari kota-kota besar ke kampung-kampung dan lingkungan sekitarnya.Namun demikian, protokol kesehatan wajib diberlakukan pada simpul-simpul transportasi seperti bandar udara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, stasiun, terminal penumpang, halte bus, dan rest area di jalan tol. Hal ini penting karena pada simpul transportasi tersebut menjadi salah satu tempat berkerumunnya pemudik untuk meneruskan aktivitas perjalanan mudik ke kampung halaman.
Jika kita hanya mendiskusikan satu atau dua orang pemudik yang terinfeksi dan atau menjadi pembawa virus (carrier) ke kampung halaman, barangkali tidak akan berdampak luas. Namun jika pemudik yang menjadi pembawa virus itu jumlahnya sangat besar, maka dampaknya tentu akan sangat luas dan serius.
Misal, satu persen (1%) saja dari asumsi jumlah total 20 juta orang pemudik, berarti akan ada dua ratus (200) ribu pemudik yang menjadi pembawa virus dan berpotensi menularkan virus Covid 19 ke seluruh wilayah Indonesia. Sebaran penularannya bisa menjadi semakin dahsyat, bila pemudik turut mengikuti tradisi “unjung-unjung” atau saling berkunjung ke sanak saudara dan tetangga di kampung halaman.
Pemerintah memang telah menetapkan bahwa pemudik yang berasal dari daerah paling rentan atau zona merah Covid 19 akan berstatus ODP (Orang Dalam Pantauan). Sehingga setibanya di kampung halaman maka diwajibkan untuk karantina mandiri selama 14 hari. Meski telah ditetapkan protokol terkait status ODP tersebut, namun hal seperti ini tetap amat sulit dipatuhi di lapangan. Sangat boleh jadi, pasca mudik nanti memang akan timbul ledakan jumlah penduduk yang positif terinfeksi Covid 19. Potensi risiko ini tentu terkait pula dengan karakteristik daerah. Seperti tingginya mobilitas dan tingkat kepadatan penduduk pada daerah asal dan tujuan mudik lebaran. Seperti daerah-daerah di Pulau Jawa.
Jika pasca mudik benar-benar terjadi ledakan penularan covid 19, maka fasilitas rumah sakit, dokter dan tenaga medis lainnya akan kewalahan dengan peningkatan pasien yang signifikan. Pada akhirnya, ongkos yang harus dibayar pemerintah juga akan semakin mahal, termasuk seluruh kerugian material dan non-material lainnya. Resiko pilihan moda transportasi mudik terhadap penyebaran Covid 19. Banyak pilihan moda transportasi mudik lebaran dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Berdasakan jenis angkutan, diketahui prosentase pemudik lebaran sebelumnya yang menggunakan moda transportasi adalah angkutan jalan (22%), angkutan penyeberangan (19%), angkutan laut (5%), angkutan udara (29%), dan angkutan kereta api (24%). (https://radarsurabaya.jawapos.com/)
Berdasarkan kategori jenis kendaraan yang biasa digunakan untuk mudik, diketahui bahwa pemudik yang menggunakan kendaraan umum (41.2%) dan kendaraan pribadi (58,8%). (https://radarsurabaya.jawapos.com/)
Pilihan moda transportasi umum tentu lebih berisiko terhadap penyebaran Covid 19 dibandingkan kendaraan pribadi. Pilihan ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemudik yang akan melakukan perjalanan ke kempung halaman. Hal ini berarti seandainya mudik lebaran tanpa moda angkutan umum, maka risiko penyebaran Covid 19 menjadi lebih kecil. Namun jika moda transportasi yang diizinkan untuk digunakan mudik hanya kendaraan pribadi, tentu juga tidak mungkin. Mengingat selama ini pemudik yang menggunakan kendaraan umum sebesar 41.2% dan kendaraan pribadi sebesar 58,8%. (https://radarsurabaya.jawapos.com/)
Selain itu, yang terpenting adalah bahwa semua pilihan moda transportasi yang digunakan oleh pemudik harus taat protokol kesehatan, baik angkutan pribadi maupun angkutan umum. Di antaranya:
- Penyemprotan disinfektan terhadap sarana dan prasarana transportasi publik secara berkala;
- Menyediakan hand sanitizer;
- Mengukur suhu petugas maupun penumpang;
- Menyediakan masker bagi penumpang yang sedang batuk atau flu; serta,
- Penerapan social distancing atau physical distancing dengan mengatur jarak antar penumpang saat berada di area transportasi publik.
Manajemen dan rekayasa lalu lintas membutuhkan dukungan kepastian regulasi mudik lebaran. Tahun 2020 pemerintah tidak melarang tapi menghimbau masyarakat tidak mudik lebaran agar bisa menahan laju penyebaran virus corona atau Covid-19. Kebijakan seperti ini mencerminkan ketidaktegasan dan ketidakpastian, serta menyulitkan bagi petugas dalam penanganan manajemen dan rekayasa lalu lintas di saat mudik lebaran. Selain itu, juga berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi dan multi interpretasi antar wilayah dan antar daerah yang dapat mengganggu kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran 2020.
Dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 tertanggal 31 Maret 2020, pemerintah dapat secara tegas melakukan pembatasan kegiatan tertentu untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid 19, yakni dengan melarang orang keluar rumah atau bermigrasi ke tempat lain, termasuk pulang kampung. Substansi PSBB ini sejatinya sejalan dengan rencana awal pemerintah untuk menerapkan kebijakan larangan mudik lebaran 2020.
Mudik pada saat Idul Fitri merupakan tradisi tahunan di Indonesia. Idul Fitri dirayakan dengan berkumpul bersama keluarga. Banyak orang yang terpaksa menghabiskan tabungan untuk dapat “mudik lebaran”, mempertaruhkan keselamatan naik angkutan umum lebaran (Kalimatun Sawa’, 2005: 5). Budaya masyarakat yang demikian membuat mereka melakukan berbagai cara agar dapat lolos dari pemantauan petugas. Mereka tidak menyadari bahaya penularan Covid-19 bagi warga di kampungnya. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu terus menerus mengingatkan masyarakat terhadap bahaya penularan Covid-19 dan menutup wilayah dari pemudik.
- Simpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan pemerintah untuk melarang mudik pada tahun 2020 dikarenakan sedang terjadi wabah virus corona sudah tepat. Hanya saja karena kurangnya sosialisasi, perbedaan pernyataan antara presiden dan Menteri perhubungan, dan pengecualian bagi beberapa pihak menyebabkan kebingungan di masyarakat. Tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang memaksa mudik juga menjadi pertimbangan karena kebijakan tidak akan berjalan efektif tanpa adanya sanksi. Sehingga pada tanggal 08 Mei 2020 pemerintah secara resmi menyatakan akan memberikan sanksi ringan berupa pemudik memutar kembali kendaraannya ke daerah asal, hingga sanksi berat yaitu penjara 1 tahun hingga denda 100 juta rupiah sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dalam pasal 93.
DAFTAR PUSTAKA
Arifin Tahir, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alvabeta
Hamdi, A. S. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
Henry, Nicholas, (1988). Public Administration and Public Affairs. Diterjemahkan oleh Luciana D. Lontoh. Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan. Penerbit Rajawali Jakarta.
Kardiyanto, Wawan. 2005. “Ramadhan dan Lebaran Oase Budaya Kebersamaan”, Kalimatun Sawa’, Vol. 03, No. 01.
Mulyadi, Deddy, 2015, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Riant Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.
Sumber Internet:
https://radarsurabaya.jawapos.com/read/polemik-mudik : diakses 2 April 2021
https://www.alodokter.com/virus-corona diakses 2 April 2021
https://news.detik.com/berita/d-4988339/kemenhub-keluarkan-aturan-soal-larangan- mudik-2020 diakses 2 April 2021
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/19/06240461/pengamat-aturan- pemerintah-terkait-mudik-lebaran-membingungkan-masyarakat?page=all diakses 2 April 2021
https://www.motorplus-online.com/read/252158411/masyarakat-bingung-larangan- mudik-lebaran-bagaimana-kata-pengamat diakses 2 April 2021
https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5ea00c06ccc5c/beragam-sanksi-ancam- pelanggar-aturan-mudik-lebaran diakses 2 April 2021
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200504150830-12-499876/denda-maksimal- pelanggar-larangan-mudik-rp100-juta diakses 2 April 2021
https://otomotif.kompas.com/read/2020/05/09/110200915/sanksi-bagi-yang-nekat-mudik- tilang-hingga-denda-rp-100-juta?page=all diakses 2 April 2021