PENDAHULUAN Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator krusial dalam mengevaluasi kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah. Data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), seperti dijelaskan oleh Rahman & Chamelia (2015), menjadi penunjuk utama…
1. PENDAHULUAN Pemekaran daerah di Indonesia merupakan isu yang strategis digunakan dalam kampanye elit-elit politik nasional maupun local. Kondisi demikian terlihat pada daerah-daerah potensi terjadinya pemekaran terhadap wilayahnya. Melihat perkembangan…
1. PENDAHULUAN Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan, memegang peran sentral dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Salah satu permasalahan yang…
PENDAHULUAN Visi pembangunan Sumatera Utara yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019–2023 adalah “Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”, dengan 5 (lima)…
Secara umum, perjanjian sosial atau kontrak sosial merupakan perjanjian antar individu yang berakibat munculnya kewajiban atas diri mereka yang melakukan perjanjian tersebut, yang mana kewajiban tersebut bersifat politik dan rincian…
Tim Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdiknas dalam dokumen Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Indonesia memerinci masyarakat madani Indonesia adalah masyarakat yang mempunyai ciri-ciri religius dan berbudi luhur, adil dan sejahtera, demokratis…
Apa itu Keterbukaan Informasi Publik? Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu dari dampak perkembangan zaman yang mengedepankan transparansi. Pemerintah baik itu pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk membuka seluas-luasnya informasi…
Pemikiran Machiavelli berkembang luas pada abad ke-16 dan ke-17 sehingga namanya selalu diasosiasikan penuh liku-liku, kejam, serta dipenuhi keinginan rasional yang destruktif. Tidak ada pemikir yang selalu disalahpahami daripada Machiavelli. Kesalahpahaman tersebut…
Proses pemilihan tidak selamanya demokratis, namun agar Pemilu yang demokratis tidak hanya menjadi sebuah lambang, pemilu harusnya kompetitif, berkala, inklusid dan definitive (Muktie Fadjar:2003). Terdapat tiga hal yang menjadi ukuran…
Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan pernyataan Plt Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri (2023) menyatakan bahwa luas Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 8.300.000 Km2 dengan luas perairan Indonesia…